Timika (ANTARA News) - Tokoh masyarakat Deiyai, Alpius Edoway mendesak Gubernur Papua Barnabas Suebu untuk melakukan percepatan pilkada bupati dan wakil bupati di daerah itu.
Berbicara kepada ANTARA di Timika, Senin, Alpius mengatakan sejak Deiyai dimekarkan dari Kabupaten Paniai tahun 2008, persiapan penyelenggaraan pilkada belum berjalan maksimal.
Demikian juga dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dikendalikan oleh Pejabat Sementara Bupati Deiyai, Blasius Pakage juga dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Kami minta Gubernur Papua mengganti Bupati Deiyai agar persiapan pilkada bisa lancar dan maksimal," kata Alpius.
Ia mempertanyakan alasan Gubernur Suebu terus memperpanjang masa jabatan Pejabat Sementara Bupati Deiyai Blasius Pakage yang sudah memasuki tahun ke tiga. Blasius Pakage juga merangkap jabatan sebagai Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tatapem) Pemprov Papua.
"Masa jabatan Bupati Deiyai sudah tiga kali diperpanjang. Ini ada apa, koq diperpanjang terus sementara kinerjanya tidak pernah dievaluasi," tanya Alpius yang kini menjabat anggota DPRD Mimika itu.
Alpius menegaskan, tugas utama seorang Pejabat Sementara Bupati Deiyai yaitu menyelenggarakan pemerintahan serta mempersiapkan penyelenggaraan pilkada.
Ironisnya, kata Alpius, sampai saat ini pimpinan definitif DPRD Deiyai belum juga dilantik meski sudah mengantongi SK Gubernur Papua dan pembahasan RAPBD 2011 belum juga tuntas.
Selain itu, katanya, pembentukan lembaga penyelenggara pilkada Deiyai seperti KPU, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga belum dilakukan.
Ia mengingatkan Gubernur Suebu agar menghentikan sementara pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka atau Yawei berkekuatan 300-350 Mega Watt (MW) di wilayah perbatasan Deiyai-Mimika jika proses pilkada Deiyai terhambat.
"Sepanjang pilkada Deiyai belum terlaksana, kami minta pengerjaan proyek PLTA Urumuka/Yawei dihentikan sementara," tutur Alpius.
Menurut dia, jika pilkada Deiyai sudah terlaksana dan bupati serta wakil bupati definitif sudah terpilih maka merekalah yang akan mewakili kepentingan masyarakat Deiyai untuk membicarakan bagi hasil dari investasi PLTA Urumuka/Yawei.
"Kami minta Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Pemprov Papua jangan coba-coba melanjutkan pengerjaan proyek PLTA Urumuka/Yawei karena selama ini kegiatannya masih jalan terus," ancam anggota DPRD Mimika dari Partai Golkar itu. (T.E015/A011)
Berbicara kepada ANTARA di Timika, Senin, Alpius mengatakan sejak Deiyai dimekarkan dari Kabupaten Paniai tahun 2008, persiapan penyelenggaraan pilkada belum berjalan maksimal.
Demikian juga dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dikendalikan oleh Pejabat Sementara Bupati Deiyai, Blasius Pakage juga dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Kami minta Gubernur Papua mengganti Bupati Deiyai agar persiapan pilkada bisa lancar dan maksimal," kata Alpius.
Ia mempertanyakan alasan Gubernur Suebu terus memperpanjang masa jabatan Pejabat Sementara Bupati Deiyai Blasius Pakage yang sudah memasuki tahun ke tiga. Blasius Pakage juga merangkap jabatan sebagai Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tatapem) Pemprov Papua.
"Masa jabatan Bupati Deiyai sudah tiga kali diperpanjang. Ini ada apa, koq diperpanjang terus sementara kinerjanya tidak pernah dievaluasi," tanya Alpius yang kini menjabat anggota DPRD Mimika itu.
Alpius menegaskan, tugas utama seorang Pejabat Sementara Bupati Deiyai yaitu menyelenggarakan pemerintahan serta mempersiapkan penyelenggaraan pilkada.
Ironisnya, kata Alpius, sampai saat ini pimpinan definitif DPRD Deiyai belum juga dilantik meski sudah mengantongi SK Gubernur Papua dan pembahasan RAPBD 2011 belum juga tuntas.
Selain itu, katanya, pembentukan lembaga penyelenggara pilkada Deiyai seperti KPU, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga belum dilakukan.
Ia mengingatkan Gubernur Suebu agar menghentikan sementara pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka atau Yawei berkekuatan 300-350 Mega Watt (MW) di wilayah perbatasan Deiyai-Mimika jika proses pilkada Deiyai terhambat.
"Sepanjang pilkada Deiyai belum terlaksana, kami minta pengerjaan proyek PLTA Urumuka/Yawei dihentikan sementara," tutur Alpius.
Menurut dia, jika pilkada Deiyai sudah terlaksana dan bupati serta wakil bupati definitif sudah terpilih maka merekalah yang akan mewakili kepentingan masyarakat Deiyai untuk membicarakan bagi hasil dari investasi PLTA Urumuka/Yawei.
"Kami minta Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Pemprov Papua jangan coba-coba melanjutkan pengerjaan proyek PLTA Urumuka/Yawei karena selama ini kegiatannya masih jalan terus," ancam anggota DPRD Mimika dari Partai Golkar itu. (T.E015/A011)