Makassar (ANTARA) - Partai Golkar Sulawesi Selatan menargetkan penambahan perolehan kursi di parlemen pada Pemilihan Legislatif 2024, mengingat hasil perolehan kursi pada Pemilu 2019 mengalami penurunan.
"Target kita sembilan kursi dari tiga Daerah Pemilihan untuk DPR RI dan untuk DPRD provinsi serta kabupaten kota 220 kursi pada Pemilu 2024," ujar Ketua DPD I Golkar Sulsel HM Taufan Pawe, ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa saat ini posisi perwakilan kader Golkar di DPR RI hasil Pemilu 2019, hanya memperoleh empat kursi. Untuk Dapil I disisi satu kursi yaitu Hamka B Kady, Dapil II, dua kursi, masing-masing Andi Rio Padjalangi, dan Supriansah. Sedangkan dapil III satu kursi, diisi Muhammad Fauzi.
Untuk perolehan kursi di tingkat DPRD Provinsi Sulsel pada Pemilu 2019 sebanyak 13 kursi. Ia pun menargetkan naik menjadi 18 kursi pada Pemilu 2024.
Sedangkan perolehan kursi DPRD di 24 kabupaten kota pada Pemilu 2019 sebanyak 138 kursi.
Dengan penurunan perolehan kursi Golkar di Sulsel, kata Wali Kota Pare-pare itu, langkah yang harus dilakukan adalah merombak kepengutusan di tingkat kabupaten dan kota guna persiapan menghadapi Pemilu 2024.
Perombakan kepengurusan itu dengan melaksanaan pemilihan Ketua DPD II di sejumlah kabupaten kota melalui Musyawarah Daerah (Musda) sesuai arahan DPP Golkar pusat paling lambat akhir tahun 2021 diselesaikan.
Dari 24 kabupaten kota, sudah 14 daerah yang menggelar Musda. Sejauh ini berjalan aman dan lancar, tanpa ada riak-riak yang menggangu proses Musda. Kendati demikian tetap ada dinamika pada proses pemilihan ketua
"Sudah 14 DPD II yang selesai, semua berjalan aman. Saat ini tinggal 10 DPD II yang belum melaksanakan Musda karena pendekatan kit itu pada hasilnya nanti di tahun 2024," ujarnya menjelaskan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta pengurus Golkar Sulsel segera melakukan akselerasi. Sebab, saat Rapimnas Golkar telah menerbitka Peraturan Organisasi (PO) yang baru.
"PO itu sebenarnya mendorong supaya masing-masing Provinsi, kabupaten dan kota bisa mempercepat konsolidasinya," kata Ahmad saat berada di Makassar.
Sehingga DPP Golkar masih memberikan toleransi sampai 31 Desember 2021 sekaligus menambah target perolehan kurai apabila proses pelaksanaan Musda tingkat kabupaten kota sudah selesai sebelum waktu yang ditentukan.
"Kalau selama ini habis Munas satu tahun itu sampai tingkat kelurahan dan desa, sekarang kita tambah lagi sampai 31 Desember 2021 harus sampai ke tingkat TPS. Kalau tinggal 10 DPD lagi selama enam bulan kedepan, saya harap ini harus diakselerasikan ke teman-teman di Sulsel," ujarnya.
"Target kita sembilan kursi dari tiga Daerah Pemilihan untuk DPR RI dan untuk DPRD provinsi serta kabupaten kota 220 kursi pada Pemilu 2024," ujar Ketua DPD I Golkar Sulsel HM Taufan Pawe, ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa saat ini posisi perwakilan kader Golkar di DPR RI hasil Pemilu 2019, hanya memperoleh empat kursi. Untuk Dapil I disisi satu kursi yaitu Hamka B Kady, Dapil II, dua kursi, masing-masing Andi Rio Padjalangi, dan Supriansah. Sedangkan dapil III satu kursi, diisi Muhammad Fauzi.
Untuk perolehan kursi di tingkat DPRD Provinsi Sulsel pada Pemilu 2019 sebanyak 13 kursi. Ia pun menargetkan naik menjadi 18 kursi pada Pemilu 2024.
Sedangkan perolehan kursi DPRD di 24 kabupaten kota pada Pemilu 2019 sebanyak 138 kursi.
Dengan penurunan perolehan kursi Golkar di Sulsel, kata Wali Kota Pare-pare itu, langkah yang harus dilakukan adalah merombak kepengutusan di tingkat kabupaten dan kota guna persiapan menghadapi Pemilu 2024.
Perombakan kepengurusan itu dengan melaksanaan pemilihan Ketua DPD II di sejumlah kabupaten kota melalui Musyawarah Daerah (Musda) sesuai arahan DPP Golkar pusat paling lambat akhir tahun 2021 diselesaikan.
Dari 24 kabupaten kota, sudah 14 daerah yang menggelar Musda. Sejauh ini berjalan aman dan lancar, tanpa ada riak-riak yang menggangu proses Musda. Kendati demikian tetap ada dinamika pada proses pemilihan ketua
"Sudah 14 DPD II yang selesai, semua berjalan aman. Saat ini tinggal 10 DPD II yang belum melaksanakan Musda karena pendekatan kit itu pada hasilnya nanti di tahun 2024," ujarnya menjelaskan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta pengurus Golkar Sulsel segera melakukan akselerasi. Sebab, saat Rapimnas Golkar telah menerbitka Peraturan Organisasi (PO) yang baru.
"PO itu sebenarnya mendorong supaya masing-masing Provinsi, kabupaten dan kota bisa mempercepat konsolidasinya," kata Ahmad saat berada di Makassar.
Sehingga DPP Golkar masih memberikan toleransi sampai 31 Desember 2021 sekaligus menambah target perolehan kurai apabila proses pelaksanaan Musda tingkat kabupaten kota sudah selesai sebelum waktu yang ditentukan.
"Kalau selama ini habis Munas satu tahun itu sampai tingkat kelurahan dan desa, sekarang kita tambah lagi sampai 31 Desember 2021 harus sampai ke tingkat TPS. Kalau tinggal 10 DPD lagi selama enam bulan kedepan, saya harap ini harus diakselerasikan ke teman-teman di Sulsel," ujarnya.