Makassar (ANTARA) - Ahli Epidemiologi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan Prof Ridwan Amiruddin mengatakan, pendekatan klaster dengan sistem klaster penting diterapkan pada masa pandemi di nusantara, khususnya di Sulawesi Selatan.
Salah satunya di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) serta Kabupaten Selayar.
Menurut Prof Ridwan pada zoom virtual di Makassar, Senin, tidak semua pelayanan kesehatan harus dilakukan di ibukota kabupaten, sehingga harus dilakukan pendekatan kelompok, yaitu menghadirkan pusat rujukan kesehatan di pulau padat penduduk.
“Harus ada pusat rujukan, pemetaan pulau padat menjadi pusat pelayanan sehingga jika ada yang sakit maka tidak semua orang harus ke kecamatan tetapi ditangani terlebih dahulu melalui pusat rujukan di pulau tersebut,” ujarnya.
Namun kebijakan lokalitas ini tidak bisa menjadi acuan untuk diterapkan di daerah-daerah yang memiliki daerah terpencil, atau Indonesia pada umumnya sebagai negara kepulauan. Karena kita harus mempertimbangkan kondisi geografis dan karakter masyarakat masing-masing daerah.
Ridwan mengakui adanya ketimpangan regional dalam intervensi penanganan pandemi COVID-19, terutama di daerah terpencil.
“Semakin jauh ke Timur, cakupan vaksinasi semakin sedikit, dan tentunya hal ini dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti SDM dan fasilitas penunjang seperti rumah sakit,” ujarnya.
Konsultan COVID-19 Sulawesi Selatan menyebutkan, semakin ke timur Indonesia, semakin rendah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terbukti dengan sebaran sumber daya manusia seperti dokter yang minim di Timur.
Akibatnya, di Papua atau Indonesia bagian timur, hanya 27 persen yang memiliki akses ke rumah sakit. Hal ini dipengaruhi oleh akses, jarak ekonomi, isu reformasi kesehatan hingga keparahan ringan suatu penyakit.
“Semakin rendah pinggiran (kabupaten) semakin rendah cakupan vaksinnya, padahal Kejadian Luar Biasa (KLB) cenderung terjadi sepanjang tahun,” ujarnya.
Oleh karena itu, Prof. Ridwan merekomendasikan beberapa perbaikan untuk menambal ketimpangan wilayah tersebut. Mulai dari penguatan SDM kesehatan yaitu kualifikasi, distribusi dan kuantitas melalui program terobosan (short cut), pendidikan singkat bagi warga sekitar.
Selain itu, peningkatan ketersediaan apotek dan alat kesehatan secara merata di seluruh wilayah serta peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dasar.*
Salah satunya di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) serta Kabupaten Selayar.
Menurut Prof Ridwan pada zoom virtual di Makassar, Senin, tidak semua pelayanan kesehatan harus dilakukan di ibukota kabupaten, sehingga harus dilakukan pendekatan kelompok, yaitu menghadirkan pusat rujukan kesehatan di pulau padat penduduk.
“Harus ada pusat rujukan, pemetaan pulau padat menjadi pusat pelayanan sehingga jika ada yang sakit maka tidak semua orang harus ke kecamatan tetapi ditangani terlebih dahulu melalui pusat rujukan di pulau tersebut,” ujarnya.
Namun kebijakan lokalitas ini tidak bisa menjadi acuan untuk diterapkan di daerah-daerah yang memiliki daerah terpencil, atau Indonesia pada umumnya sebagai negara kepulauan. Karena kita harus mempertimbangkan kondisi geografis dan karakter masyarakat masing-masing daerah.
Ridwan mengakui adanya ketimpangan regional dalam intervensi penanganan pandemi COVID-19, terutama di daerah terpencil.
“Semakin jauh ke Timur, cakupan vaksinasi semakin sedikit, dan tentunya hal ini dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti SDM dan fasilitas penunjang seperti rumah sakit,” ujarnya.
Konsultan COVID-19 Sulawesi Selatan menyebutkan, semakin ke timur Indonesia, semakin rendah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terbukti dengan sebaran sumber daya manusia seperti dokter yang minim di Timur.
Akibatnya, di Papua atau Indonesia bagian timur, hanya 27 persen yang memiliki akses ke rumah sakit. Hal ini dipengaruhi oleh akses, jarak ekonomi, isu reformasi kesehatan hingga keparahan ringan suatu penyakit.
“Semakin rendah pinggiran (kabupaten) semakin rendah cakupan vaksinnya, padahal Kejadian Luar Biasa (KLB) cenderung terjadi sepanjang tahun,” ujarnya.
Oleh karena itu, Prof. Ridwan merekomendasikan beberapa perbaikan untuk menambal ketimpangan wilayah tersebut. Mulai dari penguatan SDM kesehatan yaitu kualifikasi, distribusi dan kuantitas melalui program terobosan (short cut), pendidikan singkat bagi warga sekitar.
Selain itu, peningkatan ketersediaan apotek dan alat kesehatan secara merata di seluruh wilayah serta peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dasar.*