Makassar (ANTARA) - Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham RI sedang mengevaluasi Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan (Sulsel) selaku satuan kerja (satker) calon peraih status Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
Tim Itjen Kemenkumham itu beranggotakan Siti Sofiatun, Nasrudin Nurdiansyah, Ade Kurniawan, Tri Darma Manulang, dan Dita Priandini.
Tim tersebut telah mendengarkan paparan dari Tim Pokja WBBM Satker Kanwil Kemenkumham Sulsel yang disampikan oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto.
Anggoro mengatakan untuk meraih WBBM, telah ada 17 inovasi layanan publik yang telah diimplementasikan di Satker Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Inovasi yang dimaksud yakni iGauk Sulsel (Informasi Kegiatan Kanwil Sulsel dan UPT), Presensi Barcode yakni presensi absen pegawai yang menggunakan Barcode, E-BMN adalah pendataan Barang Milik Negara melalui QR Code, dan Aplikasi Nomor Surat yakni Aplikasi berbasis Surat berbasis web yang digunakan dalam pengambilan nomor surat.
Selain itu, ada aplikasi Buku Tamu merupakan pencatatan tamu secara digital guna mengetahui identitas tamu, Aplikasi Surat Masuk pencatatan surat masuk dengan fitur tanda terima surat otomatis, dan Apel Pabbicara yakni setiap hari ada pejabat/petugas yang menyampaikan informasi terkini terkait reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas dan info aktual terkait tusi serta isu penting lainnya.
Aplikasi lainnya yakni pada Divisi emasyarakat ada One Day PAS Service yakni memangkas waktu pelayanan di Divisi Pemasyarakatan dari tiga hari menjadi sehari.
Di Divisi Imigrasi ada inovasi Dukimon (pengaduan keimigrasian online), inovasi Pengaduan dan pelayanan hukum (Duyankum) secara online, Laris Online (Laporan Bulanan Notaris secara online), Lakidigi (Layanan Kekayaan Intelektual Kanwil Digital), Lakiselam (Layanan Informasi Kekayaan Intelektual, Sebelum Terlambat) dan Lasardoor (Layanan Sertifikat Kekayaan Intelektual Door to Door yang diantar langsung ke alamat pemohon).
Ada juga inovasi Formalin atau Pendaftaran atau Formulir, dan Sipmas yakni sistem informasi penelusuran yakni aplikasi berbasis web yang dilakukan untuk pengaduan HAM dan penelusuran data aduan pelanggaran HAM.
Dalam manajemen perubahan, kata Anggoro, untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) pada jajarannnya, maka perlu dibuat beragam inovasi.
”Juga ada pengajian rutin bagi yang beragama Islam terkait integritas, semangat mengabdi dan berbagi," ujarnya sebagaimana dituangkan dalam rilis yang diterima di Makassar, Jumat (20/8).
Para pejabat di jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel (ANTARA/HO/Humas Kanwil Kemenkumham Sulsel)
Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto mengatakan bahwa semua rekomendasi Tim Itjen Kemenkumham pada waktu penilaian internal sudah ditindaklanjuti.
"Terima kasih atas masukan Tim Itjen terkait strategi paparan ,tayangan video serta materi muatan yang perlu diperbaiki untuk menghadapi Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kemenpan RB," ujar Harun.
Menurut dia, 13 inovasi ketika WBK akan dilakukan pembaharuan sedangkan 4 inovasi baru akan terus di sosialisasikan.
Turut Hadir dalam kegiatan tersebut Kadiv Admin Sirajuddin, Kabag Program dan Humas John Batara, Kabag Umum Basir, Kabid Pembinaan Divisi Pemasyarakatan Rahnianto, Kabid Inteldakim Divisi Imigrasi Mirza, Kabid zinfokim Noer Putra Bahagia, Kabid Yankum MH Yani, Kabid HAM Utary Sukmawati, seluruh Koordinator dan Anggota Pokja dan Tim Sekretariat Pembangunan Zona Integriritas Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Tim Itjen Kemenkumham itu beranggotakan Siti Sofiatun, Nasrudin Nurdiansyah, Ade Kurniawan, Tri Darma Manulang, dan Dita Priandini.
