Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai kecakapan digital dan pendekatan "restorative justice" adalah hal yang utama dalam penegakan hukum demi menciptakan ruang digital yang produktif.
"Kalau (dalam terminologi) hukum ada KUHP di ruang fisik, perlu juga ada KUHP di ruang digital yang mengatur dan menata kelola setiap aktifitas di dalam ruang digital. Kita mengutamakan selalu di dalam penegakan hukum, tapi tetap saja saat ini untuk masyarakat kita butuhkan pendekatan restorative justice sebelum ultimum remedium itu ditetapkan," kata Johnny, dikutip dari siaran pers, Kamis.
Kecakapan digital menjadi salah satu tantangan dalam ruang digital yang produktif. Oleh karena itu, kementerian mengadakan berbagai program kecakapan digital mulai dari tingkat dasar, menengah sampai lanjutan.
Kecakapan digital tingkat dasar diberikan melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital, tahun ini menyasar 12,5 juta peserta, baik peserta umum maupun pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
"Saat ini ada sekitar 64 juta UMKM dan sebagai penopang 60 persen dari GDP nasional, tetapi sangat sedikit diantaranya yang sudah digital on boarding. Sudah lebih dari 15 juta (UMKM onboarding) sampai dengan akhir tahun 2021 ini, kita harapkan nanti sampai tahun 2024 setengah dari UMKM kita ini sudah digital onboarding dan skills up," kata Johnny.
Program Digital Talent Scholarship ditujukan untuk kecakapan digital tingkat menengah, Kominfo membuka kuota sekitar 100.000 peserta setiap tahun untuk program ini.
Keterampilan yang diajarkan pada program ini antara lain komputasi awan, big data, internet of thing, virtual reality dan augmented reality.
Tahun depan, Kominfo menargetkan pelatihan ini diikuti 200.000 peserta khususnya generasi milenial.
"Untuk para milenial Indonesia, anak-anak kita tamatan sekolah menengah atas atau yang sederajat dan para sarjana-sarjana baru untuk mengambil bagian ini. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 100 perguruan tinggi, melibatkan seluruh pemerintahan provinsi dan daerah agar anak-anak kita nanti juga menguasai internet skills," kata Johnny.
Kebutuhan ecakapan digital tingkat lanjutan ditindaklanjuti dengan program Digital Leadership Academy, tahun ini dibuka untuk 300 peserta yang merupakan pimpinan di sektor publik maupun privat.
Pemerintah bekerja sama dengan National University of Singapore, Tsinghua University, University of Oxford dan Harvard Kennedy School untuk program Digital Leadership Academy.
Lulusan program ini diharapkan bisa membuat kebijakan digital baik di sektor publik maupun swasta.
"Kalau (dalam terminologi) hukum ada KUHP di ruang fisik, perlu juga ada KUHP di ruang digital yang mengatur dan menata kelola setiap aktifitas di dalam ruang digital. Kita mengutamakan selalu di dalam penegakan hukum, tapi tetap saja saat ini untuk masyarakat kita butuhkan pendekatan restorative justice sebelum ultimum remedium itu ditetapkan," kata Johnny, dikutip dari siaran pers, Kamis.
Kecakapan digital menjadi salah satu tantangan dalam ruang digital yang produktif. Oleh karena itu, kementerian mengadakan berbagai program kecakapan digital mulai dari tingkat dasar, menengah sampai lanjutan.
Kecakapan digital tingkat dasar diberikan melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital, tahun ini menyasar 12,5 juta peserta, baik peserta umum maupun pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
"Saat ini ada sekitar 64 juta UMKM dan sebagai penopang 60 persen dari GDP nasional, tetapi sangat sedikit diantaranya yang sudah digital on boarding. Sudah lebih dari 15 juta (UMKM onboarding) sampai dengan akhir tahun 2021 ini, kita harapkan nanti sampai tahun 2024 setengah dari UMKM kita ini sudah digital onboarding dan skills up," kata Johnny.
Program Digital Talent Scholarship ditujukan untuk kecakapan digital tingkat menengah, Kominfo membuka kuota sekitar 100.000 peserta setiap tahun untuk program ini.
Keterampilan yang diajarkan pada program ini antara lain komputasi awan, big data, internet of thing, virtual reality dan augmented reality.
Tahun depan, Kominfo menargetkan pelatihan ini diikuti 200.000 peserta khususnya generasi milenial.
"Untuk para milenial Indonesia, anak-anak kita tamatan sekolah menengah atas atau yang sederajat dan para sarjana-sarjana baru untuk mengambil bagian ini. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 100 perguruan tinggi, melibatkan seluruh pemerintahan provinsi dan daerah agar anak-anak kita nanti juga menguasai internet skills," kata Johnny.
Kebutuhan ecakapan digital tingkat lanjutan ditindaklanjuti dengan program Digital Leadership Academy, tahun ini dibuka untuk 300 peserta yang merupakan pimpinan di sektor publik maupun privat.
Pemerintah bekerja sama dengan National University of Singapore, Tsinghua University, University of Oxford dan Harvard Kennedy School untuk program Digital Leadership Academy.
Lulusan program ini diharapkan bisa membuat kebijakan digital baik di sektor publik maupun swasta.