Makassar (ANTARA News) - Tiga lembaga Kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perdagangan fokus pada pengembangan usaha kecil perkotaan seperti kawasan kuliner di Pantai Laguna Makassar.

"Usaha kecil perkotaan ini ada dimana-mana dan jika usaha mikro ini tidak diberikan bantuan modal akan menjadi masalah, tapi jika para pengusaha mikro ini diberikan pendampingan akan berdampak positif untuk perekonomian," ujar Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri, Syamsul Arief Rivai Bulu di Makassar, Jumat.

Ia meminta para pedagang untuk tidak berfikir akan selamanya berdagang di kawasan kuliner Pantai Laguna Makassar.

"Berdagang kaki lima hanyalah batu loncatan. Untuk itu teruslah menciptakan kreativitas agar ke depan lokasi dagangan bukan lagi di laguna tapi bisa saja naik ke level yang lebih tinggi seperti ruko atau mal," harapnya.

Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Neddy Rafinaldy Halim mengatakan, pada 2012, sebanyak 7.500 pedagang kaki lima (PKL) di Indonesia akan di tingkatkan kemampuan usahanya dengan memberikan berbagai keterampilan serta bantuan modal.

Ia berharap kepada para pedagang kaki lima di Makassar agar bisa masuk dalam 7.500 pedagang kaki lima yang akan ditingkatkan kemampuan usahanya itu karena Kota Makassar merupakan salah satu kota metropolitan yang potensial di Indonesia.

Ia juga mengungkapkan, berdasarkan data yang diterimanya, jumlah pedagang kaki lima yang tersebar di Kota Makassar sekitar 800 ribu PKL berskala mikro.

PKL ini rentang mengalami kemunduran atau kebangkrutan jika tidak mendapat bantuan pembinaan serta permodalan agar semuanya bisa tetap bertahan dan memberikan kontribusi kepada perekonomian di Makassar.

"Saat terjadi krisis, para pedagang kaki lima ini memperlihatkan kemandiriannya dengan tetap bertahan meskipun lembaga usaha lainnya gulung tikar. Makanya kami fokus untuk memandirikannya," katanya. (T.KR-MH/S016) 




Pewarta :
Editor :
Copyright © ANTARA 2024