Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan mengalokasikan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp29,53 triliun untuk membangun 880 proyek infrastruktur yang tersebar di 11 kementerian/lembaga (K/L) di 34 provinsi pada tahun ini.
“Pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan antara Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas dan K/L,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman di Jakarta, Rabu.
Alokasi dana sebesar Rp29,53 triliun ini digunakan untuk membiayai 880 proyek yang meliputi 68 proyek infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara serta gedung politeknik pada Kementerian Perhubungan.
Kemudian 153 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR serta satu proyek pembangunan taman nasional dan satu pembangunan SMK Kehutanan di Kementerian LHK.
Selanjutnya, 65 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, pengelolaan irigasi dan drainase utama perkotaan serta penyediaan air baku pada Ditjen SDA Kementerian PUPR.
Berikutnya, 20 proyek pembangunan sarana dan fasilitas gedung PTKIN dan 215 madrasah di Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama dan 10 proyek embarkasi haji dan 45 proyek pusat pelayanan haji terpadu Ditjen PHU Kementerian Agama.
Kementerian Agama juga memiliki 135 proyek pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji di Ditjen Bimas Islam yang masuk dalam alokasi SBSN tahun ini.
Selain itu, ada juga 25 proyek pembangunan gedung perguruan tinggi dan dua gedung LLDIKTI di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta satu proyek pembangunan fasilitas fitofarmaka dan satu pembangunan SMAK Bogor di Kementerian Perindustrian.
Tak hanya itu, alokasi anggaran turut digunakan untuk sembilan proyek pembangunan laboratorium dan fasilitas penelitian di BRIN serta 97 proyek pembangunan perumahan di Kementerian Pertahanan.
Kementerian Pertanian juga menggunakan alokasi SBSN ini untuk lima proyek pembangunan fasilitas pertanian serta Polri yakni 26 proyek pembangunan perumahan.
Terakhir, satu proyek pembangunan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di BMKG.
“Pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan antara Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas dan K/L,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman di Jakarta, Rabu.
Alokasi dana sebesar Rp29,53 triliun ini digunakan untuk membiayai 880 proyek yang meliputi 68 proyek infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara serta gedung politeknik pada Kementerian Perhubungan.
Kemudian 153 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR serta satu proyek pembangunan taman nasional dan satu pembangunan SMK Kehutanan di Kementerian LHK.
Selanjutnya, 65 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, pengelolaan irigasi dan drainase utama perkotaan serta penyediaan air baku pada Ditjen SDA Kementerian PUPR.
Berikutnya, 20 proyek pembangunan sarana dan fasilitas gedung PTKIN dan 215 madrasah di Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama dan 10 proyek embarkasi haji dan 45 proyek pusat pelayanan haji terpadu Ditjen PHU Kementerian Agama.
Kementerian Agama juga memiliki 135 proyek pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji di Ditjen Bimas Islam yang masuk dalam alokasi SBSN tahun ini.
Selain itu, ada juga 25 proyek pembangunan gedung perguruan tinggi dan dua gedung LLDIKTI di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta satu proyek pembangunan fasilitas fitofarmaka dan satu pembangunan SMAK Bogor di Kementerian Perindustrian.
Tak hanya itu, alokasi anggaran turut digunakan untuk sembilan proyek pembangunan laboratorium dan fasilitas penelitian di BRIN serta 97 proyek pembangunan perumahan di Kementerian Pertahanan.
Kementerian Pertanian juga menggunakan alokasi SBSN ini untuk lima proyek pembangunan fasilitas pertanian serta Polri yakni 26 proyek pembangunan perumahan.
Terakhir, satu proyek pembangunan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di BMKG.