Makassar (ANTARA) - Pihak Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Hasanuddin (Unhas) berkomitmen mendukung dan siap berkontribusi dalam menyukseskan haluan maritim nasional.
"Unhas akan terus berkomitmen dan berkontribusi dalam mendukung haluan maritim Indonesia," kata Dekan FIKP Unhas Dr St Aisjah Farhum dalam Workshop Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui virtual, Kamis.
"Hal ini juga sejalan dengan visi misi Unhas yang berbasis benua maritim. Dengan demikian, sudah menjadi tanggung jawab Unhas, utamanya FIKP dalam mendorong berbagai kebijakan kedaulatan kemaritiman Indonesia," lanjutnya dalam acara bertema "Kebijakan Pembangunan Kelautan Indonesia 2025-2045" itu.
Ia menjelaskan bahwa Unhas sebagai lembaga pendidikan tinggi dengan tugas pokok dan fungsi tridarma siap bersinergi bersama pemerintah maupun instansi terkait dalam memajukan kemaritiman agar segera terwujud.
Pada kesempatan yang sama, mewakili Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman, Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan menjelaskan mengenai posisi strategis kemaritiman Sulsel untuk mendukung arah kebijakan maritim Indonesia.
Ia mengatakan 75 persen wilayah Sulsel merupakan pesisir dan pantai. Dengan potensi ini, peluang jalur ekonomi global terbuka besar. Sehingga menjadikan posisi Sulsel memiliki peluang dan ketergantungan pada bidang kelautan.
Ketua Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia Prof Dr DEA Dedi Soedharma mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan salah satunya menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan kelautan terpadu jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, diperlukan fitur perencanaan yang dapat digunakan dalam jangka panjang.
"Ini pertama kali tim perumusan haluan maritim keluar kandang dan memberikan kepercayaan kepada Unhas untuk terlibat. Workshop ini hadir untuk bersama-sama kita melihat program kemaritiman Indonesia tahun 2045," ujarnya.
"Unhas sebagai salah satu motor penggerak di Indonesia Timur diharapkan dapat terlibat langsung dalam haluan maritim karena ini merupakan bagian dari sejarah," sambung Dedi.
"Unhas akan terus berkomitmen dan berkontribusi dalam mendukung haluan maritim Indonesia," kata Dekan FIKP Unhas Dr St Aisjah Farhum dalam Workshop Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui virtual, Kamis.
"Hal ini juga sejalan dengan visi misi Unhas yang berbasis benua maritim. Dengan demikian, sudah menjadi tanggung jawab Unhas, utamanya FIKP dalam mendorong berbagai kebijakan kedaulatan kemaritiman Indonesia," lanjutnya dalam acara bertema "Kebijakan Pembangunan Kelautan Indonesia 2025-2045" itu.
Ia menjelaskan bahwa Unhas sebagai lembaga pendidikan tinggi dengan tugas pokok dan fungsi tridarma siap bersinergi bersama pemerintah maupun instansi terkait dalam memajukan kemaritiman agar segera terwujud.
Pada kesempatan yang sama, mewakili Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman, Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan menjelaskan mengenai posisi strategis kemaritiman Sulsel untuk mendukung arah kebijakan maritim Indonesia.
Ia mengatakan 75 persen wilayah Sulsel merupakan pesisir dan pantai. Dengan potensi ini, peluang jalur ekonomi global terbuka besar. Sehingga menjadikan posisi Sulsel memiliki peluang dan ketergantungan pada bidang kelautan.
Ketua Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia Prof Dr DEA Dedi Soedharma mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan salah satunya menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan pembangunan kelautan terpadu jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, diperlukan fitur perencanaan yang dapat digunakan dalam jangka panjang.
"Ini pertama kali tim perumusan haluan maritim keluar kandang dan memberikan kepercayaan kepada Unhas untuk terlibat. Workshop ini hadir untuk bersama-sama kita melihat program kemaritiman Indonesia tahun 2045," ujarnya.
"Unhas sebagai salah satu motor penggerak di Indonesia Timur diharapkan dapat terlibat langsung dalam haluan maritim karena ini merupakan bagian dari sejarah," sambung Dedi.