Makassar (ANTARA News) - Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, termasuk satu dari 10 perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia ditetapkan sebagai penyelenggara proses rekrutmen dan evaluasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2012.
Penetapan tersebut dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), kata Kepala Humas Unhas M Dahlan Abubakar di Makassar, Senin.
Penetapan PTN itu, guna mendukung penyelenggaraan seleksi CPNS 2012 secara transparan, bersih dan obyektif.
Bentuk kerja sama tersebut berupa keterlibatan 10 PTN yang akan menjadi penyelenggara dalam proses rekrutmen dan evaluasi (penilaian) CPNS.
"Menpan menilai, di perguruan tinggi negeri sudah ada sistem yang bagus," ujar Dahlan Abubakar mengutip Mendikbud, Mohammad Nuh.
Kesepuluh PTN yang direkomendasikan Mendikbud yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas pendidikan Indonesia (UPI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Hasanuddin (Unhas).
Dahlan Abubakar menjelaskan, Unhas menjadi satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kawasan Timur Indonesia yang dipercayakan menjadi penyelenggara perekrutan CPNS tersebut.
"Kita siap melaksanakan dan memikul kepercayaan tersebut, sebab Unhas sudah pernah melaksanakan tugas serupa pada tahun-tahun sebelumnya," ucapnya.
Dalam pelaksanaan tugas ini, Unhas akan tetap komit dengan penuh tanggungjawab melaksanakan kepercayaan tersebut dengan baik. Unhas berharap penyimpangan dalam penerimaan CPNS yang sering terungkap selama ini diharapkan dapat dicegah dan diminimalisasi, bahkan dihilangkan sama sekali.
Oleh sebab itu, lanjutnya, kami minta jika tiba waktunya nanti mohon kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap calo penerimaan CPNS, terutama yang mengatasnamakan orang-orang Unhas," ucapnya mengingatkan.
Menurut dia, sudah bukan rahasia umum lagi banyak pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam hal ini. Jangan untuk urusan penerimaan CPNS yang merupakan penentu masa depan dan hidup seseorang, untuk masuk di Unhas masih banyak pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kesempatan dengan praktik penipuan.
"Saya harap agar masyarakat hati-hati dan waspada dengan praktik penipuan seperti ini," harapnya.
Dia menguraikan, ada tiga kriteria pokok yang menjadi dasar rekomendasi. Pertama, PTN harus memiliki sistem serta fasilitas infrastruktur.
"Dari sistem scanning sampai komputerisasi," ujarnya, lalu kriteria kedua adalah sudah teruji secara sistem, yaitu sering digunakan dalam SNMPTN dan teruji dengan baik. Sedangkan kriteria ketiga adalah distribusi. "Jadi PTN-nya bukan cuma yang ada di Jawa, di daerah lain juga ada, tetapi tetap memenuhi kriteria pertama dan kedua tadi".
Kebijakan ini merupakan langkah bagus untuk mewujudkan rekrutmen CPNS yang transparan. Karena PTN dinilai sebagai badan yang bisa independen dalam melakukan perekrutan CPNS, dan tidak boleh ada intervensi pihak lain dalam mengeluarkan penilaian (evaluasi) CPNS. Hal ini berlaku untuk perekrutan CPNS di pusat, maupun di daerah.
Sebelumnya, pemerintah daerah memang bekerjasama dengan PTN dalam menyelenggarakan seleksi CPNS. Tetapi pada saat pengumuman hasil ujian, bukan PTN yang melakukan, tetapi pejabat pembina kepegawaian (PPK) daerah itu sendiri.
Namun untuk ke depannya, menurut Mendikbud yang dikutip Dahlan, kemungkinan akan dilakukan kombinasi antara PTN dengan lembaga pemerintah.
PTN sebagai pihak yang menilai dari sisi kompetensi akademiknya, sedangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian, akan bekerjasama dengan Kementerian PAN dan RB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam waktu dekat, akan dilakukan penandatanganan MoU antara Kemdikbud, Kementerian PAN dan RB, dan ke-10 rektor PTN yang dimaksud. (T.KR-DF/F003)
Penetapan tersebut dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), kata Kepala Humas Unhas M Dahlan Abubakar di Makassar, Senin.
