Mamuju (ANTARA News) - Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat, menggandeng Dewan Koperasi Daerah Sulawsi Barat, guna melakukan pendataan ulang keberadaan koperasi yang tersebar pada lima kabupaten.
Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sulawesi Barat (Sulbar), H.Samiran, SE di Mamuju, Selasa, mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan komunikasi dengan Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) untuk melakukan pemutakhiran "database" jumlah koperasi yang ada di wilayah provinsi ini.
"Berdasarkan data sementara yang kami himpun hingga akhir tahun 2010 lalu, maka tercatat sebanyak 718 unit koperasi. Sekitar 237 unit koperasi dinyatakan tidak sehat, selebihnya ada yang agak sehat dan ada yang sehat sekali,"kata dia.
Namun demikian, kata Samiran, untuk mendapatkan data akurat maka perlu dilakukan pendataan ulang untuk mengetahui berapa total koperasi yang ada di daerah ini.
Bukan berarti jajarannya tidak meyakini data yang ada saat ini, namun kata dia, akan lebih baik jika kembali melakukan pencacahan total koperasi yang ada di lima kabupaten yakni kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju dan Mamuju Utara.
"Pendataan ini yang akan kami lakukan akan menggandeng dengan Dekopinda Sulbar. Ini juga merupakan tindaklanjut arahan dari Ketua Umum Dekopin Pusat, Andi Nurdin Halid saat melaksanakan pelantikan Dekopinda Sulbar baru baru ini,"kata dia.
Permintaan ketua Dekopin pusat kata dia, juga mendapat apresiasi dari pak gubernur Sulbar, H.Anwar Adnan Saleh, guna melakukan identifikasi koperasi-koperasi yang ada di daerah ini.
Identifikasi ini kata dia, sekaligus untuk mencari tahu apa kendala pelaku usaha koperasi yang jumlahnya 237 dinyatakan tidak sehat.
Menurutnya, identifikasi kepengurusan badan usaha Koperasi ini sekaligus akan dicarikan solusi terbaik sehingga kelak koperasi tidak sehat itu dapat diselamatkan menjadi koperasi sehat dan mandiri.
Samiran mengatakan, keberadaan koperasi sangat penting untuk terus digelorakan atau dikembangkan karena lembaga usaha ini telah mampu memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia termasuk di Sulbar.
Dia menambahkan, kemungkinan besar dari 237 unit koperasi yang tidak sehat ini akibat sistem kelembagaan yang tidak baik, faktor pengurus yang kurang mendapat pemahaman sehingga tak mampu melakukan aktifitas koperasi maupun kurangnya pengetahuan institusi tekhnis pada tataran pemerintah tingkat kabupaten.
Karenanya, kata dia, Diskoperindag selaku leading sektor yang bersentuhan koperasi dan UKM akan berupaya mencari solusi terbaik, sehingga unit-unit koperasi yang tidak sehat ini kembali dibangkitkan.(T.KR-ACO/Y006)
Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sulawesi Barat (Sulbar), H.Samiran, SE di Mamuju, Selasa, mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan komunikasi dengan Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) untuk melakukan pemutakhiran "database" jumlah koperasi yang ada di wilayah provinsi ini.
"Berdasarkan data sementara yang kami himpun hingga akhir tahun 2010 lalu, maka tercatat sebanyak 718 unit koperasi. Sekitar 237 unit koperasi dinyatakan tidak sehat, selebihnya ada yang agak sehat dan ada yang sehat sekali,"kata dia.
Namun demikian, kata Samiran, untuk mendapatkan data akurat maka perlu dilakukan pendataan ulang untuk mengetahui berapa total koperasi yang ada di daerah ini.
Bukan berarti jajarannya tidak meyakini data yang ada saat ini, namun kata dia, akan lebih baik jika kembali melakukan pencacahan total koperasi yang ada di lima kabupaten yakni kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju dan Mamuju Utara.
"Pendataan ini yang akan kami lakukan akan menggandeng dengan Dekopinda Sulbar. Ini juga merupakan tindaklanjut arahan dari Ketua Umum Dekopin Pusat, Andi Nurdin Halid saat melaksanakan pelantikan Dekopinda Sulbar baru baru ini,"kata dia.
Permintaan ketua Dekopin pusat kata dia, juga mendapat apresiasi dari pak gubernur Sulbar, H.Anwar Adnan Saleh, guna melakukan identifikasi koperasi-koperasi yang ada di daerah ini.
Identifikasi ini kata dia, sekaligus untuk mencari tahu apa kendala pelaku usaha koperasi yang jumlahnya 237 dinyatakan tidak sehat.
Menurutnya, identifikasi kepengurusan badan usaha Koperasi ini sekaligus akan dicarikan solusi terbaik sehingga kelak koperasi tidak sehat itu dapat diselamatkan menjadi koperasi sehat dan mandiri.
Samiran mengatakan, keberadaan koperasi sangat penting untuk terus digelorakan atau dikembangkan karena lembaga usaha ini telah mampu memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia termasuk di Sulbar.
Dia menambahkan, kemungkinan besar dari 237 unit koperasi yang tidak sehat ini akibat sistem kelembagaan yang tidak baik, faktor pengurus yang kurang mendapat pemahaman sehingga tak mampu melakukan aktifitas koperasi maupun kurangnya pengetahuan institusi tekhnis pada tataran pemerintah tingkat kabupaten.
Karenanya, kata dia, Diskoperindag selaku leading sektor yang bersentuhan koperasi dan UKM akan berupaya mencari solusi terbaik, sehingga unit-unit koperasi yang tidak sehat ini kembali dibangkitkan.(T.KR-ACO/Y006)