Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerapkan konsep pentahelix atau kemitraan multipihak untuk mengintegrasikan kawasan perdesaan dengan transmigrasi.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Provinsi Sulbar Muh Natsir di Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Sabtu, mengatakan kemitraan multipihak dimaksud diawali dengan konsolidasi lintas sektor.
"Konsolidasi lintas sektor ketransmigrasian dalam integrasi kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi, untuk tahun ini dan selanjutnya difokuskan pada kerja sama kemitraan dengan investor atau perusahaan berbasis ketahanan pangan, dengan melibatkan pentahelix (pemerintah, akademis, masyarakat, investor dan media)," kata Muh Natsir.
"Sulbar memiliki sumber daya alam berlimpah, lahan kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan yang potensial, sehingga dibutuhkan kerja sama kemitraan melalui pentahelix," tambahnya.
Penetapan kawasan transmigrasi di Sulbar pada 211 desa lanjutnya, memberikan peluang produk unggulan desa (prukades) melalui program transmigrasi dan program lintas sektor, untuk kantong-kantong perekonomian berbasis pendapatan domestik regional bruto kawasan pedesaan dalam kawasan transmigrasi.
"Pemprov Sulbar telah melaksanakan pembangunan permukiman transmigrasi baru sebanyak 255 Kepala Keluarga (KK) atau 255 rumah transmigrasi di empat lokasi. Keberlanjutan program transmigrasi yang fokus pada kemitraan dengan investor membutuhkan dukungan program dan kegiatan secara terpadu melalui pentahelix," jelas Muh Natsir
Pada program pembangunan dan pengembangan transmigrasi pada proses identifikasi lahan kata Muh Natsir, transmigrasi wajib digerakkan dengan koordinasi lintas sektor, antara Kemedes, PDT dan Transmigrasi serta sektor lainnya, sehingga pendanaan program transmigrasi dapat melalui dana APBN dan APBD.
"Pemerintah daerah dalam kesempatan ini, mengajak seluruh 'stakeholder' atau para pemangku kepentingan untuk dapat bekerja sama dan melakukan aksi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan perekonomiaan kawasan pedesaan," ujar Muh Natsir.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Provinsi Sulbar Muh Natsir di Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Sabtu, mengatakan kemitraan multipihak dimaksud diawali dengan konsolidasi lintas sektor.
"Konsolidasi lintas sektor ketransmigrasian dalam integrasi kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi, untuk tahun ini dan selanjutnya difokuskan pada kerja sama kemitraan dengan investor atau perusahaan berbasis ketahanan pangan, dengan melibatkan pentahelix (pemerintah, akademis, masyarakat, investor dan media)," kata Muh Natsir.
"Sulbar memiliki sumber daya alam berlimpah, lahan kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan yang potensial, sehingga dibutuhkan kerja sama kemitraan melalui pentahelix," tambahnya.
Penetapan kawasan transmigrasi di Sulbar pada 211 desa lanjutnya, memberikan peluang produk unggulan desa (prukades) melalui program transmigrasi dan program lintas sektor, untuk kantong-kantong perekonomian berbasis pendapatan domestik regional bruto kawasan pedesaan dalam kawasan transmigrasi.
"Pemprov Sulbar telah melaksanakan pembangunan permukiman transmigrasi baru sebanyak 255 Kepala Keluarga (KK) atau 255 rumah transmigrasi di empat lokasi. Keberlanjutan program transmigrasi yang fokus pada kemitraan dengan investor membutuhkan dukungan program dan kegiatan secara terpadu melalui pentahelix," jelas Muh Natsir
Pada program pembangunan dan pengembangan transmigrasi pada proses identifikasi lahan kata Muh Natsir, transmigrasi wajib digerakkan dengan koordinasi lintas sektor, antara Kemedes, PDT dan Transmigrasi serta sektor lainnya, sehingga pendanaan program transmigrasi dapat melalui dana APBN dan APBD.
"Pemerintah daerah dalam kesempatan ini, mengajak seluruh 'stakeholder' atau para pemangku kepentingan untuk dapat bekerja sama dan melakukan aksi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan perekonomiaan kawasan pedesaan," ujar Muh Natsir.