Majene, Sulbar (ANTARA  News) - Dinas Pendidikan Kabupaten Majene berhasil penanggulangi buta aksara di daerah itu sekitar 4.500 oarng per tahun dengan sasaran penuntasan pada sejumlah kawasan terpencil.

Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Disdik Majene, M Yasir Anshar di Majene, Senin, mengatakan, jumlah buta aksara yang ditanggulangi pada 2010 sebanyak 4.929 peserta dengan mayoritas penanggulangan paling menonjol di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur.

"Pada 2011 kami telah menuntaskan buta aksara sebanyak 4.565 peserta. Penuntasan tersebut tetap dioptimalkan di dua kecamatan sebab perbandingan jumlah penduduk di banding Kecamatan lainnya terbilang cukup besar," ungkapnya.

Khusus program pemberantasan buta aksara 2011, di Kecamatan Banggae ditangani 1.529 peserta, Banggae Timur 1.568 peserta, dan enam kecamatan lain dengan rata-rata pemberantasan antara 200 hingga 300 peserta.

Meskipun dua kecamatan dengan mayoritas penyandang buta aksara terdapat di kawasan kota Majene, namun Yasir mengaku bahwa jumlah penduduk di dua wilayah tersebut cukup banyak jika dibanding kecamatan lainnya yang hanya beberapa persen jika dikalkulasikan dengan jumlah penduduk secara umum.

"Selain besarnya jumlah penduduk, Kecamatan Banggae dan Banggae Timur juga masih terdapat kawasan terpencil yang mayoritas penduduknya masih menyandang buta aksara. Hal tersebut harus segera ditanggulangi sebab jika terlambat akan berdampak pada masa depan pendidikan di wilayah itu, "kata Yasir.

Pada lain hal, tuturnya, Disdik masih terhambat anggaran untuk menanggulangi seluruh penyandang buta aksara, sehingga penanggulangannya paling banyak dari Pemprov Sulbar serta pemerintah pusat.

"Selain kendala itu, kami juga selalu terhambat oleh minimnya fasilitator serta tenaga pengajar sehingga masih banyak penyandang yang harus dididik dalam jumlah besar. Hal itu akan mengakibatkan tidak seimbangnya jumlah peserta dengan jumlah fasilitator," tambahnya.

Dengan kondisi tersebut, kegiatan pemberantasan buta aksara juga tidak begitu maksimal dibanding ditanggulangi dengan jumlah fasilitator yang memadai di setiap kecamatan.

Yasir menuturkan, tidak seiringnya antara kegiatan pembelajaran dan proses rekrutmen tenaga fasilitator menjadi kendala. Dia mengharapkan agar program yang dijalankan pemprov maupun pemerintah pusat searah dengan program yang akan dijalankan di tingkat kabupaten. (T.KR-AAT/S016)







Pewarta :
Editor :
Copyright © ANTARA 2024