Mamuju (ANTARA News) - Jajaran Kementerian Kehutanan menyampaikan tingkat kerusakan hutan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang saat ini hanya tersisa 0,8 persen dari 4 juta hektare setiap tahunnya.
Dirjen Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Kehutanan, Ir.Lamris Sitompul, saat menghadiri pelaksanaan sosialisasi pedoman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di Hotel D Maleo, Mamuju, Rabu, mengatakan, pemerintah pusat dari tahun ke tahun terus melakukan upaya penyelamatan bahaya degradasi hutan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Sulbar.
Hasilnya, kata dia, telah memberikan nilai positif dan bahkan pemerintah melalui kegiatan RHL dan kegiatan lainnya telah mampu menurunkan tingkat kerusakan kawasan hutan yang saat ini tersisa 0,8 persen.
"Pada era sebelum reformasi, tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2,8 persen kemudian setelah reformasi dalam rentang waktu lima tahun telah berhasil kita dipangkas menjadi 1,8 persen dan posisi terakhir tinggal menyisakan 0,8 persen,"paparnya.
Menurutnya, tingkat kerusakan hutan hampir terjadi di 33 provinsi di Indonesia akibat terjadinya aksi pembalakan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Karena itu, kata dia, pemerintah menggulirkan program kegiatan penyelamatan kawasan hutan dengan melakukan rehabilitasi kawasan konservasi hutan lindung, penanaman hutan kota, rehabilitasi hutan mangrove, penanaman bibit hasil Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan pembuatan atau renovasi persemian permanen pada 22 provinsi di Indonesia.
Ia mengemukakan, untuk kegiatan rehabilitasi kawasan hutan maka pemerintah telah menargetkan sekitar 100.000 hektare, penanaman hutan kota sekitar 1.000 hektare, rehabilitasi hutan mangrove seluas 10.000 hektare, penanaman bibit KBR sebanyak 400 juta batang dan pembuatan renovasi persemian permanen di 22 provinsi sebanyak 23 unit.
"Pola pelaksanaan kegiatan ini melalui kegiatan swakelola atau pihak ketiga setelah mendapat persetujuan dari pihak yang berwewenang dan beberapa pola lainnya yang sudah ditentukan," ungkapnya.
Lamris mengemukakan, kondisi hutan saat ini masih sangat mengkhawatirkan karena sudah melebihi daya dukung alam.
Karenanya, kata dia, semua "stakeholder" khususnya BPDAS serta dinas kehutanan di semua wilayah termasuk di Sulbar agar meningkatkan keseriusan untuk melakukan gerakan penghijauan sesuai apa yang telah ditargetkan.
(T.KR-ACO/Y006)
Dirjen Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Kehutanan, Ir.Lamris Sitompul, saat menghadiri pelaksanaan sosialisasi pedoman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di Hotel D Maleo, Mamuju, Rabu, mengatakan, pemerintah pusat dari tahun ke tahun terus melakukan upaya penyelamatan bahaya degradasi hutan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Sulbar.
Hasilnya, kata dia, telah memberikan nilai positif dan bahkan pemerintah melalui kegiatan RHL dan kegiatan lainnya telah mampu menurunkan tingkat kerusakan kawasan hutan yang saat ini tersisa 0,8 persen.
"Pada era sebelum reformasi, tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2,8 persen kemudian setelah reformasi dalam rentang waktu lima tahun telah berhasil kita dipangkas menjadi 1,8 persen dan posisi terakhir tinggal menyisakan 0,8 persen,"paparnya.
Menurutnya, tingkat kerusakan hutan hampir terjadi di 33 provinsi di Indonesia akibat terjadinya aksi pembalakan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Karena itu, kata dia, pemerintah menggulirkan program kegiatan penyelamatan kawasan hutan dengan melakukan rehabilitasi kawasan konservasi hutan lindung, penanaman hutan kota, rehabilitasi hutan mangrove, penanaman bibit hasil Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan pembuatan atau renovasi persemian permanen pada 22 provinsi di Indonesia.
Ia mengemukakan, untuk kegiatan rehabilitasi kawasan hutan maka pemerintah telah menargetkan sekitar 100.000 hektare, penanaman hutan kota sekitar 1.000 hektare, rehabilitasi hutan mangrove seluas 10.000 hektare, penanaman bibit KBR sebanyak 400 juta batang dan pembuatan renovasi persemian permanen di 22 provinsi sebanyak 23 unit.
"Pola pelaksanaan kegiatan ini melalui kegiatan swakelola atau pihak ketiga setelah mendapat persetujuan dari pihak yang berwewenang dan beberapa pola lainnya yang sudah ditentukan," ungkapnya.
Lamris mengemukakan, kondisi hutan saat ini masih sangat mengkhawatirkan karena sudah melebihi daya dukung alam.
Karenanya, kata dia, semua "stakeholder" khususnya BPDAS serta dinas kehutanan di semua wilayah termasuk di Sulbar agar meningkatkan keseriusan untuk melakukan gerakan penghijauan sesuai apa yang telah ditargetkan.
(T.KR-ACO/Y006)