Mamuju (ANTARA News) - Pemerintah pusat menargetkan angka pertumbuhan ekonomi nasional bisa tumbuh hingga tujuh persen sesuai rencana pelaksanaan pembangunan jangka menengah pertama 2010-2014.
"Pemerintah terus berupaya memperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional. Pada periode 2005-2009 atau pada RPJMN pertama tumbuh cukup meyakinkan yaitu mencapai rata-rata di atas tujuh persen," kata Staf Ahli Bappenas Bidang Kelembagaan, Dr.Dida Heryadi Salya, di Mamuju, Rabu.
Dalam kegiatan Konsultasi Regional (Kongreg) Produk Demestik Regional Bruto (PDRB) se-Sulampua yang dilaksanakan di Hotel D Maleo, ia menegaskan di saat krisis 2009 realisasi pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 4,5 persen.
Menurutnya, selain angka pertumbuhan ekonomi yang mulai menjanjikan, pemerintah pun telah mampu menekan angka pengangguran turun dari 11,24 persen 2005 menjadi 7,87 persen pada 2009.
Kemudian kata dia, juga terjadi pada prosentase angka kemiskinan pada tahun 2005 sebesar 15,97 persen turun menjadi 14,15 persen pada 2009.
"Optimisme pertumbuhan ekonomi nasional harus terus berlanjut, sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 adalah pada kisaran 7.0 persen-7.7 persen,"ungkapnya.
Ia mengemukakan, demikian pula dengan angka pengangguran pada tingkat 6,0%-6,6%, dan angka kemiskinan 8%-10%.
Sasaran tersebut kata dia, diharapkan dapat terwujud dengan indikasi awal realisasi target pembangunan tahun 2010 yang merupakan tahun awal dari tahap RPJMN. Tahap kedua dari rencana pertumbuhan ekonomi 5,8 %, mencapai realisasi sebesar 6,1 %. Sedangkan angka pengangguran yang direncanakan 7,6 % terrealiasi 7,14 %, target angka kemiskinan pada kisaran 12,0%-13,5% dan kini dapat mencapai 13,3 %.
Dari capaian yang ada, kata dia, maka pemerintah merasa perlu untuk lebih mendorong laju pelaksanaan pembangunan untuk lebih cepat lagi hingga tahun 2015 mendatang.
Untuk itu kata Didi, strategi pembangunan yang telah dilakukan yakni pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia melalui pusat-pusat pertumbuhan, penguatan konektivitas nasional untuk memperkuat keterkaitan antar daerah, regional, nasional, dan global sertapenguatan kemampuan SDM dan IPTEK nasional.
Pengembangan koridor ekonomi merupakan rencana pembangunan berbasis komoditi sektor unggulan meliputi kawasan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua
"Perencanaan pembangunan berbasis komoditi sektor unggulan teerlaksana secara optimal, maka jelas akan memberikan kontribusi untuk memperbaiki kondisi perekonomian di daerah maupun nasional,"ujarnya. (T.KR-ACO/M027)
"Pemerintah terus berupaya memperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional. Pada periode 2005-2009 atau pada RPJMN pertama tumbuh cukup meyakinkan yaitu mencapai rata-rata di atas tujuh persen," kata Staf Ahli Bappenas Bidang Kelembagaan, Dr.Dida Heryadi Salya, di Mamuju, Rabu.
Dalam kegiatan Konsultasi Regional (Kongreg) Produk Demestik Regional Bruto (PDRB) se-Sulampua yang dilaksanakan di Hotel D Maleo, ia menegaskan di saat krisis 2009 realisasi pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 4,5 persen.
Menurutnya, selain angka pertumbuhan ekonomi yang mulai menjanjikan, pemerintah pun telah mampu menekan angka pengangguran turun dari 11,24 persen 2005 menjadi 7,87 persen pada 2009.
Kemudian kata dia, juga terjadi pada prosentase angka kemiskinan pada tahun 2005 sebesar 15,97 persen turun menjadi 14,15 persen pada 2009.
"Optimisme pertumbuhan ekonomi nasional harus terus berlanjut, sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 adalah pada kisaran 7.0 persen-7.7 persen,"ungkapnya.
Ia mengemukakan, demikian pula dengan angka pengangguran pada tingkat 6,0%-6,6%, dan angka kemiskinan 8%-10%.
Sasaran tersebut kata dia, diharapkan dapat terwujud dengan indikasi awal realisasi target pembangunan tahun 2010 yang merupakan tahun awal dari tahap RPJMN. Tahap kedua dari rencana pertumbuhan ekonomi 5,8 %, mencapai realisasi sebesar 6,1 %. Sedangkan angka pengangguran yang direncanakan 7,6 % terrealiasi 7,14 %, target angka kemiskinan pada kisaran 12,0%-13,5% dan kini dapat mencapai 13,3 %.
Dari capaian yang ada, kata dia, maka pemerintah merasa perlu untuk lebih mendorong laju pelaksanaan pembangunan untuk lebih cepat lagi hingga tahun 2015 mendatang.
Untuk itu kata Didi, strategi pembangunan yang telah dilakukan yakni pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia melalui pusat-pusat pertumbuhan, penguatan konektivitas nasional untuk memperkuat keterkaitan antar daerah, regional, nasional, dan global sertapenguatan kemampuan SDM dan IPTEK nasional.
Pengembangan koridor ekonomi merupakan rencana pembangunan berbasis komoditi sektor unggulan meliputi kawasan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua
"Perencanaan pembangunan berbasis komoditi sektor unggulan teerlaksana secara optimal, maka jelas akan memberikan kontribusi untuk memperbaiki kondisi perekonomian di daerah maupun nasional,"ujarnya. (T.KR-ACO/M027)