Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama DPRD setempat menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafton Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulbar tahun anggaran 2022.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Senin menyampaikan apresiasi atas dukungan para anggota dewan yang tergabung dalam Badan Anggaran DPRD untuk menyelesaikan pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2022.
"Dengan telah dilaksanakannya kesepakatan KUA-PPAS APBD 2022, maka kita semua dalam satu kesatuan pemerintahan daerah pada hakekatnya mempunyai tanggung jawab yang sama, sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk pembangunan di Sulbar ini, dan tentu untuk keberhasilan bersama dalam pelaksanaan pembangunan hingga akhir tahun 2022," terang Ali Baal Masdar.
Penandatanganan persetujuan bersama terhadap KUA-PPAS APBD 2022 oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Sulbar yang berlangsung di Kantor Sementara DPRD Sulbar.
Setelah melalui proses pembahasan terhadap rancangan kebijakan umum anggaran tersebut, selanjutnya kata Gubernur, Pemprov Sulbar akan menyusun dan menyampaikan Ranperda tentang APBD 2022.
Kemudian tambahnya, akan disepakati sesuai tahapan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2022, yakni paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir atau sebelum 30 November 2021.
"Hal itu agar seluruh kebijakan dari pembahasan ini harus segera dinikmati seluruh masyarakat Sulbar, melalui program prioritas anggaran untuk pembangunan yang kita tetapkan pada tahun anggaran 2022," kata Ali Baal Masdar.
Saat ini Pemprov Sulbar tambahnya, mempersiapkan menghadapi tahun 2022, yakni mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, dengan membangun sumber daya manusia berkualitas, mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya, membangun dan menguatkan konektivitas antarwilayah berbasis unggulan, mendorong pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
"Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemprov Sulbar mengusung tema dan prioritas pembangunan tahun 2022, yaitu 'Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pemulihan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat," ujarnya.
"Hal itu, juga sudah tertuang dalam KUA-PPAS yang telah kita sepakati bersama ini, untuk menjadi pedoman dalam pembahasan Ranperda APBD 2022," kata Ali Baal Masdar.
Gubernur juga mengajak seluruh pihak untuk selalu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan mandat konstitusional.
"Inilah tanggung jawab kita selaku pelaksana pemerintahan di daerah," kata Ali Baal Masdar.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Senin menyampaikan apresiasi atas dukungan para anggota dewan yang tergabung dalam Badan Anggaran DPRD untuk menyelesaikan pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2022.
"Dengan telah dilaksanakannya kesepakatan KUA-PPAS APBD 2022, maka kita semua dalam satu kesatuan pemerintahan daerah pada hakekatnya mempunyai tanggung jawab yang sama, sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk pembangunan di Sulbar ini, dan tentu untuk keberhasilan bersama dalam pelaksanaan pembangunan hingga akhir tahun 2022," terang Ali Baal Masdar.
Penandatanganan persetujuan bersama terhadap KUA-PPAS APBD 2022 oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Sulbar yang berlangsung di Kantor Sementara DPRD Sulbar.
Setelah melalui proses pembahasan terhadap rancangan kebijakan umum anggaran tersebut, selanjutnya kata Gubernur, Pemprov Sulbar akan menyusun dan menyampaikan Ranperda tentang APBD 2022.
Kemudian tambahnya, akan disepakati sesuai tahapan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2022, yakni paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir atau sebelum 30 November 2021.
"Hal itu agar seluruh kebijakan dari pembahasan ini harus segera dinikmati seluruh masyarakat Sulbar, melalui program prioritas anggaran untuk pembangunan yang kita tetapkan pada tahun anggaran 2022," kata Ali Baal Masdar.
Saat ini Pemprov Sulbar tambahnya, mempersiapkan menghadapi tahun 2022, yakni mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, dengan membangun sumber daya manusia berkualitas, mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya, membangun dan menguatkan konektivitas antarwilayah berbasis unggulan, mendorong pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
"Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemprov Sulbar mengusung tema dan prioritas pembangunan tahun 2022, yaitu 'Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pemulihan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat," ujarnya.
"Hal itu, juga sudah tertuang dalam KUA-PPAS yang telah kita sepakati bersama ini, untuk menjadi pedoman dalam pembahasan Ranperda APBD 2022," kata Ali Baal Masdar.
Gubernur juga mengajak seluruh pihak untuk selalu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan mandat konstitusional.
"Inilah tanggung jawab kita selaku pelaksana pemerintahan di daerah," kata Ali Baal Masdar.