Mamuju (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meningkatkan pelayanan publik untuk mendorong pembangunan di daerah.
“Negara-negara Asia seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Malaysia maju karena organisasi pemerintahannya dijadikan organisasi pelayanan publik,” kata Dr Suhajar Diantoro, Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri, di Mamuju, Kamis.
Dikatakannya, bukan hanya dengan demokrasi yang memajukan bangsa tetapi pelayanan publik.
“Ada teori yang mengatakan bahwa negara yang membatasi kebebasan rakyatnya lebih maju daripada demokrasi, tetapi kemudian dibantah, karena bukan hanya karena negara otoriter dan bukan karena demokrasi di Mamuju. , tapi bagaimana pelayanan publik ditingkatkan,” ujarnya.
Karena itu, dia meminta pemerintah di Sulbar juga meningkatkan pelayanan publik jika ingin daerahnya maju dan berkembang.
“Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat, jadi rakyat berada pada posisi di atas dan pemerintah di bawah sebagai pelayan,” ujarnya.
Menurut dia, apa yang menjadi tujuan Presiden Jokowi dalam membangun pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, harus dijadikan kesempatan bagi pemerintah di daerah untuk merawat rakyatnya dengan baik.
“Jadi kalau pemerintah bisa dijadikan sebagai pelayanan publik, pasti pembangunan daerah akan tumbuh,” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa sistem demokrasi dan desentralisasi sejak reformasi harus dipertahankan, agar tujuan negara dapat tercapai sehingga pemerintah juga harus menjaga dengan menjalankan amanat otonomi dengan baik dengan mengutamakan setiap pembangunan yang dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Negara-negara Asia seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Malaysia maju karena organisasi pemerintahannya dijadikan organisasi pelayanan publik,” kata Dr Suhajar Diantoro, Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri, di Mamuju, Kamis.
Dikatakannya, bukan hanya dengan demokrasi yang memajukan bangsa tetapi pelayanan publik.
“Ada teori yang mengatakan bahwa negara yang membatasi kebebasan rakyatnya lebih maju daripada demokrasi, tetapi kemudian dibantah, karena bukan hanya karena negara otoriter dan bukan karena demokrasi di Mamuju. , tapi bagaimana pelayanan publik ditingkatkan,” ujarnya.
Karena itu, dia meminta pemerintah di Sulbar juga meningkatkan pelayanan publik jika ingin daerahnya maju dan berkembang.
“Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat, jadi rakyat berada pada posisi di atas dan pemerintah di bawah sebagai pelayan,” ujarnya.
Menurut dia, apa yang menjadi tujuan Presiden Jokowi dalam membangun pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, harus dijadikan kesempatan bagi pemerintah di daerah untuk merawat rakyatnya dengan baik.
“Jadi kalau pemerintah bisa dijadikan sebagai pelayanan publik, pasti pembangunan daerah akan tumbuh,” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa sistem demokrasi dan desentralisasi sejak reformasi harus dipertahankan, agar tujuan negara dapat tercapai sehingga pemerintah juga harus menjaga dengan menjalankan amanat otonomi dengan baik dengan mengutamakan setiap pembangunan yang dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat.