Mamuju (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Asri Anas menyatakan, pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga harus dipacu karena masih sangat memprihatinkan.
"Kondisi masyarakat di perbatasan antara Papua dan Papua Nugini benar-benar memiriskan hati. Maka tidak heran, jika masyarakatnya mudah meledak-ledak untuk memperjuangkan kemerdekaan memisahkan diri dari Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ungkapnya.
Karena itu, kata dia, dirinya sangat merespons jika anggaran pertahanan negara ditingkatkan agar wilayah perbatasan yang ada di Indonesia bisa tertangani secara maksimal.
Wilayah perbatasan lain yang juga harus diperhatikan adalah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan negara Malaysia.
"Masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan itu cenderung melakukan transaksi ekonomi di Malaysia karena lebih menguntungkan," katanya.
Ia mengatakan, ada masyarakat di daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain tersebut yang tergoda menjadi warga negara lain.
"Mestinya pemerinta kita membuat konsep pembangunan ekonomi yang kuat sehingga warga kita tetap mencintai negerinya sendiri," kata Asri.
Asri yang juga senator muda asal daerah pemilihan Sulawei Barat (Sulbar) ini mengatakan, dana untuk mengelola daerah perbatasan pada 2012 mendatang tidak kurang dari Rp5 triliun.
"Dana tersebut kita harap mampu menjadikan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan lebih sejahtera dari kondisi yang dirasakan selama ini," katanya.
Ia menambahkan, gejolak yang terjadi selama ini yang menuntut ingin memisahkan diri dari NKRI harus dicegah.
Caranya, kata dia, empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara harus disosialisasikan dengan baik sehingga masyarakat semakin cinta dengan NKRI. Empat pilar yang dimaksud adalah Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI
"Nyaris semua wilayah perbatasan Indonesia kondisinya memprihatinkan. Ini harus menjadi perhatian pemerintah agar wilayah perbatasan itu diberikan kebijakan anggaran yang memadai," kata Asri Anas di Mamuju, Minggu.
"Kondisi masyarakat di perbatasan antara Papua dan Papua Nugini benar-benar memiriskan hati. Maka tidak heran, jika masyarakatnya mudah meledak-ledak untuk memperjuangkan kemerdekaan memisahkan diri dari Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ungkapnya.
Karena itu, kata dia, dirinya sangat merespons jika anggaran pertahanan negara ditingkatkan agar wilayah perbatasan yang ada di Indonesia bisa tertangani secara maksimal.
Wilayah perbatasan lain yang juga harus diperhatikan adalah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan negara Malaysia.
"Masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan itu cenderung melakukan transaksi ekonomi di Malaysia karena lebih menguntungkan," katanya.
Ia mengatakan, ada masyarakat di daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain tersebut yang tergoda menjadi warga negara lain.
"Mestinya pemerinta kita membuat konsep pembangunan ekonomi yang kuat sehingga warga kita tetap mencintai negerinya sendiri," kata Asri.
Asri yang juga senator muda asal daerah pemilihan Sulawei Barat (Sulbar) ini mengatakan, dana untuk mengelola daerah perbatasan pada 2012 mendatang tidak kurang dari Rp5 triliun.
"Dana tersebut kita harap mampu menjadikan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan lebih sejahtera dari kondisi yang dirasakan selama ini," katanya.
Ia menambahkan, gejolak yang terjadi selama ini yang menuntut ingin memisahkan diri dari NKRI harus dicegah.
Caranya, kata dia, empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara harus disosialisasikan dengan baik sehingga masyarakat semakin cinta dengan NKRI. Empat pilar yang dimaksud adalah Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI
"Pemahaman empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara semakin tergerus akibat gencarnya hegemoni negara lain di dunia yang mengancam integritas nilai dan budaya Bangsa Indonesia," katanya. (T.KR-ACO/S023)