Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) meminta agar fungsi koordinasi perencanaan jangan dianggap sepele karena hal itu berpotensi menentukan sukses atau gagalnya pembangunan di daerah itu.
"Permasalahan pembangunan tidak sesuai yang diharapkan itu karena permasalahan koordinasi yang buruk dilaksanakan pemerintah," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sulbar, Muh Idris Dp, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, fungsi koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat pemerintah di Sulbar terkadang disepelekan, padahal itu sangat penting.
Oleh karena itu fungsi koordinasi pemerintah di Sulbar diperkuat demi suksesnya perencanaan pembangunan di Sulbar.
"OPD dan pejabat pemerintah mesti membiasakan diri untuk menyusun satu kesepakatan bersama melalui koordinasi yang baik atau merancang sebuah rencana koordinasi yang baik karena itu akan menentukan suksesnya pembangunan di Sulbar," katanya.
Menurut dia, selain fungsi koordinasi yang harus diperkuat dalam perencanaan pembangunan, fungsi harmonisasi program strategis juga harus dilaksanakan.
Selain itu, fungsi sinergi dalam merencanakan pembangunan di Sulbar antara seluruh OPD dan pejabat pemerintah mesti dilaksanakan.
"Harmonisasi OPD pemerintah Sulbar dan seluruh kabupaten, sangat menentukan perencanaan pembangunan yang baik di level dan itu harus dimulai dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulbar," katanya.
Ia mengatakan, Bappeda Sulbar harus dalam posisi sebagai konsultan bagi jajaran OPD Pemerintah Sulbar dengan strategi baru, memperbaiki manajemen perencanaan dan manajemen kinerja sehingga masyarakat merasakan pembangunan.
"Permasalahan pembangunan tidak sesuai yang diharapkan itu karena permasalahan koordinasi yang buruk dilaksanakan pemerintah," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sulbar, Muh Idris Dp, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, fungsi koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat pemerintah di Sulbar terkadang disepelekan, padahal itu sangat penting.
Oleh karena itu fungsi koordinasi pemerintah di Sulbar diperkuat demi suksesnya perencanaan pembangunan di Sulbar.
"OPD dan pejabat pemerintah mesti membiasakan diri untuk menyusun satu kesepakatan bersama melalui koordinasi yang baik atau merancang sebuah rencana koordinasi yang baik karena itu akan menentukan suksesnya pembangunan di Sulbar," katanya.
Menurut dia, selain fungsi koordinasi yang harus diperkuat dalam perencanaan pembangunan, fungsi harmonisasi program strategis juga harus dilaksanakan.
Selain itu, fungsi sinergi dalam merencanakan pembangunan di Sulbar antara seluruh OPD dan pejabat pemerintah mesti dilaksanakan.
"Harmonisasi OPD pemerintah Sulbar dan seluruh kabupaten, sangat menentukan perencanaan pembangunan yang baik di level dan itu harus dimulai dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulbar," katanya.
Ia mengatakan, Bappeda Sulbar harus dalam posisi sebagai konsultan bagi jajaran OPD Pemerintah Sulbar dengan strategi baru, memperbaiki manajemen perencanaan dan manajemen kinerja sehingga masyarakat merasakan pembangunan.