Makassar (ANTARA) - Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Ari Ashari Ilham meminta Pemko setempat segera melakukan pembaharuan data calon penerima bansos agar ke depan bantuan tersebut dapat tepat sasaran.
"Ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi penerima bansos yang salah sasaran dan tidak mengulang kasus salah sasaran pada sejumlah penerima seperti pada periode lalu," katanya di Makasar, Minggu.
Karena itu, lanjut dia, basis data penerima bansos yang tidak valid agar didata kembali.
Hal ini menyikapi rencana pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan masyarakat harus diberi bantuan sosial di tengah kondisi pandemi COVID-19.
"Sudah selayaknya jika PPKM itu disertai dengan bansos, mengingat kondisi masyarakat yang semakin terpuruk dengan pembatasan ke mana-mana," katanya.
Dia mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus ada imbal baliknya. Jangan sampai warga disuruh tinggal di rumah tanpa sembako, jadi masyarakat dilematis, keluar rumah terancam COVID-19 dan tinggal di rumah terancam mati kelaparan.
Karena itu, Ari mengimbau Pemkot Makassar mencari langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Sementara itu, salah seorang warga prasejahtera di Tamangapa, Antang Daeng Rampu mengatakan, pemberian bansos itu harus betul-betul sesuai dengan kondisi penerima bantuan di lapangan.
"Hal itu demi mencegah terjadinya kecemburuan sosial di lapangan yang dapat memicu percekcokan antartetangga," katanya.
"Ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi penerima bansos yang salah sasaran dan tidak mengulang kasus salah sasaran pada sejumlah penerima seperti pada periode lalu," katanya di Makasar, Minggu.
Karena itu, lanjut dia, basis data penerima bansos yang tidak valid agar didata kembali.
Hal ini menyikapi rencana pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan masyarakat harus diberi bantuan sosial di tengah kondisi pandemi COVID-19.
"Sudah selayaknya jika PPKM itu disertai dengan bansos, mengingat kondisi masyarakat yang semakin terpuruk dengan pembatasan ke mana-mana," katanya.
Dia mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus ada imbal baliknya. Jangan sampai warga disuruh tinggal di rumah tanpa sembako, jadi masyarakat dilematis, keluar rumah terancam COVID-19 dan tinggal di rumah terancam mati kelaparan.
Karena itu, Ari mengimbau Pemkot Makassar mencari langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Sementara itu, salah seorang warga prasejahtera di Tamangapa, Antang Daeng Rampu mengatakan, pemberian bansos itu harus betul-betul sesuai dengan kondisi penerima bantuan di lapangan.
"Hal itu demi mencegah terjadinya kecemburuan sosial di lapangan yang dapat memicu percekcokan antartetangga," katanya.