Makassar (ANTARA News) - Komunitas seniman yang tergabung dalam Perserikatan Masyarakat Seni menilai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan, lambat dalam menjalankan program realisasi pengadaan kantor sekretariat seniman.
Sekretaris Jenderal PMS Irwan AR di Makassar, Selasa, mengatakan, pihaknya telah mendapat kesediaan Disbudpar Sulsel untuk memfasilitasi pengadaan kantor tersebut, namun sampai saat ini belum berjalan.
Irwan mengungkapkan bahwa perserikatan ini lahir dari pertemuan musyawarah kesenian masyarakat seni Sulsel Februari lalu. Sebagai akibat tidak adanya organisasi kesenian yang aktif saat itu untuk memperhatikan dan berkoordinasi dengan pemerintah mengenai pertumbuhan kesenian masyarakat seni.
"Masalah renovasi gedung kesenian yang semrawut bisa menjadi contoh ketiadaan institusi masyarakat seni yang sebenarnya bisa menjadi rujukan pemerintah untuk membicarakan persoalan kesenian di daerah ini. Belum lagi belum adanya sistematika kerja kesenian yang terencana juga menjadi problem besar kita," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa secepatnya perserikatan bekerja guna membahas keterlambatan tersebut. Pertemuan itu dihadiri unsur dewan perserikatan seperti Shinta Febriany, Arifin Manggau, Andri Prakarsa, serta unsur pengurus harian perserikatan.
Menanggapi hal itu, Kepala Disbudpar Sulsel Syuaib Malombassi mengatakan, pihaknya sementara menjalankan proses pengadaan tersebut.
Menurutnya, penganggaran pengadaan kantor akan disatukan dengan temu seniman yang menjadi momentum pelantikan pengurus perserikatan, dalam APBD Perubahan. (T.KR-AAT/F003)
Sekretaris Jenderal PMS Irwan AR di Makassar, Selasa, mengatakan, pihaknya telah mendapat kesediaan Disbudpar Sulsel untuk memfasilitasi pengadaan kantor tersebut, namun sampai saat ini belum berjalan.
Irwan mengungkapkan bahwa perserikatan ini lahir dari pertemuan musyawarah kesenian masyarakat seni Sulsel Februari lalu. Sebagai akibat tidak adanya organisasi kesenian yang aktif saat itu untuk memperhatikan dan berkoordinasi dengan pemerintah mengenai pertumbuhan kesenian masyarakat seni.
"Masalah renovasi gedung kesenian yang semrawut bisa menjadi contoh ketiadaan institusi masyarakat seni yang sebenarnya bisa menjadi rujukan pemerintah untuk membicarakan persoalan kesenian di daerah ini. Belum lagi belum adanya sistematika kerja kesenian yang terencana juga menjadi problem besar kita," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa secepatnya perserikatan bekerja guna membahas keterlambatan tersebut. Pertemuan itu dihadiri unsur dewan perserikatan seperti Shinta Febriany, Arifin Manggau, Andri Prakarsa, serta unsur pengurus harian perserikatan.
Menanggapi hal itu, Kepala Disbudpar Sulsel Syuaib Malombassi mengatakan, pihaknya sementara menjalankan proses pengadaan tersebut.
Menurutnya, penganggaran pengadaan kantor akan disatukan dengan temu seniman yang menjadi momentum pelantikan pengurus perserikatan, dalam APBD Perubahan. (T.KR-AAT/F003)