Makassar (ANTARA News) - Ketua Dewan Pers Prof Dr Bagir Manan mengatakan, pers alternatif lahir untuk menjaga independensi redaksi terhadap dinamika politik di Indonesia.
"Menyikapi kecenderungan media berpihak pada satu kekuatan parpol, mesti ada ruang yakni satu pers alternatif yang tidak terjebak pada satu kekuatan poltik," kata Bagir pada malam Dialog Pers yang digelar di Makassar, Senin.
Menurut dia, dengan adanya pers alternatif itu maka rakyat masih diberikan peluang informasi yang berbeda, karena demokrasi pada hakekatnya memerlukan yang alternatif itu.
Dia mengatakan, pers yang belum tergoda dan terbawa arus dinamika politik, harus dapat menjadi media alternatif.
"Ini adalah salah satu cara untuk tetap menjaga independensi pers, disamping menggunakan cara tradisi untuk mempertahankan nilai-nilai dan fungsi jurnalistik," tuturnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, Dewan Pers selaku lembaga penjaga etik, mendorong dan melindungi kemerdekaan pers baik dari segi kualitas jurnalistik maupun etikanya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Publik Daerah Sulsel Aswar Hasan mengatakan, untuk dapat menjaga independensi redaksi terhadap dinamika politik, ada dua indikator penunjang.
"Pertama, harus didukung oleh regulator sebagaimana regulasi media itu dalam aktivitasnya berpolitik," ujarnya.
Indikator kedua harus memiliki kultur independensi yang didukung SDM wartawan yang memiliki integritas, termasuk independensi yang ditentukan dari sikap masyarakat. (T.S036/C004)
"Menyikapi kecenderungan media berpihak pada satu kekuatan parpol, mesti ada ruang yakni satu pers alternatif yang tidak terjebak pada satu kekuatan poltik," kata Bagir pada malam Dialog Pers yang digelar di Makassar, Senin.
Menurut dia, dengan adanya pers alternatif itu maka rakyat masih diberikan peluang informasi yang berbeda, karena demokrasi pada hakekatnya memerlukan yang alternatif itu.
Dia mengatakan, pers yang belum tergoda dan terbawa arus dinamika politik, harus dapat menjadi media alternatif.
"Ini adalah salah satu cara untuk tetap menjaga independensi pers, disamping menggunakan cara tradisi untuk mempertahankan nilai-nilai dan fungsi jurnalistik," tuturnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, Dewan Pers selaku lembaga penjaga etik, mendorong dan melindungi kemerdekaan pers baik dari segi kualitas jurnalistik maupun etikanya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Publik Daerah Sulsel Aswar Hasan mengatakan, untuk dapat menjaga independensi redaksi terhadap dinamika politik, ada dua indikator penunjang.
"Pertama, harus didukung oleh regulator sebagaimana regulasi media itu dalam aktivitasnya berpolitik," ujarnya.
Indikator kedua harus memiliki kultur independensi yang didukung SDM wartawan yang memiliki integritas, termasuk independensi yang ditentukan dari sikap masyarakat. (T.S036/C004)