Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo meminta perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta melibatkan Badan Usaha Milik desa (BUM Desa) dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
Hal tersebut diutarakan Presiden dalam acara "Peluncuran Sertifikat Badan Hukum BUM Desa dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional BUM Desa", di Jakarta, Senin, sebagaimana disaksikan secara virtual melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.
"Saya nanti akan pesan kepada usaha-usaha swasta maupun BUMN baik pertambangan maupun perkebunan dan lain-lain yang di desa-desa, untuk mengikutkan BUM Desa dalam kegiatan-kegiatan mereka," ujar Presiden.
Presiden menginginkan BUM Desa tidak hanya menjadi penonton dalam kegiatan perusahaan BUMN dan swasta.
"Jangan yang di desa hanya jadi penonton, truk lalu lalang, (membawa) hasil-hasil perkebunan yang gede-gede, rakyat hanya menonton, melihat tambang diambil keluar dari desa, rakyat hanya melihat saja. Libatkan, nanti saya sampaikan dengan tegas melibatkan BUM Desa bersama dalam kegiatan mereka," ujar Presiden.
Presiden pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa sejak 2014 pemerintah telah berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran dan perbatasan, serta tidak lagi Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris.
"Yang kita bangun bukan hanya yang gede-gede saja, yang besar-besar saja, jalan tol, pelabuhan, bandara. Tapi juga jalan-jalan di kampung, jalan di desa, embung di desa dan memperbaiki pasar-pasar rakyat yang ada di desa," jelasnya.
Berita Terkait
Jokowi tersenyum lebar saat merespons soal inisiasi pertemuan Prabowo-Mega
Selasa, 7 Mei 2024 12:04 Wib
Presiden Jokowi setuju tak boleh ada orang "toxic" di pemerintahan
Selasa, 7 Mei 2024 12:02 Wib
Presiden Jokowi: Perangkat teknologi-komunikasi masih didominasi impor
Selasa, 7 Mei 2024 11:43 Wib
Presiden Jokowi meresmikan IDTH jadi pusat uji perangkat digital terbesar ASEAN
Selasa, 7 Mei 2024 11:42 Wib
Presiden Jokowi mengaku tak beri masukan soal kabinet Prabowo-Gibran
Selasa, 7 Mei 2024 11:16 Wib
Presiden Jokowi tekankan anggaran jangan dipakai rapat dan studi banding
Senin, 6 Mei 2024 13:07 Wib
Sekjen Gerindra: Jokowi justru mendorong pertemuan Megawati-Prabowo
Sabtu, 4 Mei 2024 18:13 Wib
Jokowi tegaskan susunan kabinet mendatang hak prerogatif Presiden Terpilih
Jumat, 3 Mei 2024 19:25 Wib