Mamuju (ANTARA) - Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Sitti Sutinah Suhardi meresmikan peluncuran buku data 11 desa di kabupaten setempat.
"Jangan pernah bermimpi dapat mewujudkan desa yang inovatif, unggul dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan, tanpa didukung penyediaan data yang akurat," kata Sitti Sutinah Suhardi, pada peluncuran Buku Data 11 Desa di Kabupaten Mamuju, Kamis.
"Ibarat peribahasa 'Tuba habis, ikan tak dapat' pembangunan yang dilakukan tanpa basis data sama halnya dengan pembangunan yang sia-sia," tambahnya.
Penerbitan buku tersebut merupakan hasil dari program kerja sama antara Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia serta Seknas Fitra Universitas Katolik Parahyangan dan YASMIB Sulawesi.
Buku tersebut memuat profil data 11 desa di Kabupaten Mamuju, yakni Desa Taan, Desa Ahu, Desa Tarailu, Desa Tapandullu, Desa Karampuang, Desa Leling Barang, Desa Belang-Belang, Desa Salumakki, Desa Bala-Balakang, Desa Bala-Balakang Timur serta Desa Hinua.
Data-data di dalamnya dihimpun dan diolah oleh tim penyusun yang berjumlah tujuh orang dari berbagai latar belakang, salah satunya peneliti dari Universitas Katolik Parahyangan.
Buku data tersebut merangkum data kependudukan (demografi), potensi serta sumber daya yang dimiliki desa.
Selain oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, penulisan buku ini juga didukung penuh oleh Kemenko PMK, YASMIB Sulawesi serta Friederich Ebert Stiftung (FES).
Data kata Sitti Sutinah Suhardi merupakan "road map" atau peta jalan untuk dapat melaksanakan program pembangunan desa berkelanjutan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki.
"Karena dengan data yang akurat dan terdokumentasi dengan baik, maka semua hal yang berkenaan dengan potensi dan kekayaan desa yang menjadi kekuatan masing-masing desa, dapat disinkronkan dengan dokumen perencanaan pembangunan," papar Sitti Sutinah Suhardi.
Sinkronisasi tersebut menurut Bupati, diantaranya adalah aplikasi program Kartu Mamuju Keren.
"Dari sudut pandang yang lain, hadirnya desa berbasis data tentu akan memudahkan kita merealisasikan Kartu Mamuju Keren. Karena Kartu Mamuju Keren adalah semua akses yang akan mengintegrasi semua orientasi pembangunan berbasis data di masyarakat, sehingga akan memberikan kemudahan kepada masyarakat Mamuju dalam menerima layanan pemerintah," jelas Sitti Sutinah Suhardi.
Sementara, Mian Manurung perwakilan dari FES Indonesia mengatakan, masih banyak desa yang belum memiliki data yang terverifikasi.
"Fakta di lapangan menunjukkan, banyak desa yang masih memiliki data yang tidak diverifikasi dan divalidasi. Selain itu, data yang tersedia pun terkadang tidak update dalam jangka waktu yang panjang," tuturnya.
"Akibatnya, muncul kendala dalam berbagai hal, seperti penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, kekeliruan dalam pembuatan kebijakan serta kesulitan bagi desa dalam menentukan prioritas kebutuhan warganya," terang Mian Manurung.
Sedangkan Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Herbert Siagian menyampaikan, langkah yang dilakukan di 11 desa di Kabupaten Mamuju, merupakan langkah strategis yang seharusnya dilakukan di desa-desa yang lainnya.
"Pembangunan yang dilakukan di desa, sudah seharusnya berbasis data yang secara berkesinambungan terus diperbaharui. Oleh karena itu, langkah pendataan baik mengenai potensi maupun permasalahan desa yang dilakukan di 11 desa di Kabupaten Mamuju merupakan langkah strategis yang seharusnya dilakukan di desa-desa yang lainnya," kata Herbert Siagian.
"Jangan pernah bermimpi dapat mewujudkan desa yang inovatif, unggul dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan, tanpa didukung penyediaan data yang akurat," kata Sitti Sutinah Suhardi, pada peluncuran Buku Data 11 Desa di Kabupaten Mamuju, Kamis.
"Ibarat peribahasa 'Tuba habis, ikan tak dapat' pembangunan yang dilakukan tanpa basis data sama halnya dengan pembangunan yang sia-sia," tambahnya.
Penerbitan buku tersebut merupakan hasil dari program kerja sama antara Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia serta Seknas Fitra Universitas Katolik Parahyangan dan YASMIB Sulawesi.
Buku tersebut memuat profil data 11 desa di Kabupaten Mamuju, yakni Desa Taan, Desa Ahu, Desa Tarailu, Desa Tapandullu, Desa Karampuang, Desa Leling Barang, Desa Belang-Belang, Desa Salumakki, Desa Bala-Balakang, Desa Bala-Balakang Timur serta Desa Hinua.
Data-data di dalamnya dihimpun dan diolah oleh tim penyusun yang berjumlah tujuh orang dari berbagai latar belakang, salah satunya peneliti dari Universitas Katolik Parahyangan.
Buku data tersebut merangkum data kependudukan (demografi), potensi serta sumber daya yang dimiliki desa.
Selain oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, penulisan buku ini juga didukung penuh oleh Kemenko PMK, YASMIB Sulawesi serta Friederich Ebert Stiftung (FES).
Data kata Sitti Sutinah Suhardi merupakan "road map" atau peta jalan untuk dapat melaksanakan program pembangunan desa berkelanjutan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki.
"Karena dengan data yang akurat dan terdokumentasi dengan baik, maka semua hal yang berkenaan dengan potensi dan kekayaan desa yang menjadi kekuatan masing-masing desa, dapat disinkronkan dengan dokumen perencanaan pembangunan," papar Sitti Sutinah Suhardi.
Sinkronisasi tersebut menurut Bupati, diantaranya adalah aplikasi program Kartu Mamuju Keren.
"Dari sudut pandang yang lain, hadirnya desa berbasis data tentu akan memudahkan kita merealisasikan Kartu Mamuju Keren. Karena Kartu Mamuju Keren adalah semua akses yang akan mengintegrasi semua orientasi pembangunan berbasis data di masyarakat, sehingga akan memberikan kemudahan kepada masyarakat Mamuju dalam menerima layanan pemerintah," jelas Sitti Sutinah Suhardi.
Sementara, Mian Manurung perwakilan dari FES Indonesia mengatakan, masih banyak desa yang belum memiliki data yang terverifikasi.
"Fakta di lapangan menunjukkan, banyak desa yang masih memiliki data yang tidak diverifikasi dan divalidasi. Selain itu, data yang tersedia pun terkadang tidak update dalam jangka waktu yang panjang," tuturnya.
"Akibatnya, muncul kendala dalam berbagai hal, seperti penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, kekeliruan dalam pembuatan kebijakan serta kesulitan bagi desa dalam menentukan prioritas kebutuhan warganya," terang Mian Manurung.
Sedangkan Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Herbert Siagian menyampaikan, langkah yang dilakukan di 11 desa di Kabupaten Mamuju, merupakan langkah strategis yang seharusnya dilakukan di desa-desa yang lainnya.
"Pembangunan yang dilakukan di desa, sudah seharusnya berbasis data yang secara berkesinambungan terus diperbaharui. Oleh karena itu, langkah pendataan baik mengenai potensi maupun permasalahan desa yang dilakukan di 11 desa di Kabupaten Mamuju merupakan langkah strategis yang seharusnya dilakukan di desa-desa yang lainnya," kata Herbert Siagian.