Makassar (ANTARA) - Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mempercepat realisasi serapan anggaran APBD Triwulan ll Tahun 2022.
"Hari ini saya mau meminta penjelasan dari beberapa dinas, apa langkah yang dilakukan agar target dapat terealisasi, supaya bisa menjadi barometer bagi SKPD lain yang serapan anggarannya masih rendah," ujar saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan APBD dan penerimaan PAD Makassar, di Makassar, Kamis.
Fatmawati mengingatkan seluruh perangkat daerah dan bagian segera melakukan percepatan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan sesuai perundang -undangan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar Helmy Budiman menuturkan dari total 51 SKPD dan 12 bagian.
Menurut dia, masih ada SKPD yang catatannya hari ini jauh dari harapan.
"Kita menargetkan belanja mereka di angka 40 persen utamanya yang sifatnya belanja modal. Karena kalau namanya belanja modal, berkaitan dengan pemulihan ekonomi daerah atau pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.
Ia juga mengatakan bahwa sampai saat ini masih ada 18 SKPD yang jauh dari target, karena realisasi serapan anggaran masih di angka 33,2 persen.
"Tentu kita harap SKPD sadar betul, bahwa belanja yang ada, merupakan tanggung jawab SKPD, tanggung jawab kepada masyarakat, namanya belanja modal berkaitan dengan perputaran ekonomi," ucapnya.
Ia menambahkan, Pemkot Makassar telah mengambil kebijakan melalui surat edaran penundaan pembayaran TPP bagi SKPD yang belum memenuhi realisasi serapan anggaran 40 persen.
"Dalam surat edaran itu, kita tunda pembayaran TPP bulan Juni, tapi ini baru kebijakan pertama, akan disusul kebijakan selanjutnya, apakah nanti kita menunda atau mungkin memotong atau tidak memberikan sama sekali. Jadi kalau mereka tidak melakukan percepatan dan hanya memikirkan TPP ini sangat sayang namanya," terangnya.
"Hari ini saya mau meminta penjelasan dari beberapa dinas, apa langkah yang dilakukan agar target dapat terealisasi, supaya bisa menjadi barometer bagi SKPD lain yang serapan anggarannya masih rendah," ujar saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan APBD dan penerimaan PAD Makassar, di Makassar, Kamis.
Fatmawati mengingatkan seluruh perangkat daerah dan bagian segera melakukan percepatan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan sesuai perundang -undangan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar Helmy Budiman menuturkan dari total 51 SKPD dan 12 bagian.
Menurut dia, masih ada SKPD yang catatannya hari ini jauh dari harapan.
"Kita menargetkan belanja mereka di angka 40 persen utamanya yang sifatnya belanja modal. Karena kalau namanya belanja modal, berkaitan dengan pemulihan ekonomi daerah atau pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.
Ia juga mengatakan bahwa sampai saat ini masih ada 18 SKPD yang jauh dari target, karena realisasi serapan anggaran masih di angka 33,2 persen.
"Tentu kita harap SKPD sadar betul, bahwa belanja yang ada, merupakan tanggung jawab SKPD, tanggung jawab kepada masyarakat, namanya belanja modal berkaitan dengan perputaran ekonomi," ucapnya.
Ia menambahkan, Pemkot Makassar telah mengambil kebijakan melalui surat edaran penundaan pembayaran TPP bagi SKPD yang belum memenuhi realisasi serapan anggaran 40 persen.
"Dalam surat edaran itu, kita tunda pembayaran TPP bulan Juni, tapi ini baru kebijakan pertama, akan disusul kebijakan selanjutnya, apakah nanti kita menunda atau mungkin memotong atau tidak memberikan sama sekali. Jadi kalau mereka tidak melakukan percepatan dan hanya memikirkan TPP ini sangat sayang namanya," terangnya.