Makassar (ANTARA) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Causa Iman Karana mengatakan, hingga akhir tahun 2021 sudah ada 15 pemerintah daerah di Sulsel yang masuk dalam kategori digital.
"Ke-15 pemda tersebut telah menerapkan Elektronikisasi Transaksi Keuangan Daerah (ETPD) yang mengubah cara transaksi tunai menjadi nontunai, baik di sektor belanja maupun pendapatan," kata Iman dalam keterangan pers di Makassar, Rabu.
Adapun 15 pemerintah daerah yang masuk dalam kategori digital adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Gowa, Bantaeng, Sinjai, Bone, Wajo, Sidrap, Pinrang, Pare-pare, Pangkep, Jeneponto, Soppeng, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar.
Menurutnya, hal itu dilakukan untuk mendukung tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mendorong kemandirian keuangan daerah yang tercermin dari meningkatnya Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, 10 pemerintah daerah yang masuk kategori lanjutan diharapkan didorong naik ke kategori digital pada 2022, yakni Luwu Utara, Luwu, Barru, Maros, Enrekang, Tana Toraja, Luwu Timur, Takalar, Palopo, dan Toraja Utara.
ETPD dituangkan dalam Roadmap Tim Digitalisasi dan Perluasan Daerah (P2DD).
Diakui oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Sudirman Sulaiman bahwa digitalisasi sangat penting di era pandemi COVID-19 dan digital memudahkan berbagai kegiatan, termasuk dalam pemerintahan.
“Pemprov Sulsel sendiri sejak tahun 2019 sudah menerapkan transaksi nontunai. Bersama TP2DD, kita percepat penetapan Roadmap ETPD menjadi keputusan masing-masing kepala daerah untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan ETPD dan seluruh pemerintah daerah. "tanpa uang tunai" pada tahun 2025, katanya.
Bank Indonesia sebagai otoritas sektor moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah, serta kewenangan Kementerian/Lembaga untuk menjaga ketahanan sistem keuangan, termasuk perbankan, asosiasi, tekfin, dan e-commerce.
"Ke-15 pemda tersebut telah menerapkan Elektronikisasi Transaksi Keuangan Daerah (ETPD) yang mengubah cara transaksi tunai menjadi nontunai, baik di sektor belanja maupun pendapatan," kata Iman dalam keterangan pers di Makassar, Rabu.
Adapun 15 pemerintah daerah yang masuk dalam kategori digital adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Gowa, Bantaeng, Sinjai, Bone, Wajo, Sidrap, Pinrang, Pare-pare, Pangkep, Jeneponto, Soppeng, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar.
Menurutnya, hal itu dilakukan untuk mendukung tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mendorong kemandirian keuangan daerah yang tercermin dari meningkatnya Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, 10 pemerintah daerah yang masuk kategori lanjutan diharapkan didorong naik ke kategori digital pada 2022, yakni Luwu Utara, Luwu, Barru, Maros, Enrekang, Tana Toraja, Luwu Timur, Takalar, Palopo, dan Toraja Utara.
ETPD dituangkan dalam Roadmap Tim Digitalisasi dan Perluasan Daerah (P2DD).
Diakui oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Sudirman Sulaiman bahwa digitalisasi sangat penting di era pandemi COVID-19 dan digital memudahkan berbagai kegiatan, termasuk dalam pemerintahan.
“Pemprov Sulsel sendiri sejak tahun 2019 sudah menerapkan transaksi nontunai. Bersama TP2DD, kita percepat penetapan Roadmap ETPD menjadi keputusan masing-masing kepala daerah untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan ETPD dan seluruh pemerintah daerah. "tanpa uang tunai" pada tahun 2025, katanya.
Bank Indonesia sebagai otoritas sektor moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah, serta kewenangan Kementerian/Lembaga untuk menjaga ketahanan sistem keuangan, termasuk perbankan, asosiasi, tekfin, dan e-commerce.