Tim tersebut telah mendengarkan paparan dari Tim Pokja WBBM Satker Kanwil Kemenkumham Sulsel yang disampikan oleh Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto.
Anggoro mengatakan untuk meraih WBBM, telah ada 17 inovasi layanan publik yang telah diimplementasikan di Satker Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Inovasi yang dimaksud yakni iGauk Sulsel (Informasi Kegiatan Kanwil Sulsel dan UPT), Presensi Barcode yakni presensi absen pegawai yang menggunakan Barcode, E-BMN adalah pendataan Barang Milik Negara melalui QR Code, dan Aplikasi Nomor Surat yakni Aplikasi berbasis Surat berbasis web yang digunakan dalam pengambilan nomor surat.
Selain itu, ada aplikasi Buku Tamu merupakan pencatatan tamu secara digital guna mengetahui identitas tamu, Aplikasi Surat Masuk pencatatan surat masuk dengan fitur tanda terima surat otomatis, dan Apel Pabbicara yakni setiap hari ada pejabat/petugas yang menyampaikan informasi terkini terkait reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas dan info aktual terkait tusi serta isu penting lainnya.
Aplikasi lainnya yakni pada Divisi emasyarakat ada One Day PAS Service yakni memangkas waktu pelayanan di Divisi Pemasyarakatan dari tiga hari menjadi sehari.
Di Divisi Imigrasi ada inovasi Dukimon (pengaduan keimigrasian online), inovasi Pengaduan dan pelayanan hukum (Duyankum) secara online, Laris Online (Laporan Bulanan Notaris secara online), Lakidigi (Layanan Kekayaan Intelektual Kanwil Digital), Lakiselam (Layanan Informasi Kekayaan Intelektual, Sebelum Terlambat) dan Lasardoor (Layanan Sertifikat Kekayaan Intelektual Door to Door yang diantar langsung ke alamat pemohon).
Ada juga inovasi Formalin atau Pendaftaran atau Formulir, dan Sipmas yakni sistem informasi penelusuran yakni aplikasi berbasis web yang dilakukan untuk pengaduan HAM dan penelusuran data aduan pelanggaran HAM.
Dalam manajemen perubahan, kata Anggoro, untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) pada jajarannnya, maka perlu dibuat beragam inovasi.
”Juga ada pengajian rutin bagi yang beragama Islam terkait integritas, semangat mengabdi dan berbagi," ujarnya sebagaimana dituangkan dalam rilis yang diterima di Makassar, Jumat (20/8).
Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto mengatakan bahwa semua rekomendasi Tim Itjen Kemenkumham pada waktu penilaian internal sudah ditindaklanjuti.
"Terima kasih atas masukan Tim Itjen terkait strategi paparan ,tayangan video serta materi muatan yang perlu diperbaiki untuk menghadapi Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kemenpan RB," ujar Harun.
Menurut dia, 13 inovasi ketika WBK akan dilakukan pembaharuan sedangkan 4 inovasi baru akan terus di sosialisasikan.
Turut Hadir dalam kegiatan tersebut Kadiv Admin Sirajuddin, Kabag Program dan Humas John Batara, Kabag Umum Basir, Kabid Pembinaan Divisi Pemasyarakatan Rahnianto, Kabid Inteldakim Divisi Imigrasi Mirza, Kabid zinfokim Noer Putra Bahagia, Kabid Yankum MH Yani, Kabid HAM Utary Sukmawati, seluruh Koordinator dan Anggota Pokja dan Tim Sekretariat Pembangunan Zona Integriritas Kanwil Kemenkumham Sulsel.