Makassar (ANTARA) - Pemprov Sulsel telah mengucurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp16,48 triliun hingga triwulan III tahun 2021.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Sulsel Syaiful saat merilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sulsel Triwulan III Tahun 2021 di Makassar, Jumat, menyebutkan penyerapan dana PEN terkonsentrasi di empat klaster.
“Hingga triwulan III, dana PEN yang terserap terkonsentrasi di empat klaster dan terbesar di klaster pendukung UKM dan korporasi sebesar Rp11,26 triliun,” ujarnya.
Syaiful menjelaskan realisasi PEN tertinggi kedua adalah klaster perlindungan sosial yang telah terealisasi Rp3,92 triliun berupa program Keluarga Harapan (PKH), sembako, bansos tunai, prakerja, BLT Desa, dan bantuan kuota internet.
Upaya pemerintah mengatasi peningkatan pengangguran tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja yang solid di beberapa kementerian yang merupakan bagian dari klaster program prioritas.
“Total anggaran yang telah direalisasikan pada klaster program prioritas mencapai Rp992,82 miliar. Sedangkan pada klaster Kesehatan, penyaluran mencapai Rp930,41 miliar berupa klaim COVID-19 dari 101 RS, iuran JKN, dan penanganan COVID-19 -19 di Dipa Satker,” ujarnya.
Syaiful mengatakan, dalam rangka pemberdayaan UKM, pemerintah telah menjalankan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (Umi).
PEN juga digunakan untuk menghadirkan program keringanan utang bagi UKM yang terkena dampak pandemi COVID-19.
Ia mengatakan jika program kredit pemilik rumah sederhana ini juga ditujukan kepada debitur dan perorangan atau badan hukum atau badan usaha yang memiliki utang kepada instansi pemerintah.
“Ada 1.832 BKPN senilai total Rp42,45 miliar dan 1.060 surat pemberitahuan kepada debitur telah direalisasikan oleh Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat,” ujarnya.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Sulsel Syaiful saat merilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sulsel Triwulan III Tahun 2021 di Makassar, Jumat, menyebutkan penyerapan dana PEN terkonsentrasi di empat klaster.
“Hingga triwulan III, dana PEN yang terserap terkonsentrasi di empat klaster dan terbesar di klaster pendukung UKM dan korporasi sebesar Rp11,26 triliun,” ujarnya.
Syaiful menjelaskan realisasi PEN tertinggi kedua adalah klaster perlindungan sosial yang telah terealisasi Rp3,92 triliun berupa program Keluarga Harapan (PKH), sembako, bansos tunai, prakerja, BLT Desa, dan bantuan kuota internet.
Upaya pemerintah mengatasi peningkatan pengangguran tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja yang solid di beberapa kementerian yang merupakan bagian dari klaster program prioritas.
“Total anggaran yang telah direalisasikan pada klaster program prioritas mencapai Rp992,82 miliar. Sedangkan pada klaster Kesehatan, penyaluran mencapai Rp930,41 miliar berupa klaim COVID-19 dari 101 RS, iuran JKN, dan penanganan COVID-19 -19 di Dipa Satker,” ujarnya.
Syaiful mengatakan, dalam rangka pemberdayaan UKM, pemerintah telah menjalankan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (Umi).
PEN juga digunakan untuk menghadirkan program keringanan utang bagi UKM yang terkena dampak pandemi COVID-19.
Ia mengatakan jika program kredit pemilik rumah sederhana ini juga ditujukan kepada debitur dan perorangan atau badan hukum atau badan usaha yang memiliki utang kepada instansi pemerintah.
“Ada 1.832 BKPN senilai total Rp42,45 miliar dan 1.060 surat pemberitahuan kepada debitur telah direalisasikan oleh Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat,” ujarnya.