Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta pemerintah kabupaten di wilayah itu agar mengoptimalkan kebijakan pengelolaan dan pelayanan pemerintahan yang berbasis satu data Indonesia (SDI).
"Komitmen Gubernur Sulbar sangat tinggi dalam mewujudkan Sulbar menjadikan provinsi Sulbar sebagai yang memiliki data pembangunan melalui SDI," kata Sekda Sulbar Muh Idris DP, di Mamuju, Kamis.
SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antarinstansi pusat serta daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Ia mengatakan seluruh kabupaten di Sulbar juga diminta mengoptimalkan kebijakan tata kelola pelayanan pemerintahannya melalui SDI.
"Tidak mungkin bisa diwujudkan data pembangunan yang akurat dan penting untuk pembangunan di Provinsi Sulbar tanpa adanya data kabupaten yang baik," ujarnya.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah kabupaten tidak berjalan sendiri dan harus berkomitmen dan konsisten untuk bersama-sama mewujudkan Sulbar yang memiliki data akurat.
Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di Sulbar dapat bekerja cepat dan menjadi produsen data namun harus mengikuti standar data Indonesia bukan malah tertinggal dalam pengelolaan data.
"Seluruh OPD di Sulbar optimalkan kebijakan SDI dan menjadi yang terbaik dalam pengelolaan data sehingga terhindar dari tumpang tindih serta kekurangan data kebijakan satu data ini dibutuhkan komitmen bersama, tidak hanya dari pemerintah provinsi namun juga pemerintah kabupaten," ujarnya.