Makassar (ANTARA) - Provinsi Sulawesi Selatan kini telah memiliki market place produk dalam negeri yang bernama BajuBodo sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pemerintah pusat dan daerah memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel Asrul Sani di Makassar, Senin, mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel mewajibkan pihak ketiga atau rekanan dalam belanja APBD harus menggunakan market place Sulsel melalui aplikasi BajuBodo.
"Silakan, BajuBodo Sulawesi Selatan sudah bisa diakses. Seluruh OPD wajib belanja di market place ini. Aplikasi berplatform website tersebut bisa diakses melalui www.bajubodo.sulselprov.go.id," ungkapnya.
Market place merupakan platform di mana penjual berkumpul dan bisa menjual barang atau jasa ke pelanggan meski tanpa bertemu secara fisik. Pengelola market place menyediakan platform bertemunya penjual dan pembeli, di mana pembeli bisa melihat produk apa saja yang dijual, lalu pengelola market place mengambil keuntungan melalui komisi dari setiap penjualan.
Asrul mengatakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah menetapkan secara sah dan resmi bahwa Domain:https://bajubodo.sulselprov.go.id sebagai mitra toko daring di Pemprov Sulsel.
Keputusan LKPP tersebut tertuang dalam Surat Keputusan LKPP NOMOR: 120 TAHUN 2022 tentang penetapan Pemprov Sulsel selaku mitra toko daring (dalam jaringan/online). SK ini ditandatangani oleh Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Gatot Pambudhi Poetranto.
"Market place BajuBodo sudah teregistrasi di Kementerian Kominfo, jadi aman, sudah bisa kita pakai,” ujar Asrul.
Dalam aplikasi BajuBodo Sulawesi Selatan, ada 13 item yang bisa digunakan untuk pembelanjaan online antara lain makan minum, alat tulis kantor, fashion, jasa transportasi, kurir dan lain sebagainya.
Sejauh ini, di Indonesia baru empat pemerintah daerah yang menciptakan atau mengembangkan market place lokal berbasis aplikasi mirip market place profesional seperti grab, gojek, bukalapak dan lain sebagainya.
Keempat pemerintah daerah tersebut adalah; e-order milik Provinsi DKI, Sosialita milik Pemkab Tanah Laut, PEKEN milik Pemkab Surabaya dan BajuBodo milik Pemprov Sulsel.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel Asrul Sani di Makassar, Senin, mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel mewajibkan pihak ketiga atau rekanan dalam belanja APBD harus menggunakan market place Sulsel melalui aplikasi BajuBodo.
"Silakan, BajuBodo Sulawesi Selatan sudah bisa diakses. Seluruh OPD wajib belanja di market place ini. Aplikasi berplatform website tersebut bisa diakses melalui www.bajubodo.sulselprov.go.id," ungkapnya.
Market place merupakan platform di mana penjual berkumpul dan bisa menjual barang atau jasa ke pelanggan meski tanpa bertemu secara fisik. Pengelola market place menyediakan platform bertemunya penjual dan pembeli, di mana pembeli bisa melihat produk apa saja yang dijual, lalu pengelola market place mengambil keuntungan melalui komisi dari setiap penjualan.
Asrul mengatakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah menetapkan secara sah dan resmi bahwa Domain:https://bajubodo.sulselprov.go.id sebagai mitra toko daring di Pemprov Sulsel.
Keputusan LKPP tersebut tertuang dalam Surat Keputusan LKPP NOMOR: 120 TAHUN 2022 tentang penetapan Pemprov Sulsel selaku mitra toko daring (dalam jaringan/online). SK ini ditandatangani oleh Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Gatot Pambudhi Poetranto.
"Market place BajuBodo sudah teregistrasi di Kementerian Kominfo, jadi aman, sudah bisa kita pakai,” ujar Asrul.
Dalam aplikasi BajuBodo Sulawesi Selatan, ada 13 item yang bisa digunakan untuk pembelanjaan online antara lain makan minum, alat tulis kantor, fashion, jasa transportasi, kurir dan lain sebagainya.
Sejauh ini, di Indonesia baru empat pemerintah daerah yang menciptakan atau mengembangkan market place lokal berbasis aplikasi mirip market place profesional seperti grab, gojek, bukalapak dan lain sebagainya.
Keempat pemerintah daerah tersebut adalah; e-order milik Provinsi DKI, Sosialita milik Pemkab Tanah Laut, PEKEN milik Pemkab Surabaya dan BajuBodo milik Pemprov Sulsel.