Makassar (ANTARA) - Peringatan Hari Perempuan Internasional (HPI) di Makassar, Sulawesi Selatan, yang oleh sedikitnya 25 lembaga yang fokus pada isu perempuan, melahirkan deklarasi bersama yang menyerukan stop perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender.
"Komitmen ini lahir dari peringatan HPI yang menghadirkan semua perwakilan stakeholder," kata Pendiri dan Pembina Dewi Keadilan dan Anggota Koalisi Stop Perkawinan Anak Sulsel, Lusia Palulungan di Makassar, Senin.
Menurut dia, pentingnya deklarasi bersama itu untuk mengingatkan pada semua pihak bahwa setiap perempuan mempunyai hak untuk dihargai, dicintai, dan diperlakukan dengan setara dan adil.
Adapun isi dari Deklarasi Bersama tersebut adalah Koalisi STOP Perkawinan Anak Sulsel menyatakan komitmen untuk menentang segala bentuk ketidaksetaraan dan bias gender serta membantu menciptakan dunia yang inklusif.
Sementara itu, Program Manager Sulawesi – Save the Children, Ihwana Mustafa mengatakan, intitusi baik pemerinta maupun nonpemerintah serta Lembaga Internasional harus bersinergi dan bekerja sama dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memperjuangkan kesetaraan gender di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik.
Menurut dia, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender ini harus dilakukan oleh semua pihak.
Hal senada dikemukakan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Kota Makassar, AKP Ismail, SH.
Dia mengatakan, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender ini harus dilakukan oleh semua pihak.
"Semoga momentum Hari Perempuan Internasional ini kian mengukuhkan kordinasi dan kerjasama yang sudah terjalin agar jumlah kasus semakin berkurang," katanya.
Perwakilan IOM Indonesia, Ni Nyoman Anna M mewakili Program Coordinator Eastern Region, Mr Son Ha mengatakan, pihaknya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Sulsel bersama Koalisi STOP Perkawinan Anak Sulsel.
Peringatan HPI ini, lanjut dia, bertujuan berbagi Pengalaman terkait Refleksi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dimasa Pandemi COVID-19.
"Komitmen ini lahir dari peringatan HPI yang menghadirkan semua perwakilan stakeholder," kata Pendiri dan Pembina Dewi Keadilan dan Anggota Koalisi Stop Perkawinan Anak Sulsel, Lusia Palulungan di Makassar, Senin.
Menurut dia, pentingnya deklarasi bersama itu untuk mengingatkan pada semua pihak bahwa setiap perempuan mempunyai hak untuk dihargai, dicintai, dan diperlakukan dengan setara dan adil.
Adapun isi dari Deklarasi Bersama tersebut adalah Koalisi STOP Perkawinan Anak Sulsel menyatakan komitmen untuk menentang segala bentuk ketidaksetaraan dan bias gender serta membantu menciptakan dunia yang inklusif.
Sementara itu, Program Manager Sulawesi – Save the Children, Ihwana Mustafa mengatakan, intitusi baik pemerinta maupun nonpemerintah serta Lembaga Internasional harus bersinergi dan bekerja sama dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memperjuangkan kesetaraan gender di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik.
Menurut dia, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender ini harus dilakukan oleh semua pihak.
Hal senada dikemukakan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Kota Makassar, AKP Ismail, SH.
Dia mengatakan, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender ini harus dilakukan oleh semua pihak.
"Semoga momentum Hari Perempuan Internasional ini kian mengukuhkan kordinasi dan kerjasama yang sudah terjalin agar jumlah kasus semakin berkurang," katanya.
Perwakilan IOM Indonesia, Ni Nyoman Anna M mewakili Program Coordinator Eastern Region, Mr Son Ha mengatakan, pihaknya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Sulsel bersama Koalisi STOP Perkawinan Anak Sulsel.
Peringatan HPI ini, lanjut dia, bertujuan berbagi Pengalaman terkait Refleksi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dimasa Pandemi COVID-19.