Makassar (ANTARA) - Deklarasi gerakan penyelamatan aset negara yang saat ini banyak disengketakan oleh oknum mafia mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 414 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 9 November 2021.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan.Pomanto di Makassar, Selasa, mengatakan deklarasi gerakan penyelamatan aset negara lahir setelah banyaknya aset menjadi objek gugatan.
"Deklarasi ini perlu dilakukan. Banyak aset negara juga daerah yang lepas bahkan diserobot paksa oleh oknum nakal yang sangat merugikan," ujarnya di sela-sela deklarasi yang berujung penandatanganan prasasti.
Danny Pomanto mengatakan gerakan dalam bentuk deklarasi oleh para kepala daerah didukung oleh aparat penegak hukum menjadi semangat dan kekuatan untuk mempertahankan semua aset pemerintah.
Ia mengakui perang melawan para mafia harus terus dilakukan karena ada banyak aset yang saat ini sedang digugat meskipun aset tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.
"Dengan adanya dukungan seperti ini berarti kita semua sepakat untuk bersama memberantas pengambilan aset," jelasnya.
Selain itu, wali kota juga mengingatkan kepada para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin.
Penandatanganan prasasti deklarasi itu juga dihadiri oleh Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Brigjen Pol Yudhiawan Wibisono.
Yudiawan Wibisono dalam sambutannya juga menghimbau agar pemerintah kabupaten dan kota segera melakukan pendataan, legalisasi, inventarisasi dan tindak lanjut permasalahan aset daerah guna perwujudan komitmen pemberantasan korupsi.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan.Pomanto di Makassar, Selasa, mengatakan deklarasi gerakan penyelamatan aset negara lahir setelah banyaknya aset menjadi objek gugatan.
"Deklarasi ini perlu dilakukan. Banyak aset negara juga daerah yang lepas bahkan diserobot paksa oleh oknum nakal yang sangat merugikan," ujarnya di sela-sela deklarasi yang berujung penandatanganan prasasti.
Danny Pomanto mengatakan gerakan dalam bentuk deklarasi oleh para kepala daerah didukung oleh aparat penegak hukum menjadi semangat dan kekuatan untuk mempertahankan semua aset pemerintah.
Ia mengakui perang melawan para mafia harus terus dilakukan karena ada banyak aset yang saat ini sedang digugat meskipun aset tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.
"Dengan adanya dukungan seperti ini berarti kita semua sepakat untuk bersama memberantas pengambilan aset," jelasnya.
Selain itu, wali kota juga mengingatkan kepada para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin.
Penandatanganan prasasti deklarasi itu juga dihadiri oleh Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Brigjen Pol Yudhiawan Wibisono.
Yudiawan Wibisono dalam sambutannya juga menghimbau agar pemerintah kabupaten dan kota segera melakukan pendataan, legalisasi, inventarisasi dan tindak lanjut permasalahan aset daerah guna perwujudan komitmen pemberantasan korupsi.