Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel lebih mengoptimalkan semua pekerjaan berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setempat.
"Saya minta kepada seluruh OPD untuk melakukan optimalisasi atas rekomendasi dari BPK Sulsel," ujar Abdul Hayat saat menyampaikan sambutan pada pembahasan dan evaluasi BPK Sulsel, di Kantor Gubernur Sulsel, di Makassar, Kamis.
Abdul Hayat berharap dengan semua aplikasi yang dimiliki Kantor BPK Wilayah Sulsel saat ini, tentunya lebih memudahkan pekerjaan OPD lingkup Pemprov Sulsel untuk mengurus laporan keuangan.
Ia juga mengapresiasi BPK Wilayah Sulsel atas pengawasannya berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 12 tahun 2014.
"Kita berharap dengan semua aplikasi yang dibangun saat ini dapat memudahkan kita semua dalam menjalankan tugas masing-masing," ujarnya.
Kepala Kantor BPK Wilayah Sulsel Paula Simatupang menjelaskan bawa kegiatan tersebut banyak membahas bagaimana mendapatkan hasil lalu kemudian ditetapkan.
"Jadi, berdasarkan pasal 20 undang-undang nomor 12 tahun 2014 setiap ada rekomendasi wajib dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti," kata Paula Simatupang dalam sambutannya secara virtual.
Mengenai rekomendasi, ada beberapa jenis rekomendasi sudah selesai. Rekomendasi telah ditindaklanjuti tapi sepenuhnya belum selesai. Rekomendasi belum dilakukan sama sekali, dan terakhir rekomendasi tidak dapat dilakukan karena ada alasan yang sah.
"Kita melihat sejauh mana pengaruh dari rekomendasi ini adalah bagaimana sikap kita semua dalam pengelolaan keuangan di daerah masing-masing," jelasnya.
"Saya minta kepada seluruh OPD untuk melakukan optimalisasi atas rekomendasi dari BPK Sulsel," ujar Abdul Hayat saat menyampaikan sambutan pada pembahasan dan evaluasi BPK Sulsel, di Kantor Gubernur Sulsel, di Makassar, Kamis.
Abdul Hayat berharap dengan semua aplikasi yang dimiliki Kantor BPK Wilayah Sulsel saat ini, tentunya lebih memudahkan pekerjaan OPD lingkup Pemprov Sulsel untuk mengurus laporan keuangan.
Ia juga mengapresiasi BPK Wilayah Sulsel atas pengawasannya berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 12 tahun 2014.
"Kita berharap dengan semua aplikasi yang dibangun saat ini dapat memudahkan kita semua dalam menjalankan tugas masing-masing," ujarnya.
Kepala Kantor BPK Wilayah Sulsel Paula Simatupang menjelaskan bawa kegiatan tersebut banyak membahas bagaimana mendapatkan hasil lalu kemudian ditetapkan.
"Jadi, berdasarkan pasal 20 undang-undang nomor 12 tahun 2014 setiap ada rekomendasi wajib dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti," kata Paula Simatupang dalam sambutannya secara virtual.
Mengenai rekomendasi, ada beberapa jenis rekomendasi sudah selesai. Rekomendasi telah ditindaklanjuti tapi sepenuhnya belum selesai. Rekomendasi belum dilakukan sama sekali, dan terakhir rekomendasi tidak dapat dilakukan karena ada alasan yang sah.
"Kita melihat sejauh mana pengaruh dari rekomendasi ini adalah bagaimana sikap kita semua dalam pengelolaan keuangan di daerah masing-masing," jelasnya.