Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah (LKP) Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2020.
"Mamuju raih WTP dari BPK pada 2021 ini dalam mengelola anggarannya di 2020, dan ini adalah kado terbaik 100 hari pemerintahan kami sebagai Bupati Mamuju," kata Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan opini/predikat WTP diraih setelah BPK menyerahkan LHP dan opini atas kewajaran penyajian pengelolaan keuangan pada tiga kabupaten di Sulbar.
"Berdasarkan standar akutansi pemerintahan, kepatuhan terhadap perundang undangan, kecukupan pengungkapan dan efektivitas atas pengendalian internal, Mamuju dinyatakan meraih WTP," katanya.
Menurut dia, pengelolaan keuangan daerah di Mamuju telah pada jalur yang benar, dan pemerintah berterima kasih kepada BPK yang telah memberikan bimbingan dan arahan demi menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
Ia juga mengapresiasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Mamuju dalam mengelola keuangan daerah dan pihak legislatif yang bersinergi dalam melaksanakan pengawasan anggaran daerah..
"Kerja keras dan keseriusan melakukan pengelolaan keuangan yang baik, disaat Mamuju yang terkena bencana gempa pada 15 Januari 2021, berupaya bangkit dari dampak bencana, semoga menjadi awal yang baik, demi mewujudkan Mamuju maju dalam pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel," katanya.
"Mamuju raih WTP dari BPK pada 2021 ini dalam mengelola anggarannya di 2020, dan ini adalah kado terbaik 100 hari pemerintahan kami sebagai Bupati Mamuju," kata Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan opini/predikat WTP diraih setelah BPK menyerahkan LHP dan opini atas kewajaran penyajian pengelolaan keuangan pada tiga kabupaten di Sulbar.
"Berdasarkan standar akutansi pemerintahan, kepatuhan terhadap perundang undangan, kecukupan pengungkapan dan efektivitas atas pengendalian internal, Mamuju dinyatakan meraih WTP," katanya.
Menurut dia, pengelolaan keuangan daerah di Mamuju telah pada jalur yang benar, dan pemerintah berterima kasih kepada BPK yang telah memberikan bimbingan dan arahan demi menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
Ia juga mengapresiasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Mamuju dalam mengelola keuangan daerah dan pihak legislatif yang bersinergi dalam melaksanakan pengawasan anggaran daerah..
"Kerja keras dan keseriusan melakukan pengelolaan keuangan yang baik, disaat Mamuju yang terkena bencana gempa pada 15 Januari 2021, berupaya bangkit dari dampak bencana, semoga menjadi awal yang baik, demi mewujudkan Mamuju maju dalam pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel," katanya.