Mamuju (ANTARA) - Kalangan akademisi menyarankan pemerintah melibatkan ahli analisis lingkungan dalam proyek instalasi perusahaan daerah air minum (PDAM) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat.
"Analisa akademik dengan melibatkan ahli analisis lingkungan mesti dilibatkan dalam pembangunan proyek instalasi PDAM Kabupaten Polman yang telah mengakibatkan pro dan kontra masyarakat," kata Kabag Humas Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman) Abid Alimuddin Lidda di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan pemerintah jangan hanya mementingkan proyek PDAM lalu ada masyarakat yang dirugikan dalam pembangunan infrastruktur ar bersih itu, sehingga kebijakan yang pro-rakyat dipandang penting dalam menyelesaikan masalah ini.
"Kami berharap pemerintah tidak ngotot dalam melanjutkan proyek PDAM apabila belum ada solusi, yang membuat petani dirugikan, disinilah tugas pemerintah menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakatnya," katanya.
Menurut dia, telah terjadi pro kontra dimasyarakat dalam rencana pembangunan PDAM dengan anggaran Rp9 miliar di Kecamatan Anreapi Desa Kunyi dan belum ada solusi penyelesaiannya.
Ia mengatakan masyarakat telah menolak pembangunan instalasi PDAM tersebut, karena akan mengakibatkan berkurangnya debit air yang selama ini digunakan mengairi lahan pertanian mereka.
"Lahan pertanian di Kecamatan Anreapi dan Kecamatan Polewali dengan luas sekitar 2.000 hektare akan kesulitan air jika PDAM tersebut dibangun, dan tentu akan merugikan petani," katanya.
Menurut dia, pemerintah telah menetapkan Polman untuk menjadi daerah swasembada pangan, sehingga tuntuan masyarakat yang menolak PDAM sangat beralasan dan harus diterima.
Masyarakat di wilayah perkotaan di kabupaten Polman semakin padat dan juga membutuhkan air bersih
Sehingga, lanjut dia, harus ada sikap bijak dan cerdas dalam penyelesaian masalah ini agar tidak ada pihak yang dirugikan dan ada jalan keluar dalam penyelesaian masalah ini.
"Analisa akademik dengan melibatkan ahli analisis lingkungan mesti dilibatkan dalam pembangunan proyek instalasi PDAM Kabupaten Polman yang telah mengakibatkan pro dan kontra masyarakat," kata Kabag Humas Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman) Abid Alimuddin Lidda di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan pemerintah jangan hanya mementingkan proyek PDAM lalu ada masyarakat yang dirugikan dalam pembangunan infrastruktur ar bersih itu, sehingga kebijakan yang pro-rakyat dipandang penting dalam menyelesaikan masalah ini.
"Kami berharap pemerintah tidak ngotot dalam melanjutkan proyek PDAM apabila belum ada solusi, yang membuat petani dirugikan, disinilah tugas pemerintah menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakatnya," katanya.
Menurut dia, telah terjadi pro kontra dimasyarakat dalam rencana pembangunan PDAM dengan anggaran Rp9 miliar di Kecamatan Anreapi Desa Kunyi dan belum ada solusi penyelesaiannya.
Ia mengatakan masyarakat telah menolak pembangunan instalasi PDAM tersebut, karena akan mengakibatkan berkurangnya debit air yang selama ini digunakan mengairi lahan pertanian mereka.
"Lahan pertanian di Kecamatan Anreapi dan Kecamatan Polewali dengan luas sekitar 2.000 hektare akan kesulitan air jika PDAM tersebut dibangun, dan tentu akan merugikan petani," katanya.
Menurut dia, pemerintah telah menetapkan Polman untuk menjadi daerah swasembada pangan, sehingga tuntuan masyarakat yang menolak PDAM sangat beralasan dan harus diterima.
Masyarakat di wilayah perkotaan di kabupaten Polman semakin padat dan juga membutuhkan air bersih
Sehingga, lanjut dia, harus ada sikap bijak dan cerdas dalam penyelesaian masalah ini agar tidak ada pihak yang dirugikan dan ada jalan keluar dalam penyelesaian masalah ini.