Mamuju (ANTARA) - Wakil Bupati Mamuju Ado Mas'ud berjanji akan memperjuangkan buruh mendapatkan bantuan untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Di Mamuju sebagian besar buruh belum menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Ini artinya buruh perlu dibantu untuk menjamin kesejahteraannya," kata Ado Mas'ud di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Senin (3/5).
Ia mengatakan, berdasarkan data pemerintah di Mamuju, dari 11.789 buruh yang menjadi tenaga kerja, baru sekitar 5.538 orang yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.
"Ini menjadi kegagalan perusahaan dan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan buruh untuk mendapatkan BPJS sehingga buruh harus diperjuangkan untuk mendapatkan jaminan kepesertaan BPJS," katanya.
Oleh karena itu ia mengatakan, pemerintah di Mamuju akan berupaya memperbaiki masalah tersebut dengan berupa agar buruh mendapatkan perhatian untuk kesejahteraan melalui kepesertaan BPJS.
"Ini tugas pemerintah di Mamuju, agar ke depan menjamin kesejahteraan buruh dengan kepesertaan BPJS, karena itu juga adalah perintah undang-undang negara ini," kata Ado, yang baru menjabat wakil bupati Mamuju selama tiga bulan terakhir.
Ado yang juga Ketua PDI Perjuangan Mamuju itu, mengatakan pemerintah kabupaten akan memperjuangkan bagaimana buruh mendapatkan upah yang layak dari perusahaan.
"Upah buruh di Mamuju masih rendah itu diakui pemerintah dan kami akan berupaya ke depannya ditingkatkan sesuai standar upah minimun," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah di Mamuju tidak alergi dikritik kaum buruh karena pemerintah akan berupaya memperjuangkan kesejahteraan mereka.
"Kami siap dikritik kalau tidak bekerja maksimal membangun daerah tugas kami ini membawa masyarakat sejahtera, termasuk meningkatkan kesejahteraan buruh," ujarnya.
"Di Mamuju sebagian besar buruh belum menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Ini artinya buruh perlu dibantu untuk menjamin kesejahteraannya," kata Ado Mas'ud di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Senin (3/5).
Ia mengatakan, berdasarkan data pemerintah di Mamuju, dari 11.789 buruh yang menjadi tenaga kerja, baru sekitar 5.538 orang yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.
"Ini menjadi kegagalan perusahaan dan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan buruh untuk mendapatkan BPJS sehingga buruh harus diperjuangkan untuk mendapatkan jaminan kepesertaan BPJS," katanya.
Oleh karena itu ia mengatakan, pemerintah di Mamuju akan berupaya memperbaiki masalah tersebut dengan berupa agar buruh mendapatkan perhatian untuk kesejahteraan melalui kepesertaan BPJS.
"Ini tugas pemerintah di Mamuju, agar ke depan menjamin kesejahteraan buruh dengan kepesertaan BPJS, karena itu juga adalah perintah undang-undang negara ini," kata Ado, yang baru menjabat wakil bupati Mamuju selama tiga bulan terakhir.
Ado yang juga Ketua PDI Perjuangan Mamuju itu, mengatakan pemerintah kabupaten akan memperjuangkan bagaimana buruh mendapatkan upah yang layak dari perusahaan.
"Upah buruh di Mamuju masih rendah itu diakui pemerintah dan kami akan berupaya ke depannya ditingkatkan sesuai standar upah minimun," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah di Mamuju tidak alergi dikritik kaum buruh karena pemerintah akan berupaya memperjuangkan kesejahteraan mereka.
"Kami siap dikritik kalau tidak bekerja maksimal membangun daerah tugas kami ini membawa masyarakat sejahtera, termasuk meningkatkan kesejahteraan buruh," ujarnya.