Mamasa (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik menghendaki setiap proyek pemerintah di daerah itu disertai penandatanganan pakta integritas.
"Saya minta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah Sulbar agar setiap proyek pemerintah yang akan dikerjakan dibuatkan pakta integritas," kata penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, di Mamasa, Minggu.
Ia mengatakan pakta integritas itu dibutuhkan untuk mengontrol pelaksanaan proyek yang dikerjakan asal-asalan dan menyalahi aturan.
Ia menyontohkan proyek pembangunan sekolah di SMK 1 Aralle yang bermasalah karena upah tukang proyek tersebut tidak dibayar oleh kontraktornya.
Akmal pun terpaksa turun tangan menyelesaikan masalah tersebut dengan membayar upah tukang SMK 1 Aralle agar sekolah tersebut tidak lagi disegel warga yang membuat aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut menjadi terganggu.
Untuk mencegah hal itu tidak terulang, Ia meminta setiap proyek dibuatkan pakta integritas atau setiap proyek pembangunan tidak boleh dilaksanakan tanpa pakta integritas.
"Saya minta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak boleh memulai melaksanakan proyek tanpa pakta integritas, dan kontraktornya harus menandatangani pakta integritas sebelum memulai pekerjaannya," katanya.
Menurut dia, kejadian di SMK 1 Aralle yang disegel masyarakat lantaran upah tukang dan material belum dibayar kontraktornya, tidak boleh lagi terjadi.
Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Irham mengatakan sejumlah proyek pembangunan sekolah di Sulbar bermasalah karena kontraktor proyek tidak menyelesaikan pembayaran upah tukang.
"Terdapat beberapa paket pekerjaan fisik sekolah yang bermasalah, karena kontraktor tidak membayar upah pekerja, karena beberapa kontraktor tidak bertanggung jawab dan sulit dihubungi," katanya
"Saya minta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah Sulbar agar setiap proyek pemerintah yang akan dikerjakan dibuatkan pakta integritas," kata penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, di Mamasa, Minggu.
Ia mengatakan pakta integritas itu dibutuhkan untuk mengontrol pelaksanaan proyek yang dikerjakan asal-asalan dan menyalahi aturan.
Ia menyontohkan proyek pembangunan sekolah di SMK 1 Aralle yang bermasalah karena upah tukang proyek tersebut tidak dibayar oleh kontraktornya.
Akmal pun terpaksa turun tangan menyelesaikan masalah tersebut dengan membayar upah tukang SMK 1 Aralle agar sekolah tersebut tidak lagi disegel warga yang membuat aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut menjadi terganggu.
Untuk mencegah hal itu tidak terulang, Ia meminta setiap proyek dibuatkan pakta integritas atau setiap proyek pembangunan tidak boleh dilaksanakan tanpa pakta integritas.
"Saya minta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak boleh memulai melaksanakan proyek tanpa pakta integritas, dan kontraktornya harus menandatangani pakta integritas sebelum memulai pekerjaannya," katanya.
Menurut dia, kejadian di SMK 1 Aralle yang disegel masyarakat lantaran upah tukang dan material belum dibayar kontraktornya, tidak boleh lagi terjadi.
Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Irham mengatakan sejumlah proyek pembangunan sekolah di Sulbar bermasalah karena kontraktor proyek tidak menyelesaikan pembayaran upah tukang.
"Terdapat beberapa paket pekerjaan fisik sekolah yang bermasalah, karena kontraktor tidak membayar upah pekerja, karena beberapa kontraktor tidak bertanggung jawab dan sulit dihubungi," katanya