Makassar (ANTARA) - Sebanyak 121.026 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di berbagai lapas/rutan di Indonesia mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Prof Eddy O.S. Hiariej menyampaikan hal itu pada momentum halal bihalal yang digelar secara virtual pada Jumat (14/5) sebagaimana dituangkan dalam rilis yang diterima di Makassar, Sabtu (15/5).
Wamenkumham menyebut dari 121.026 WBP yang mendapatkan pengurangan masa pidana itu, sebanyak 120.476 WBP mendapat Remisi khusus I (pengurangan hukuman) dan sebanyak 550 WBP langsung dinyatakan bebas.
"Remisi Khusus I berupa pengurangan masa pidana sebagian bagi 120.476 WBP, dan 550 WBP mendapatkan Remisi Khusus II yaitu langsung bebas," ujarnya.
Ia berharap pemberian remisi itu menjadi motivasi bagi WBP untuk memiliki sikap dan perilaku yang benar setiap hari.
Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, sebanyak 2.425 WBP mendapat remisi khusus itu, yakni di Lapas Narkotika Sungguminasa 619 Orang, Lapas Makassar 594 Orang, Lapas Palopo 455 Orang , Lapas Parepare 392 Orang dan Rutan Makassar sebanyak 365 Orang.
Halal bihalal secara virtual itu juga dihadiri Sekjen Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI (Menko Polhukam) Mahfud MD dan pimpinan kementerian/lembaga lainnya.
Halal bihalal virtual itu sekaligus menjadi ajang koordinasi antar kementerian/lembaga dalam pengawasan perayaan Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19.
Menko Polhukam Mahfud MD mengajak para pimpinan kementerian/lembaga untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan angka positif COVID-19 pascaperayaan Idul Fitri.
Mahfud juga mengajak segenap jajaran untuk menjaga keamanan dan situasi kondusif selama masa perayaan Idul Fitri.
Hadir pula dalam Halal bihalal virtual tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perhubungan, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Kepala Badan Keamanan Laut, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Turut hadir Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Luar Negeri, Perwakilan Duta Besar RI untuk Mesir, Perwakilan Duta Besar RI untuk Denmark, Kepala Staf Umum TNI, Kepala Polres Natuna, dan Komandan Distrik Militer Mimika. (*/Inf)
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Prof Eddy O.S. Hiariej menyampaikan hal itu pada momentum halal bihalal yang digelar secara virtual pada Jumat (14/5) sebagaimana dituangkan dalam rilis yang diterima di Makassar, Sabtu (15/5).
Wamenkumham menyebut dari 121.026 WBP yang mendapatkan pengurangan masa pidana itu, sebanyak 120.476 WBP mendapat Remisi khusus I (pengurangan hukuman) dan sebanyak 550 WBP langsung dinyatakan bebas.
"Remisi Khusus I berupa pengurangan masa pidana sebagian bagi 120.476 WBP, dan 550 WBP mendapatkan Remisi Khusus II yaitu langsung bebas," ujarnya.
Ia berharap pemberian remisi itu menjadi motivasi bagi WBP untuk memiliki sikap dan perilaku yang benar setiap hari.
Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, sebanyak 2.425 WBP mendapat remisi khusus itu, yakni di Lapas Narkotika Sungguminasa 619 Orang, Lapas Makassar 594 Orang, Lapas Palopo 455 Orang , Lapas Parepare 392 Orang dan Rutan Makassar sebanyak 365 Orang.
Halal bihalal secara virtual itu juga dihadiri Sekjen Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI (Menko Polhukam) Mahfud MD dan pimpinan kementerian/lembaga lainnya.
Halal bihalal virtual itu sekaligus menjadi ajang koordinasi antar kementerian/lembaga dalam pengawasan perayaan Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19.
Menko Polhukam Mahfud MD mengajak para pimpinan kementerian/lembaga untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan angka positif COVID-19 pascaperayaan Idul Fitri.
Mahfud juga mengajak segenap jajaran untuk menjaga keamanan dan situasi kondusif selama masa perayaan Idul Fitri.
Hadir pula dalam Halal bihalal virtual tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perhubungan, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Kepala Badan Keamanan Laut, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Turut hadir Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Luar Negeri, Perwakilan Duta Besar RI untuk Mesir, Perwakilan Duta Besar RI untuk Denmark, Kepala Staf Umum TNI, Kepala Polres Natuna, dan Komandan Distrik Militer Mimika. (*/Inf)