Makassar (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menilai wacana untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memerlukan kajian-kajian mendalam.
"Saya kira perlu mendapatkan kajian, apakah tepat di saat rakyat tengah bersemangat untuk menentukan sendiri pikiran-pikiran mereka dan mengimplementasikan demokrasi secara benar," katanya di Makassar, Senin.
Menurut dia, jika terdapat kekurangan dari sistem pemilihan langsung, tinggal dilakukan penyempurnaan, perbaikan dan efisiensi. "Tetapi untuk menarik kedaulatan itu dari tangan rakyat, menjadi sebuah model yang menurut saya perlu mendapatkan kajian,"jelasnya.
Pemilihan langsung adalah memberikan hak rakyat dan hal tersebut merupakan wujud konkrit yang tidak bisa direkayasa dalam mengimpelementasikan kedaulatan.
"Kekurangan itu pasti ada, baik dari pemilihan langsung maupun perwakilan tetapi untuk kepentingan sebuah provinsi yang besar seperti ini, saya kira pemilihan langsung menjadi wacana pembelajaran dari hadirnya kesadaran rakyat yang makin baik terhadap negara, pemerintahan dan kehidupannya," katanya.
Soal kerawanan konflik horisontal, ia menilai, semua sistem dapat mengundang kerawanan konflik, baik melalui DPR maupun langsung.
"Sekarang ini adalah bagian untuk mencerdaskan kita dan telah bergulir sekian tahun, mari kita sempurnakan. Yang harus diperbaiki adalah di tingkat elit, mau tidak menerima. Menang dan kalah jangan cuma bicara di atas kertas saja. Kalau punya idealisme untuk kepentingan negara dan bangsa mustinya kerawanan-kerawanan itu bisa diatasi," ujarnya.
Kerawanan konflik, lanjutnya, bukan pada rakyat. Konflik itu pada elit dan elitlah yang harus bisa menerima konsekuensi pada demokrasi dan kedaulatan rakyat. Tidak ada bedanya jika melalui DPR.
Sedangkan, mengenai anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, ia mengatakan, jika memang dinilai tidak rasional tinggal dilakukan efisiensi.
"Demokrasi mahal memang, itu bedanya dengan sistem tunjuk langsung. Memang panjang, mahal tapi bisa mengakomodir aspirasi yang ada. Kalau itu dianggap mahal yang mana harus dicari jalannya kenapa," tambahnya.(T.KR-RY/S016)
"Saya kira perlu mendapatkan kajian, apakah tepat di saat rakyat tengah bersemangat untuk menentukan sendiri pikiran-pikiran mereka dan mengimplementasikan demokrasi secara benar," katanya di Makassar, Senin.
Menurut dia, jika terdapat kekurangan dari sistem pemilihan langsung, tinggal dilakukan penyempurnaan, perbaikan dan efisiensi. "Tetapi untuk menarik kedaulatan itu dari tangan rakyat, menjadi sebuah model yang menurut saya perlu mendapatkan kajian,"jelasnya.
Pemilihan langsung adalah memberikan hak rakyat dan hal tersebut merupakan wujud konkrit yang tidak bisa direkayasa dalam mengimpelementasikan kedaulatan.
"Kekurangan itu pasti ada, baik dari pemilihan langsung maupun perwakilan tetapi untuk kepentingan sebuah provinsi yang besar seperti ini, saya kira pemilihan langsung menjadi wacana pembelajaran dari hadirnya kesadaran rakyat yang makin baik terhadap negara, pemerintahan dan kehidupannya," katanya.
Soal kerawanan konflik horisontal, ia menilai, semua sistem dapat mengundang kerawanan konflik, baik melalui DPR maupun langsung.
"Sekarang ini adalah bagian untuk mencerdaskan kita dan telah bergulir sekian tahun, mari kita sempurnakan. Yang harus diperbaiki adalah di tingkat elit, mau tidak menerima. Menang dan kalah jangan cuma bicara di atas kertas saja. Kalau punya idealisme untuk kepentingan negara dan bangsa mustinya kerawanan-kerawanan itu bisa diatasi," ujarnya.
Kerawanan konflik, lanjutnya, bukan pada rakyat. Konflik itu pada elit dan elitlah yang harus bisa menerima konsekuensi pada demokrasi dan kedaulatan rakyat. Tidak ada bedanya jika melalui DPR.
Sedangkan, mengenai anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, ia mengatakan, jika memang dinilai tidak rasional tinggal dilakukan efisiensi.
"Demokrasi mahal memang, itu bedanya dengan sistem tunjuk langsung. Memang panjang, mahal tapi bisa mengakomodir aspirasi yang ada. Kalau itu dianggap mahal yang mana harus dicari jalannya kenapa," tambahnya.(T.KR-RY/S016)