Makassar (ANTARA) - Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaeman menyerahkan 10.500 paket sembako bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) dari 17 organisasi kepada 24 kabupaten/kota se-Sulsel.
Paket tersebut merupakan bantuan dari para pelaku usaha, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dalam ruang lingkup Sulsel melalui dana CSR.
Bantuan sebanyak 10.500 paket tersebut diserahkan secara simbolis oleh Andi Sudirman Sulaeman bersama Forkopimda Sulsel kepada perwakilan 24 kabupaten/kota di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin.
"Jangan liat nilainya, tetapi ini tahapan dari bantuan pemerintah karena COVID-19 tidak kita tahu kapan berakhirnya, kita juga sudah lepas bantuan 100 ton beras," ujar Andi Sudirman.
Menurutnya, pemberian bantuan CSR saat ini tidak sama dengan bantuan serupa pada tahun-tahun sebelumnya, sebab koridor pertanggungjawabannya hingga ke pusat dan terpantau oleh badan pengawas khusus guna tepat sasaran.
Maka dari itu, Andi Sudirman meminta agar seluruh bantuan sosial yang didistribusi ke kabupaten/kota tetap terstruktur dan terjadwal dengan terus melakukan akselerasi antara pihak pemda dengan penyalur bantuan seperti BUMN, BUMD dan pelaku usaha.
Sementara Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel Andi Darmawan Bintang menyampaikan bahwa terdapat 17 organisasi yang ikut membantu pemerintah melalui bantuan sembako dengan total 10.500 paket.
"Kita berharap bantuan ini bisa menjadi salah satu upaya mempercepat penanganan ekonomi Sulsel," katanya.
Adapun 17 organisasi dengan masing-masing jumlah bantuan paket yakni PT Bank Sulselbar 5.400 paket, PT Bank Indonesia (BI) 750 paket, PT Bank Mandiri 50 paket, PT BNI 500 paket, PT Kawasan Industri Makassar 100 paket, PT Semen Tonasa 500 paket dan PT Wijaya Karya 100 paket.
Selanjutnya HIPMI 150 paket, PT PLN Persero 1000 paket, PT Wijaya Karya 100 paket, PT Telkom 100 paket, PT Pelindo IV 500 paket, PT Bulog 500 paket, PT Pertamina 250 paket, dan PT Pos Indonesia 50 paket.
Pada kesempatan itu, Andi Darmawan meminta inspektorat di masing-masing daerah ikut memastikan bantuan sembako tersebut tepat sasaran dan dinikmati masyarakat.
Paket tersebut merupakan bantuan dari para pelaku usaha, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dalam ruang lingkup Sulsel melalui dana CSR.
Bantuan sebanyak 10.500 paket tersebut diserahkan secara simbolis oleh Andi Sudirman Sulaeman bersama Forkopimda Sulsel kepada perwakilan 24 kabupaten/kota di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin.
"Jangan liat nilainya, tetapi ini tahapan dari bantuan pemerintah karena COVID-19 tidak kita tahu kapan berakhirnya, kita juga sudah lepas bantuan 100 ton beras," ujar Andi Sudirman.
Menurutnya, pemberian bantuan CSR saat ini tidak sama dengan bantuan serupa pada tahun-tahun sebelumnya, sebab koridor pertanggungjawabannya hingga ke pusat dan terpantau oleh badan pengawas khusus guna tepat sasaran.
Maka dari itu, Andi Sudirman meminta agar seluruh bantuan sosial yang didistribusi ke kabupaten/kota tetap terstruktur dan terjadwal dengan terus melakukan akselerasi antara pihak pemda dengan penyalur bantuan seperti BUMN, BUMD dan pelaku usaha.
Sementara Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel Andi Darmawan Bintang menyampaikan bahwa terdapat 17 organisasi yang ikut membantu pemerintah melalui bantuan sembako dengan total 10.500 paket.
"Kita berharap bantuan ini bisa menjadi salah satu upaya mempercepat penanganan ekonomi Sulsel," katanya.
Adapun 17 organisasi dengan masing-masing jumlah bantuan paket yakni PT Bank Sulselbar 5.400 paket, PT Bank Indonesia (BI) 750 paket, PT Bank Mandiri 50 paket, PT BNI 500 paket, PT Kawasan Industri Makassar 100 paket, PT Semen Tonasa 500 paket dan PT Wijaya Karya 100 paket.
Selanjutnya HIPMI 150 paket, PT PLN Persero 1000 paket, PT Wijaya Karya 100 paket, PT Telkom 100 paket, PT Pelindo IV 500 paket, PT Bulog 500 paket, PT Pertamina 250 paket, dan PT Pos Indonesia 50 paket.
Pada kesempatan itu, Andi Darmawan meminta inspektorat di masing-masing daerah ikut memastikan bantuan sembako tersebut tepat sasaran dan dinikmati masyarakat.