Mamuju (ANTARA) - Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Forum Persaudaraan Pemuda Sulbar (FPPS) Kabupaten Majene Ramli berharap pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2021 di Majene dan seluruh wilayah Sulawesi Barat, berlangsung aman dan damai, tanpa insiden anarkis.
"Pilkades yang akan berlangsung serentak di Kabupaten Majene dan sejumlah daerah lainnya di Provinsi Sulbar pada bulan November 2021, diharapkan berjalan aman dan damai," kata Ramli di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan seluruh pihak mesti menjaga kedamaian terkait pilkades agar dapat berlansung demokratis dan mampu menjadi memontum untuk membangun ekonomi desa hingga perbaikan kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintah dan masyarakat harus bersama membuat pilkades demokratis, sehat dan damai dengan mencegah segala hal yang bisa merusak suasana damai. Makanya pilkades harus berkualitas dan profesional yang berorientasi pada pembangunan desa," katanya.
Ia juga berharap hasil dari pilkades dapat berdampak positif terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Pilkades diharapkan tidak hanya pergantian kepala desa saja, atau lebih mengutamakan sisi politiknya saja, tetapi membangun ekonomi desa," kata.
Ia mengatakan desa merupakan lumbung ekonomi bangsa ini sehingga setiap figur yang akan maju menjadi kepala desa harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun BUMDes," katanya.
Menurut dia, di tengah pendemi COVID-19, ekonomi desa harus dikelola dan tentu pemimpin yang ada di desa sangat besar perannya untuk membangun ekonomi desa.
Oleh karena itu ia berharap seluruh calon kepala desa di Sulbar ini agar berkomitmen dan memiliki visi misi membangun BUMDES untuk pembangunan ekonomi daerah dan negara ini.
"Yang terpenting saat ini membangun kembali ekonomi bangsa kita, pengelolaan hasil kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dan dimulai dari desa," katanya.
Kepala Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Fajaruddin mengatakan BUMDes merupakan harapan masyarakat untuk membangun ekonomi desa karena akan mempermudah pemasaran hasil pertanian.
Ia juga berharap komitmen seluruh pihak untuk mendorong agar BUMDes menjadi prioritas pemerintah untuk membangun ekonomi desa.
"Pilkades yang akan berlangsung serentak di Kabupaten Majene dan sejumlah daerah lainnya di Provinsi Sulbar pada bulan November 2021, diharapkan berjalan aman dan damai," kata Ramli di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan seluruh pihak mesti menjaga kedamaian terkait pilkades agar dapat berlansung demokratis dan mampu menjadi memontum untuk membangun ekonomi desa hingga perbaikan kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintah dan masyarakat harus bersama membuat pilkades demokratis, sehat dan damai dengan mencegah segala hal yang bisa merusak suasana damai. Makanya pilkades harus berkualitas dan profesional yang berorientasi pada pembangunan desa," katanya.
Ia juga berharap hasil dari pilkades dapat berdampak positif terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Pilkades diharapkan tidak hanya pergantian kepala desa saja, atau lebih mengutamakan sisi politiknya saja, tetapi membangun ekonomi desa," kata.
Ia mengatakan desa merupakan lumbung ekonomi bangsa ini sehingga setiap figur yang akan maju menjadi kepala desa harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun BUMDes," katanya.
Menurut dia, di tengah pendemi COVID-19, ekonomi desa harus dikelola dan tentu pemimpin yang ada di desa sangat besar perannya untuk membangun ekonomi desa.
Oleh karena itu ia berharap seluruh calon kepala desa di Sulbar ini agar berkomitmen dan memiliki visi misi membangun BUMDES untuk pembangunan ekonomi daerah dan negara ini.
"Yang terpenting saat ini membangun kembali ekonomi bangsa kita, pengelolaan hasil kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dan dimulai dari desa," katanya.
Kepala Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Fajaruddin mengatakan BUMDes merupakan harapan masyarakat untuk membangun ekonomi desa karena akan mempermudah pemasaran hasil pertanian.
Ia juga berharap komitmen seluruh pihak untuk mendorong agar BUMDes menjadi prioritas pemerintah untuk membangun ekonomi desa.