Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong percepatan akses serta peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet yang memadai.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulbar Safaruddin Sanusi, pada rapat tim koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sulbar, di Mamuju, Jumat.

Hal tersebut, kata Safaruddin, berdasarkan instruksi presiden yang meminta pemerintah daerah segera melakukan percepatan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet yang memadai.

"Kemudian dilanjutkan dengan mempersiapkan 'roadmap' transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di sektor pemerintahan, layanan, kesehatan, perdagangan, industri maupun penyiaran," kata Safaruddin.

Ia juga menyampaikan bahwa percepatan integrasi pusat data nasional, menyiapkan kebutuhan SDM talenta digital yang berkaitan dengan regulasi dan skema pendanaan serta pembiayaan, diharapkan dapat disiapkan secepatnya. 

"Hal itu juga merupakan salah satu indikator penting yang diinginkan oleh presiden," ujarnya.

"Berdasarkan instruksi, lima poin penting dari Presiden sudah dapat dipahami tentang pentingnya digitalisasi saat sekarang ini, yang mana dalam lima  poin tersebut dinilai sangat menunjang kinerja terhadap seluruh OPD  yang ada," terang Safaruddin.

Sementara, Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris menyampaikan, rapat tim koordinasi SPBE itu digelar dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, untuk memberikan layanan semaksimal mungkin kepada pengguna SPBE di lingkup Pemprov Sulbar. 

Sekprov juga meminta setiap OPD memiliki kepedulian dan keseriusan terhadap pentingnya SPBE.

"Dimohon ada kepedulian, keseriusan dan perhatian tiap-tiap OPD terhadap pentingnya SPBE ini," kata Muhammad Idris, 

Indikator SPBE lanjut Muhammad Idris, dilakukan dalam rangka menciptakan langkah awal secara bersama di lingkup Pemprov Sulbar. 

"Tidak hanya melalui ilmu yang dibentuk melalui SK Gubernur, tetapi lebih fokus kepada OPD yang akan didorong untuk lebih cakap menerapkan SPBE tersebut," tuturnya.

"SPBE ini terus kita dukung dan kita coba menyemarakkan bagaimana semua OPD dapat semakin lincah mengelola tatanan terkait urusan-urusan kita dengan adanya dukungan teknologi, walaupun kita pahami bersama dengan adanya pandemi COVID-19 dan gempa yang melanda Sulbar membuat target kita bersama sempat menjadi terhambat," papar Muhammad Idris.

Pewarta : Amirullah
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024