Mamuju (ANTARA News) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat Hamzah Hapati Hasan meminta agar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bersikap tegas terkait polemik yang terjadi di Kabupaten Mamasa.
"Polemik yang terjadi di Mamasa yang menyebabkan terjadinya bentrok antara aparat polisi dan massa pendukung setia Obed Negodepparinding segera disikapi secara cepat," ujar Hamzah Hapati Hasan di Mamuju, Rabu.
Ia minta agar polemik jangan dibiarkan berlarut-larut karena rawan menimbulkan konflik di masyarakat.
Menurutnya, mendagri harus lebih tegas dan segera mengeluarkan keputusan yang bisa menyelesaikan konflik di Mamasa karena bila ditunda maka potensi kerawanan sosial sangat tinggi.
"Ketegasan Mendagri sangat dibutuhkan di sini. Mendagri harus secepatnya mengeluarkan putusan sehingga ada dasar bagi kami di DPRD dan pemerintah provinsi untuk mengambil sikap. Kami sangat ingin agar kondisi di Mamasa secepatnya kondusif dan tak ingin ada korban," kata Hamzah.
Sedangkan tentang kemungkinan adanya perombakan struktur pimpinan daerah di Mamasa, kata Hamzah, hal itu tak memiliki dasar hukum.
Mengembalikan posisi Ramlan Badawi dari bupati ke wakil bupati tidak ada dasarnya, demikian pula mengembalikan jabatan bupati kepada Obed Nego Depparinding yang sebelumnya telah diberhentikan atas dasar putusan MA walaupun pada akhirnya telah dibebaskan dari dakwaan korupsi.
"Yang jelas kita tunggu saja keputusan Mendagri. Apapun yang diputuskan oleh Mendagri harus kita patuhi. Saya minta semua pihak untuk bisa menerima keputusan ini. Untuk saat ini, sebagai wakil masyarakat Sulbar, saya meminta agar semua pihak bisa menahan diri dan menjaga kondusifnya suasana," jelas Hamzah yang juga Sekretaris Partai Golkar Sulbar ini.
Sementara itu, sekretaris Komisi I DPRD Sulbar Ajbar Abdul Kadir juga menyatakan, pihaknya siap menunggu instruksi atau perintah dari pimpinan DPRD Sulbar untuk mengambil sikap sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD.
Sebagai komisi yang membidangi pemerintahan, menurut Ajbar, merupakan suatu kewajiban untuk turut ambil bagian dalam penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pemerintahan.
"Kami memang berencana untuk datang ke Mamasa. Tapi, kami menunggu perintah dari pimpinan karena kami harus turun ke lapangan secara kelembagaan, makanya harus ada penugasan resmi," ungkap Ajbar.
Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin mengatakan, sebagai pimpinan dewan, pihaknya mendukung rencana dari anggota komisi I tersebut dan akan segera membahasnya dengan pimpinan dewan yang lain.
"Ini ide bagus dari Pak Ajbar selaku sekretaris komisi I. Tentunya, kami merespon dan akan dibicarakan secara bersama-sama dengan pimpinan yang lain. Yang jelas, kami semua ingin agar kondisi Mamasa bisa membaik secepatnya dan tidak ada korban," kata ketua PDK Sulbar itu. (T.KR-ACO/M027)
"Polemik yang terjadi di Mamasa yang menyebabkan terjadinya bentrok antara aparat polisi dan massa pendukung setia Obed Negodepparinding segera disikapi secara cepat," ujar Hamzah Hapati Hasan di Mamuju, Rabu.
Ia minta agar polemik jangan dibiarkan berlarut-larut karena rawan menimbulkan konflik di masyarakat.
Menurutnya, mendagri harus lebih tegas dan segera mengeluarkan keputusan yang bisa menyelesaikan konflik di Mamasa karena bila ditunda maka potensi kerawanan sosial sangat tinggi.
"Ketegasan Mendagri sangat dibutuhkan di sini. Mendagri harus secepatnya mengeluarkan putusan sehingga ada dasar bagi kami di DPRD dan pemerintah provinsi untuk mengambil sikap. Kami sangat ingin agar kondisi di Mamasa secepatnya kondusif dan tak ingin ada korban," kata Hamzah.
Sedangkan tentang kemungkinan adanya perombakan struktur pimpinan daerah di Mamasa, kata Hamzah, hal itu tak memiliki dasar hukum.
Mengembalikan posisi Ramlan Badawi dari bupati ke wakil bupati tidak ada dasarnya, demikian pula mengembalikan jabatan bupati kepada Obed Nego Depparinding yang sebelumnya telah diberhentikan atas dasar putusan MA walaupun pada akhirnya telah dibebaskan dari dakwaan korupsi.
"Yang jelas kita tunggu saja keputusan Mendagri. Apapun yang diputuskan oleh Mendagri harus kita patuhi. Saya minta semua pihak untuk bisa menerima keputusan ini. Untuk saat ini, sebagai wakil masyarakat Sulbar, saya meminta agar semua pihak bisa menahan diri dan menjaga kondusifnya suasana," jelas Hamzah yang juga Sekretaris Partai Golkar Sulbar ini.
Sementara itu, sekretaris Komisi I DPRD Sulbar Ajbar Abdul Kadir juga menyatakan, pihaknya siap menunggu instruksi atau perintah dari pimpinan DPRD Sulbar untuk mengambil sikap sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD.
Sebagai komisi yang membidangi pemerintahan, menurut Ajbar, merupakan suatu kewajiban untuk turut ambil bagian dalam penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pemerintahan.
"Kami memang berencana untuk datang ke Mamasa. Tapi, kami menunggu perintah dari pimpinan karena kami harus turun ke lapangan secara kelembagaan, makanya harus ada penugasan resmi," ungkap Ajbar.
Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin mengatakan, sebagai pimpinan dewan, pihaknya mendukung rencana dari anggota komisi I tersebut dan akan segera membahasnya dengan pimpinan dewan yang lain.
"Ini ide bagus dari Pak Ajbar selaku sekretaris komisi I. Tentunya, kami merespon dan akan dibicarakan secara bersama-sama dengan pimpinan yang lain. Yang jelas, kami semua ingin agar kondisi Mamasa bisa membaik secepatnya dan tidak ada korban," kata ketua PDK Sulbar itu. (T.KR-ACO/M027)