Mamuju (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat mendorong pengguna anggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 demi kemajuan pembangunan daerah.
"Serapan anggaran belanja dari APBD tahun lalu hanya mencapai 82,9 persen, sehingga mengakibatkan terjadinya Silpa atau sisa anggaran yang banyak dan masyarakat tidak merasakan pembangunan," kata Muhammad Idris Dp di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan serapan anggaran belanja pada APBD 2021 jauh lebih sedikit padahal anggaran pendapatan melampaui target.
Realisasi pendapatan Provinsi Sulawesi Barat pada 2021 melebihi pagu Rp2 trilun atau mencapai 100,99 persen (Rp2,0198 triliun), sementara pada sisi belanja, terealisasi 82,91 persen dari pagu Rp2,19 triliun.
Rendahnya serapan anggaran belanja itu, salah satunya dipengaruhi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bahkan, program itu baru dapat diselesaikan pembayaran pada 2022.
Akibatnya, sisa lebih perhitungan anggaran pada APBD 2021 mencapai Rp170, 29 miliar, terdiri dari komponen DAU, pendapatan dari sektor pajak, DAK fisik dan nonfisik, termasuk dana BOS.
"Kondisi tersebut tidak bisa lagi terjadi pada tahun ini dan tahun mendatang, sehingga mesti menjadi evaluasi demi perbaikan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulbar," ujar Idris.
Oleh karena itu, ia meminta pimpinan OPD beserta jajarannya agar dapat mempercepat realiasasi belanja APBD 2022, namun harus tetap mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku.
"Percepat pengelolaan dan realisasi belanja APBD Sulbar, agar masyarakat merasakan pembangunan secara nyata," katanya.
Idris juga mengatakan Pemprov Sulbar akan segera merampingkan jumlah OPD dari 37 menjadi 29 agar serapan anggaran dapat lebih efektif dan efisien dan cepat dirasakan masyarakat.
Ia menyontohkan aspek kemiskinan di Sulbar meningkat menjadi 11,85 persen hingga September 2021 dari 11,23 persen pada Maret 2021.
"Peningkatan kemiskinan itu akibat pendemi COVID-19, karena banyak masyarakat kehilangan pekerjaan," katanya.
Menurut dia, peningkatan kemiskinan tersebut harus ditanggulangi dengan memperbaiki kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.
"Tim penanggulangan kemiskinan mesti dibentuk serta dilakukan pendataan warga miskin untuk diberikan sentuhan program pembangunan," katanya.
"Serapan anggaran belanja dari APBD tahun lalu hanya mencapai 82,9 persen, sehingga mengakibatkan terjadinya Silpa atau sisa anggaran yang banyak dan masyarakat tidak merasakan pembangunan," kata Muhammad Idris Dp di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan serapan anggaran belanja pada APBD 2021 jauh lebih sedikit padahal anggaran pendapatan melampaui target.
Realisasi pendapatan Provinsi Sulawesi Barat pada 2021 melebihi pagu Rp2 trilun atau mencapai 100,99 persen (Rp2,0198 triliun), sementara pada sisi belanja, terealisasi 82,91 persen dari pagu Rp2,19 triliun.
Rendahnya serapan anggaran belanja itu, salah satunya dipengaruhi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bahkan, program itu baru dapat diselesaikan pembayaran pada 2022.
Akibatnya, sisa lebih perhitungan anggaran pada APBD 2021 mencapai Rp170, 29 miliar, terdiri dari komponen DAU, pendapatan dari sektor pajak, DAK fisik dan nonfisik, termasuk dana BOS.
"Kondisi tersebut tidak bisa lagi terjadi pada tahun ini dan tahun mendatang, sehingga mesti menjadi evaluasi demi perbaikan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulbar," ujar Idris.
Oleh karena itu, ia meminta pimpinan OPD beserta jajarannya agar dapat mempercepat realiasasi belanja APBD 2022, namun harus tetap mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku.
"Percepat pengelolaan dan realisasi belanja APBD Sulbar, agar masyarakat merasakan pembangunan secara nyata," katanya.
Idris juga mengatakan Pemprov Sulbar akan segera merampingkan jumlah OPD dari 37 menjadi 29 agar serapan anggaran dapat lebih efektif dan efisien dan cepat dirasakan masyarakat.
Ia menyontohkan aspek kemiskinan di Sulbar meningkat menjadi 11,85 persen hingga September 2021 dari 11,23 persen pada Maret 2021.
"Peningkatan kemiskinan itu akibat pendemi COVID-19, karena banyak masyarakat kehilangan pekerjaan," katanya.
Menurut dia, peningkatan kemiskinan tersebut harus ditanggulangi dengan memperbaiki kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.
"Tim penanggulangan kemiskinan mesti dibentuk serta dilakukan pendataan warga miskin untuk diberikan sentuhan program pembangunan," katanya.