Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mendukung pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur sekolah-sekolah di tanah air yang masih belum layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
"Apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo soal peningkatan alokasi anggaran pendidikan harus benar-benar diarahkan untuk membangun infrastruktur yang layak di daerah-daerah tertinggal. Tidak ada alasan untuk menunda hal ini," kata Esti dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Hal tersebut dia sampaikan setelah melihat sejumlah sekolah yang jauh dari standar kelayakan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kunjungan kerja resesnya.
Salah satu sekolah itu adalah SMP Negeri 7 Kupang Tengah yang masih menempati bangunan darurat.
"Bayangkan, sekolah ini dibangun pada 2016 tetapi atapnya masih dari daun rotan, dindingnya dari pelepah, dan sebagian besar aktivitas belajar mengajar dilakukan di bangunan SD yang dipinjam. Ini menunjukkan ketidakadilan dalam pemerataan pendidikan," ucap Esti.
Berangkat dari fakta ini, ia lalu mendesak pemerintah segera memperbaiki sistem alokasi anggaran pendidikan. Menurut dia, banyak sekolah di daerah terpencil, seperti NTT, seharusnya menjadi prioritas utama untuk perbaikan kuantitas dan kualitas pendidikan.
Esti berharap pemerintah segera mengeksekusi rencana-rencana perbaikan di dunia pendidikan.
"Pendidikan harus menjadi prioritas nyata, bukan hanya janji politik. Generasi muda kita di NTT dan daerah tertinggal lainnya tidak boleh terus-menerus menjadi korban ketidakadilan," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pada 2025 pemerintah telah mengalokasikan dana Rp17,15 triliun untuk merehabilitasi 10.440 sekolah negeri maupun swasta.
"Untuk meningkatkan layanan pendidikan yang lebih bermutu dan merata, pada tahun 2025 pemerintah telah mengalokasikan dana senilai Rp17,15 triliun untuk melakukan rehabilitasi, perbaikan, dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta," ujarnya dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta, Kamis (28/11).
Ia mengatakan dana tersebut akan disalurkan langsung ke sekolah melalui skema transfer tunai, untuk kemudian dikelola secara mandiri oleh masing-masing sekolah.
Dengan pendekatan swakelola ini, kata dia, sekolah-sekolah dapat memanfaatkan anggaran tersebut untuk membeli bahan bangunan dari wilayah setempat dan memberdayakan tenaga kerja lokal.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi X DPR dukung pemerintah segera perbaiki infrastruktur sekolah
