Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said menekankan ekonomi Indonesia tahun ini harus dapat tumbuh 4 persen dalam rangka mencapai target pertumbuhan 5 persen pada 2022.
“Sebab pemerintah sangat sulit mengejar target pertumbuhan PDB tahun depan minimal 5 persen bila pertumbuhan PDB kita pada tahun ini di bawah 3 persen,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.
Muhidin menyatakan salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan 4 persen tahun ini adalah dengan mengakselerasi program vaksinasi karena akan mampu membantu menekan kasus COVID-19.
Hal itu harus dilakukan mengingat kasus harian COVID-19 telah mencapai angka di atas 20 ribu dengan tingkat keterisian kamar rawat inap di rumah sakit yang mulai menunjukkan overload.
Sementara dari sisi indikator ekonomi dan bisnis hingga kuartal I-2021 sebenarnya telah menunjukkan momentum pemulihan ekonomi yang semakin menguat.
“Namun kita tidak boleh lengah ancaman lonjakan kasus COVID-19 masih membayangi kita mulai pekan lalu,” katanya.
Oleh sebab itu, Muhidin pun mengapresiasi langkah dan upaya mendalam yang dilakukan pemerintah untuk mengejar target vaksinasi yang mampu mencapai 1,3 juta penduduk per hari.
“Langkah ini kita harapkan menekan tingkat vitalitas bagi pasien COVID-19. Semoga saja lonjakan kasus COVID-19 tidak mengganggu agenda program pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah,” katanya.
Ia juga mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap merancang kebijakan fiskal yang efektif, fleksibel dan responsif namun tetap dalam kerangka prudent serta akuntabel.
Ia berharap pendapatan negara pada 2022 dapat tumbuh lebih baik dibandingkan tahun ini meskipun penerimaan perpajakan tahun depan masih melanjutkan subsidi fiskal untuk menopang program pemulihan ekonomi nasional.
“Seiring target pertumbuhan ekonomi 2022 maka pendapatan negara kita harapkan tumbuh secara paralel,” katanya.
Muhidin juga berharap belanja pemerintah tahun depan dapat tepat sasaran dan optimal bagi pemulihan ekonomi nasional sebab 2022 adalah tahun terakhir pemerintah memiliki kesempatan melakukan kebijakan "countercyclical".
“Belanja sangat besar hingga defisit APBN di atas 3 persen PDB. Oleh sebab itu segala belanja pemerintah pada tahun sebelumnya harus segera diperbaiki,” katanya.
“Sebab pemerintah sangat sulit mengejar target pertumbuhan PDB tahun depan minimal 5 persen bila pertumbuhan PDB kita pada tahun ini di bawah 3 persen,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.
Muhidin menyatakan salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan 4 persen tahun ini adalah dengan mengakselerasi program vaksinasi karena akan mampu membantu menekan kasus COVID-19.
Hal itu harus dilakukan mengingat kasus harian COVID-19 telah mencapai angka di atas 20 ribu dengan tingkat keterisian kamar rawat inap di rumah sakit yang mulai menunjukkan overload.
Sementara dari sisi indikator ekonomi dan bisnis hingga kuartal I-2021 sebenarnya telah menunjukkan momentum pemulihan ekonomi yang semakin menguat.
“Namun kita tidak boleh lengah ancaman lonjakan kasus COVID-19 masih membayangi kita mulai pekan lalu,” katanya.
Oleh sebab itu, Muhidin pun mengapresiasi langkah dan upaya mendalam yang dilakukan pemerintah untuk mengejar target vaksinasi yang mampu mencapai 1,3 juta penduduk per hari.
“Langkah ini kita harapkan menekan tingkat vitalitas bagi pasien COVID-19. Semoga saja lonjakan kasus COVID-19 tidak mengganggu agenda program pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah,” katanya.
Ia juga mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap merancang kebijakan fiskal yang efektif, fleksibel dan responsif namun tetap dalam kerangka prudent serta akuntabel.
Ia berharap pendapatan negara pada 2022 dapat tumbuh lebih baik dibandingkan tahun ini meskipun penerimaan perpajakan tahun depan masih melanjutkan subsidi fiskal untuk menopang program pemulihan ekonomi nasional.
“Seiring target pertumbuhan ekonomi 2022 maka pendapatan negara kita harapkan tumbuh secara paralel,” katanya.
Muhidin juga berharap belanja pemerintah tahun depan dapat tepat sasaran dan optimal bagi pemulihan ekonomi nasional sebab 2022 adalah tahun terakhir pemerintah memiliki kesempatan melakukan kebijakan "countercyclical".
“Belanja sangat besar hingga defisit APBN di atas 3 persen PDB. Oleh sebab itu segala belanja pemerintah pada tahun sebelumnya harus segera diperbaiki,” katanya.