Makassar (ANTARA News) - DPRD Sulsel enggan memberikan keterangan tentang jumlah anggaran pengamanan pemilihan gubernur Sulsel 2013.
" Mereka bisa mengusulkan anggaran APBD kalau saja Pilgub terjadi dua Putaran. Kalau untuk pengamanan kan jelas telah dianggarkan di APBN seperti disebutkan tadi," ungkap Rio.
Hal ini bermula ketika Kepala Biro Operasional Polda Sulselbar Kombes Pol Azis Samosir mengusulkan anggaran saat rapat kerja dengan Komisi A DPRD Sulsel beberapa waktu lalu. Polda Sulselbar mengusulkan anggaran pengamanan Pilgub dalam APBD Perubahan.
Terpisah, pengamat politik Universitas Muhammadiyah Makassar Arqam Azikin mengemukakan, setiap komisi merupakan bagian dari kelengkapan DPRD dalam hal mengerjakan fungsinya sebagai legislatif, dan semata-mata untuk kepentingan rakyat yang harus diketahui publik melalui media.
Ia menyebutkan, siapa pun orang yang duduk di DPRD apalagi di komisi ketika pers meminta informasi dalam hal ini pengamananan Pilgub, mesti diberikan dan dijelaskan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.
"Saya tidak mau bicara soal Pilgub apalagi dana pengamanan," kata Ketua Komisi A DPRD Sulsel Ajiep Padindang di Makassar, Kamis.
Untuk tahun 2012, Polri mendapatkan anggaran sebesar Rp39 triliun, kemudian naik menjadi Rp41 triliun di 2013.
" Mereka bisa mengusulkan anggaran APBD kalau saja Pilgub terjadi dua Putaran. Kalau untuk pengamanan kan jelas telah dianggarkan di APBN seperti disebutkan tadi," ungkap Rio.
Hal ini bermula ketika Kepala Biro Operasional Polda Sulselbar Kombes Pol Azis Samosir mengusulkan anggaran saat rapat kerja dengan Komisi A DPRD Sulsel beberapa waktu lalu. Polda Sulselbar mengusulkan anggaran pengamanan Pilgub dalam APBD Perubahan.
Terpisah, pengamat politik Universitas Muhammadiyah Makassar Arqam Azikin mengemukakan, setiap komisi merupakan bagian dari kelengkapan DPRD dalam hal mengerjakan fungsinya sebagai legislatif, dan semata-mata untuk kepentingan rakyat yang harus diketahui publik melalui media.
Ia menyebutkan, siapa pun orang yang duduk di DPRD apalagi di komisi ketika pers meminta informasi dalam hal ini pengamananan Pilgub, mesti diberikan dan dijelaskan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.
Tentunya bila itu terkait dengan program pembangunan dan anggaran, kata dia, disampaikan. Mengenai anggaran Pilgub berapa pun nilai anggaran yang dibahas melalui komisi terkait dan diputuskan dewan harus transparan dan akuntabel guna diketahui masyarakat.
Sejumlah Wartawan di DPRD Sulsel mengakui, komisi A DPRD Sulsel membidangi anggaran sangat jarang mengeluarkan informasi anggaran terkait Pilgub Sulsel yang digelar pada 22 Januari 2013 mendatang. (T.KR-DF/S016)