Mamuju (ANTARA News) - Pembangunan kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Barat, yang berkedudukan di Kabupeten Mamuju, direncanakan dapat difungsikan pada awal Januari 2012.
"Pembangunan kantor BPK Sulbar yang menghabiskan anggaran senilai RpRp25,6 miliar dengan sumber dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nasional tahun anggaran 2011 telah rampung akhir tahun ini, sehingga bisa digunakan pada awal tahun depan," kata Sekretaris Provinsi Sulbar, H.Arsyad Hafid saat membacakan sambutannya dalam acara kunjungan kerja kepala BPK perwakila Sulbar, Haedar di gedung auditorium gubernur di Mamuju, Senin.
Menurut dia, pembangunan kantor BPK-RI di atas lahan seluas kurang lebih 800 meter persegi yang terletak di kompleks perkantoran Pemprov Sulbar di daerah Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju.
"Sumber pembiayaan bukan dana APBD melainkan dialokasikan melalui dana yang disiapkan dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (Dipa) BPK RI tahun anggaran 2011 sebesar Rp25,6 milyar," ujarnnya.
Ia mengatakan, gedung kantor BPK perwakilan Sulbar berlantai tiga ini ditargetkan tuntas tahun ini, sehingga nantinya tingkat koordinasi akan lebih mudah karena sudah tidak berkedudukan di kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Olehnya itu, kata dia, dengan berkedudukannya kantor BPK RI perwakilan Sulbar di Mamuju, maka besar harapan akan semakin memberikan nilai tambah dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah.
"Kami sangat mengharapkan bimbingan dan arahan dari ketua BPK Perwakilan Sulbar, Haedar dalam rangka penataan pengelolaan keuangan, sehingga provinsi terbungsu ini tidak lagi diberikan penilaian opini wajar dengan pengecualian. Kami juga ingin meraih opini dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian di tahun 2012," ucap.
Sekprov menyampaikan, dalam perjalanan pemerintahan di Sulbar, penggunaan APBD di daerah yang masih sangat minim itu mampu melaksanakan berbagai agenda pembangunan, sehingga daerah ini bisa lebih maju dari sebelumnya.(T.KR-ACO/C004)
"Pembangunan kantor BPK Sulbar yang menghabiskan anggaran senilai RpRp25,6 miliar dengan sumber dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nasional tahun anggaran 2011 telah rampung akhir tahun ini, sehingga bisa digunakan pada awal tahun depan," kata Sekretaris Provinsi Sulbar, H.Arsyad Hafid saat membacakan sambutannya dalam acara kunjungan kerja kepala BPK perwakila Sulbar, Haedar di gedung auditorium gubernur di Mamuju, Senin.
Menurut dia, pembangunan kantor BPK-RI di atas lahan seluas kurang lebih 800 meter persegi yang terletak di kompleks perkantoran Pemprov Sulbar di daerah Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju.
"Sumber pembiayaan bukan dana APBD melainkan dialokasikan melalui dana yang disiapkan dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (Dipa) BPK RI tahun anggaran 2011 sebesar Rp25,6 milyar," ujarnnya.
Ia mengatakan, gedung kantor BPK perwakilan Sulbar berlantai tiga ini ditargetkan tuntas tahun ini, sehingga nantinya tingkat koordinasi akan lebih mudah karena sudah tidak berkedudukan di kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Olehnya itu, kata dia, dengan berkedudukannya kantor BPK RI perwakilan Sulbar di Mamuju, maka besar harapan akan semakin memberikan nilai tambah dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah.
"Kami sangat mengharapkan bimbingan dan arahan dari ketua BPK Perwakilan Sulbar, Haedar dalam rangka penataan pengelolaan keuangan, sehingga provinsi terbungsu ini tidak lagi diberikan penilaian opini wajar dengan pengecualian. Kami juga ingin meraih opini dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian di tahun 2012," ucap.
Sekprov menyampaikan, dalam perjalanan pemerintahan di Sulbar, penggunaan APBD di daerah yang masih sangat minim itu mampu melaksanakan berbagai agenda pembangunan, sehingga daerah ini bisa lebih maju dari sebelumnya.(T.KR-ACO/C004)