Makassar (ANTARA) - International Organization for Migration (IOM) Indonesia mendorong penguatan shelter (rumah singgah) warga untuk menghapus kekerasan berbasis gender dan stigma COVID-19 di Makassar, Sulsel.
"Kami mengapresiasi Pemerintah Kota Makassar yang ramah dan mau menerima para migran dan membantu penguatan kapasitas melalui workshop ini," kata Koordinator Program IOM untuk Wilayah Indonesia Timur, Son Ha Dinh pada Workshop Penguatan Shelter Warga di Makassar, Kamis.
Dia mengatakan IOM menyadari bahwa kondisi bencana, baik bencana alam maupun non alam seperti bencana COVID-19, membuat perempuan, anak dan kaum rentan lainnya (difabel dan lansia) berisiko lebih tinggi mengalami Kekerasan Berbasis Gender (KBG).
Hal itu akan semakin memperburuk kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh mereka. Karena itu, sebagai bentuk komitmen IOM Indonesia yang mendukung segala bentuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender, maka dilakukan upaya penguatan koordinasi menangani kerentanan serta peningkatan kapasitas penyedia layanan berbasis masyarakat.
Masyarakat sebagai garda terdepan dan perpanjangan tangan pemerintah dalam mencegah kasus kekerasan dan penanganan kasus, Shelter Warga memiliki risiko besar terdampak pandemi virus Corona di mana mereka kerap menemani penyintas dan anggota masyarakat yang memerlukan pendampingan.
Sementara itu, Sekda Kota Makassar Muh Ansar menyampaikan rasa terima kasih kepada Shelter Warga yang secara sukarela membantu tugas pemerintah dalam hal membantu masyarakat yang menjadi korban kekerasan atau memerlukan layanan sosial.
"Jadi tepat bila Shellter Warga dinyatakan sebagai pahlawan lokal atau “local hero”," ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, A Tenri A Palallo mengatakan, Shelter Warga yang berada di tingkat RT/RW memiliki peran dan fungsi penting dalam mencegah kekerasan pada perempuan dan anak serta kaum rentan lainnya.
Namun di sisi lain mereka juga memerlukan peningkatan kapasitas yang mana peran dari Lembaga Non Pemerintah atau Lembaga Internasional untuk bersama-sama pemerintah berkoordinasi dan saling berintegrasi, sehingga bisa lebih baik dalam memberikan layanan.
"Kami mengapresiasi Pemerintah Kota Makassar yang ramah dan mau menerima para migran dan membantu penguatan kapasitas melalui workshop ini," kata Koordinator Program IOM untuk Wilayah Indonesia Timur, Son Ha Dinh pada Workshop Penguatan Shelter Warga di Makassar, Kamis.
Dia mengatakan IOM menyadari bahwa kondisi bencana, baik bencana alam maupun non alam seperti bencana COVID-19, membuat perempuan, anak dan kaum rentan lainnya (difabel dan lansia) berisiko lebih tinggi mengalami Kekerasan Berbasis Gender (KBG).
Hal itu akan semakin memperburuk kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh mereka. Karena itu, sebagai bentuk komitmen IOM Indonesia yang mendukung segala bentuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender, maka dilakukan upaya penguatan koordinasi menangani kerentanan serta peningkatan kapasitas penyedia layanan berbasis masyarakat.
Masyarakat sebagai garda terdepan dan perpanjangan tangan pemerintah dalam mencegah kasus kekerasan dan penanganan kasus, Shelter Warga memiliki risiko besar terdampak pandemi virus Corona di mana mereka kerap menemani penyintas dan anggota masyarakat yang memerlukan pendampingan.
Sementara itu, Sekda Kota Makassar Muh Ansar menyampaikan rasa terima kasih kepada Shelter Warga yang secara sukarela membantu tugas pemerintah dalam hal membantu masyarakat yang menjadi korban kekerasan atau memerlukan layanan sosial.
"Jadi tepat bila Shellter Warga dinyatakan sebagai pahlawan lokal atau “local hero”," ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, A Tenri A Palallo mengatakan, Shelter Warga yang berada di tingkat RT/RW memiliki peran dan fungsi penting dalam mencegah kekerasan pada perempuan dan anak serta kaum rentan lainnya.
Namun di sisi lain mereka juga memerlukan peningkatan kapasitas yang mana peran dari Lembaga Non Pemerintah atau Lembaga Internasional untuk bersama-sama pemerintah berkoordinasi dan saling berintegrasi, sehingga bisa lebih baik dalam memberikan layanan.