Penetapan PTN itu, guna mendukung penyelenggaraan seleksi CPNS 2012 secara transparan, bersih dan obyektif.
Bentuk kerja sama tersebut berupa keterlibatan 10 PTN yang akan menjadi penyelenggara dalam proses rekrutmen dan evaluasi (penilaian) CPNS.
"Menpan menilai, di perguruan tinggi negeri sudah ada sistem yang bagus," ujar Dahlan Abubakar mengutip Mendikbud, Mohammad Nuh.
Kesepuluh PTN yang direkomendasikan Mendikbud yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas pendidikan Indonesia (UPI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Hasanuddin (Unhas).
Dahlan Abubakar menjelaskan, Unhas menjadi satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kawasan Timur Indonesia yang dipercayakan menjadi penyelenggara perekrutan CPNS tersebut.
"Kita siap melaksanakan dan memikul kepercayaan tersebut, sebab Unhas sudah pernah melaksanakan tugas serupa pada tahun-tahun sebelumnya," ucapnya.
Dalam pelaksanaan tugas ini, Unhas akan tetap komit dengan penuh tanggungjawab melaksanakan kepercayaan tersebut dengan baik. Unhas berharap penyimpangan dalam penerimaan CPNS yang sering terungkap selama ini diharapkan dapat dicegah dan diminimalisasi, bahkan dihilangkan sama sekali.
Oleh sebab itu, lanjutnya, kami minta jika tiba waktunya nanti mohon kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap calo penerimaan CPNS, terutama yang mengatasnamakan orang-orang Unhas," ucapnya mengingatkan.
Menurut dia, sudah bukan rahasia umum lagi banyak pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam hal ini. Jangan untuk urusan penerimaan CPNS yang merupakan penentu masa depan dan hidup seseorang, untuk masuk di Unhas masih banyak pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kesempatan dengan praktik penipuan.
"Saya harap agar masyarakat hati-hati dan waspada dengan praktik penipuan seperti ini," harapnya.
Dia menguraikan, ada tiga kriteria pokok yang menjadi dasar rekomendasi. Pertama, PTN harus memiliki sistem serta fasilitas infrastruktur.
"Dari sistem scanning sampai komputerisasi," ujarnya, lalu kriteria kedua adalah sudah teruji secara sistem, yaitu sering digunakan dalam SNMPTN dan teruji dengan baik. Sedangkan kriteria ketiga adalah distribusi. "Jadi PTN-nya bukan cuma yang ada di Jawa, di daerah lain juga ada, tetapi tetap memenuhi kriteria pertama dan kedua tadi".
Kebijakan ini merupakan langkah bagus untuk mewujudkan rekrutmen CPNS yang transparan. Karena PTN dinilai sebagai badan yang bisa independen dalam melakukan perekrutan CPNS, dan tidak boleh ada intervensi pihak lain dalam mengeluarkan penilaian (evaluasi) CPNS. Hal ini berlaku untuk perekrutan CPNS di pusat, maupun di daerah.
Sebelumnya, pemerintah daerah memang bekerjasama dengan PTN dalam menyelenggarakan seleksi CPNS. Tetapi pada saat pengumuman hasil ujian, bukan PTN yang melakukan, tetapi pejabat pembina kepegawaian (PPK) daerah itu sendiri.
Namun untuk ke depannya, menurut Mendikbud yang dikutip Dahlan, kemungkinan akan dilakukan kombinasi antara PTN dengan lembaga pemerintah.
PTN sebagai pihak yang menilai dari sisi kompetensi akademiknya, sedangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian, akan bekerjasama dengan Kementerian PAN dan RB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam waktu dekat, akan dilakukan penandatanganan MoU antara Kemdikbud, Kementerian PAN dan RB, dan ke-10 rektor PTN yang dimaksud. (T.KR-DF/F003)