Bantaeng, Sulsel (ANTARA News) - Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Hamonangan Simarmata mengatakan, banyak daerah yang gagal meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena persoalan aset.
Pencatatan aset kadang disepelekan. Misalnya saja ketika Pemda memberi bantuan dana kepada PDAM, kadang dicatat tetapi ketika diperlukan, arsipnya sudah tidak ada, sementara lembaga yang mendapat bantuan mencatat di dalam neracanya, ujarnya di Bantaeng, Jumat.
Menurut dia, secara struktur biasanya sudah ada bagian aset pada setiap instansi, namun yang bertanggungjawab adalah SKPD-nya. Karena itu, SKPD harus memiliki kepedulian agar saat terjadi mutasi, catatan tentang aset tersebut tetap ada.
Simarmata mengatakan, meskipun predikat WTP atas laporan keuangan bukan tujuan akhir, namun ini merupakan bagian untuk menuju pelaksanaan pemerintahan yang bersih.
Kabupaten Bantaeng sendiri sejak 2009 sudah berhasil meraih predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP) hingga 2011. Agar predikat tersebut meningkat menjadi WTP diperlukan komitmen semua pihak, terutama para pimpinan SKPD.
Arah menuju WTP tersebut tidaklah sulit, terlebih dengan perubahan paradigma BPKP dari garang menjadi mitra. BPKP kini bahkan bertugas sebagai konsultan atau pendamping, bukan lagi sebagai pemeriksa.
Salah satu langkah menuju WTP tersebut adalah dengan menindaklanjuti temuan atau melalui sistem pengendalian interen pemerintah (SPIP) seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 Tahun 2008.
Selain itu, lakukan penyesuaian akuntansi pemerintahan serta ketaatan dalam pengadaan barang dan jasa. Dan yang terpenting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ia menyarankan agar Pemda menempatkan personil sesuai kompetensinya serta membuat struktur yang sesuai kondisi wilayah masing-masing, lakukan analisa dan evaluasi agar terjadi tertib administrasi.
Bila prasyarat tersebut dilakukan, maka pengelolaan keuangan akan berjalan baik karena semuanya sudah tertib sesuai ketentuan, ujarnya.
Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah berharap kepada seluruh jajarannya untuk memegang teguh amanah yang diberikan agar tata kelola keuangan dan aset berjalan baik.
Bupati mengakui, tidak mudah memegang amanah tersebut, tetapi dengan integritas yang baik, aparat di daerah ini dapat menjalankan amanah tersebut.
Menyinggung WTP, Bupati mengatakan, bukan tujuan utama. "Kita hanya ingin tata kelola keuangan dilakukan dengan baik agar kita dapat menegakkan kewibawaan pemerintah."
Pencatatan aset kadang disepelekan. Misalnya saja ketika Pemda memberi bantuan dana kepada PDAM, kadang dicatat tetapi ketika diperlukan, arsipnya sudah tidak ada, sementara lembaga yang mendapat bantuan mencatat di dalam neracanya, ujarnya di Bantaeng, Jumat.
Menurut dia, secara struktur biasanya sudah ada bagian aset pada setiap instansi, namun yang bertanggungjawab adalah SKPD-nya. Karena itu, SKPD harus memiliki kepedulian agar saat terjadi mutasi, catatan tentang aset tersebut tetap ada.
Simarmata mengatakan, meskipun predikat WTP atas laporan keuangan bukan tujuan akhir, namun ini merupakan bagian untuk menuju pelaksanaan pemerintahan yang bersih.
Kabupaten Bantaeng sendiri sejak 2009 sudah berhasil meraih predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP) hingga 2011. Agar predikat tersebut meningkat menjadi WTP diperlukan komitmen semua pihak, terutama para pimpinan SKPD.
Arah menuju WTP tersebut tidaklah sulit, terlebih dengan perubahan paradigma BPKP dari garang menjadi mitra. BPKP kini bahkan bertugas sebagai konsultan atau pendamping, bukan lagi sebagai pemeriksa.
Salah satu langkah menuju WTP tersebut adalah dengan menindaklanjuti temuan atau melalui sistem pengendalian interen pemerintah (SPIP) seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 Tahun 2008.
Selain itu, lakukan penyesuaian akuntansi pemerintahan serta ketaatan dalam pengadaan barang dan jasa. Dan yang terpenting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ia menyarankan agar Pemda menempatkan personil sesuai kompetensinya serta membuat struktur yang sesuai kondisi wilayah masing-masing, lakukan analisa dan evaluasi agar terjadi tertib administrasi.
Bila prasyarat tersebut dilakukan, maka pengelolaan keuangan akan berjalan baik karena semuanya sudah tertib sesuai ketentuan, ujarnya.
Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah berharap kepada seluruh jajarannya untuk memegang teguh amanah yang diberikan agar tata kelola keuangan dan aset berjalan baik.
Bupati mengakui, tidak mudah memegang amanah tersebut, tetapi dengan integritas yang baik, aparat di daerah ini dapat menjalankan amanah tersebut.
Menyinggung WTP, Bupati mengatakan, bukan tujuan utama. "Kita hanya ingin tata kelola keuangan dilakukan dengan baik agar kita dapat menegakkan kewibawaan pemerintah."
Karena itu, ia berharap BPKP dapat memberi bimbingan dan segera melakukan teguran bila ada gejala penyimpangan karena lebih baik mencegah dari pada mengobati, ucapnya. (T.KR-MH/F003)