Mamuju (ANTARA) - Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Barat Hatta Kainang menyoroti rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulbar pada Semester I Tahun Anggaran 2021.
"Dari data laporan APBD Sulbar pada Semester I tahun anggaran 2021 yang diserahkan ke DPRD pada 12 Juli lalu, kami melihat serapannya masih sangat rendah," kata Hatta Kainang, saat dihubungi di Mamuju, Selasa.
Ia menguraikan, belanja barang dan jasa dalam APBD 2021 Sulbar untuk komponen belanja barang sebesar Rp664,8 miliar, tetapi baru terserap 14,89 persen atau Rp99,01 miliar.
Kemudian, komponen belanja hibah dalam APBD Sulbar yang mencapai Rp251,4 miliar tetapi yang terserap hanya Rp1,59 miliar atau sekitar 0,64 persen, komponen belanja bantuan sosial yang ada dalam APBD sebesar Rp5,27 miliar, tetapi sampai akhir Semester I, belum terserap sama sekali.
Selanjutnya, belanja modal dalam APBD 2021 Sulbar sebesar Rp358,3 miliar dan yang terealisasi atau terserap hanya 6,11 persen atau sekitar Rp21,88 miliar, kemudian komponen belanja bantuan tidak terduga Rp15,7 miliar dan yang baru terserap Rp1,51 miliar atau sekitar 9,63 persen.
Komponen belanja bantuan transfer ke daerah dalam APBD 2021 Sulbar Rp178,69 miliar tetapi yang baru terserap sebesar 43,93 persen atau sekitar Rp78,50 miliar.
Rendahnya serapan APBD Sulbar pada Semester I tahun anggaran 2021 itu menurut politisi Partai Nasdem itu, sangat mengganggu pembangunan di daerah itu, apalagi pascabencana gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo yang telah melanda wilayah itu dan masih mewabahnya pandemi COVID-19.
Untuk itu lanjut Hatta Kainang, sejumlah fraksi di DPRD Sulbar telah sepakat mengajukan hak interpelasi untuk meminta keterangan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, terkait rendahnya serapan APBD daerah itu, termasuk belum ditandatanganinya surat keputusan (SK) dana hibah oleh Gubernur Sulbar.
"Realisasi yang sangat minim itu tentu sangat menghawatirkan. Apalagi, masyarakat sangat membutuhkan adanya percepatan pembangunan, salah satunya adalah pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial," terang Hatta Kainang.
"Dari data laporan APBD Sulbar pada Semester I tahun anggaran 2021 yang diserahkan ke DPRD pada 12 Juli lalu, kami melihat serapannya masih sangat rendah," kata Hatta Kainang, saat dihubungi di Mamuju, Selasa.
Ia menguraikan, belanja barang dan jasa dalam APBD 2021 Sulbar untuk komponen belanja barang sebesar Rp664,8 miliar, tetapi baru terserap 14,89 persen atau Rp99,01 miliar.
Kemudian, komponen belanja hibah dalam APBD Sulbar yang mencapai Rp251,4 miliar tetapi yang terserap hanya Rp1,59 miliar atau sekitar 0,64 persen, komponen belanja bantuan sosial yang ada dalam APBD sebesar Rp5,27 miliar, tetapi sampai akhir Semester I, belum terserap sama sekali.
Selanjutnya, belanja modal dalam APBD 2021 Sulbar sebesar Rp358,3 miliar dan yang terealisasi atau terserap hanya 6,11 persen atau sekitar Rp21,88 miliar, kemudian komponen belanja bantuan tidak terduga Rp15,7 miliar dan yang baru terserap Rp1,51 miliar atau sekitar 9,63 persen.
Komponen belanja bantuan transfer ke daerah dalam APBD 2021 Sulbar Rp178,69 miliar tetapi yang baru terserap sebesar 43,93 persen atau sekitar Rp78,50 miliar.
Rendahnya serapan APBD Sulbar pada Semester I tahun anggaran 2021 itu menurut politisi Partai Nasdem itu, sangat mengganggu pembangunan di daerah itu, apalagi pascabencana gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo yang telah melanda wilayah itu dan masih mewabahnya pandemi COVID-19.
Untuk itu lanjut Hatta Kainang, sejumlah fraksi di DPRD Sulbar telah sepakat mengajukan hak interpelasi untuk meminta keterangan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, terkait rendahnya serapan APBD daerah itu, termasuk belum ditandatanganinya surat keputusan (SK) dana hibah oleh Gubernur Sulbar.
"Realisasi yang sangat minim itu tentu sangat menghawatirkan. Apalagi, masyarakat sangat membutuhkan adanya percepatan pembangunan, salah satunya adalah pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial," terang Hatta Kainang.