Makassar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mendorong Kementerian Kesehatan lebih fokus mengefektifkan vaksinasi massal secara gratis guna memenuhi target pemerintah di tengah hantaman gelombang kedua COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia.
"Sebaiknya fokus dulu (vaksinasi), ini terkait nyawa mereka (masyarakat). Perlu dimaksimalkan vaksinasi dulu, karena belum capai target vaksin," kata Aliyah saat dikonfirmasi dari Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.
Sebagai perwakilan rakyat duduk di Komisi IX DPR RI membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan, ia menyarankan pemerintah fokus menangani puncak pandemi yang melanda pada sebagai daerah di Indonesia.
Walaupun kebijakan vaksinasi mandiri COVID-19 berbayar itu ditunda, pihaknya berharap vaksinasi gratis lebih diutamakan lebih dulu. Sebab ini menyangkut keselamatan demi peningkatan imun dan kesehatan rakyat Indonesia.
"Kalau ada vaksin gratis kenapa mau lagi menjual. Kita berharap pemerintah menuntaskan dulu vaksin gratis ini, agar masyarakat bisa terlindungi dari serangan virus Corona ini," ungkap legislator Demokrat asal Dapil Sulsel itu.
Menanggapi soal vaksin mandiri berbayar, pihaknya sudah mengagendakan pemanggilan kepada Kementerian Kesehatan, Bio Farma serta pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan atas kebijakan itu.
"Kami mengundang Kementerian Kesehatan memberikan penjelasan terkait hal tersebut, itu kan domain Kemenkes, kita mau tahu alasannya apa," katanya menambahkan.
Dikonfirmasi terpisah, PIC Vaksinasi KPD Sulawesi 1 Kimia Farma, Risandi Rivai mengemukakan sejauh ini untuk vaksin mandiri berbayar belum ada. Selain itu, pihaknya belum memberlakukan vaksinasi mandiri berbayar atas perintah pusat.
"Untuk vaksin mandiri kita belum ada, stok vaksin mandiri pun kita memang belum ada disini. Tapi untuk vaksin gotong royong, kalau perusahaan BUMN telah terdaftar di Bio Farma, dikeluarkan Bio Farma, sedangkan perusahaan swasta wajib terdaftar melalui Kadin, (vaksin) sudah siap," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Ichsan Mustari juga dikonfirmasi berkaitan dengan vaksin mandiri berbayar itu menegaskan, saat ini tidak ada vaksin berbayar ditengah pelaksanaan vaksinasi massal gratis.
"Dimana ada berbayar (vaksin) kasih tahu saya. Kalau ada kita dapat, saya yang Sidak. Belum ada yang diberlakukan vaksin berbayar di Sulsel. Itu pun kalau berbayar sudah dibayar dengan gotong royong, kan berbayar itu (perusahan) langsung di Kemenkes," ujar dia menegaskan.
"Sebaiknya fokus dulu (vaksinasi), ini terkait nyawa mereka (masyarakat). Perlu dimaksimalkan vaksinasi dulu, karena belum capai target vaksin," kata Aliyah saat dikonfirmasi dari Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.
Sebagai perwakilan rakyat duduk di Komisi IX DPR RI membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan, ia menyarankan pemerintah fokus menangani puncak pandemi yang melanda pada sebagai daerah di Indonesia.
Walaupun kebijakan vaksinasi mandiri COVID-19 berbayar itu ditunda, pihaknya berharap vaksinasi gratis lebih diutamakan lebih dulu. Sebab ini menyangkut keselamatan demi peningkatan imun dan kesehatan rakyat Indonesia.
"Kalau ada vaksin gratis kenapa mau lagi menjual. Kita berharap pemerintah menuntaskan dulu vaksin gratis ini, agar masyarakat bisa terlindungi dari serangan virus Corona ini," ungkap legislator Demokrat asal Dapil Sulsel itu.
Menanggapi soal vaksin mandiri berbayar, pihaknya sudah mengagendakan pemanggilan kepada Kementerian Kesehatan, Bio Farma serta pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan atas kebijakan itu.
"Kami mengundang Kementerian Kesehatan memberikan penjelasan terkait hal tersebut, itu kan domain Kemenkes, kita mau tahu alasannya apa," katanya menambahkan.
Dikonfirmasi terpisah, PIC Vaksinasi KPD Sulawesi 1 Kimia Farma, Risandi Rivai mengemukakan sejauh ini untuk vaksin mandiri berbayar belum ada. Selain itu, pihaknya belum memberlakukan vaksinasi mandiri berbayar atas perintah pusat.
"Untuk vaksin mandiri kita belum ada, stok vaksin mandiri pun kita memang belum ada disini. Tapi untuk vaksin gotong royong, kalau perusahaan BUMN telah terdaftar di Bio Farma, dikeluarkan Bio Farma, sedangkan perusahaan swasta wajib terdaftar melalui Kadin, (vaksin) sudah siap," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Ichsan Mustari juga dikonfirmasi berkaitan dengan vaksin mandiri berbayar itu menegaskan, saat ini tidak ada vaksin berbayar ditengah pelaksanaan vaksinasi massal gratis.
"Dimana ada berbayar (vaksin) kasih tahu saya. Kalau ada kita dapat, saya yang Sidak. Belum ada yang diberlakukan vaksin berbayar di Sulsel. Itu pun kalau berbayar sudah dibayar dengan gotong royong, kan berbayar itu (perusahan) langsung di Kemenkes," ujar dia menegaskan.